Bantu Ketua HWDI NTB Keluar Dari Gedung DPRD Lombok Tengah, Ipda Geger Dorong Kursi Roda

LOMBOK TENGAH |  Tidak hanya memimpin dan mengawasi pengamanan saat aksi Hearing Forum Analisis Kebijakan Untuk Rakyat Republik Indonesia (FAKTA RI) bersama perwakilan Disabilitas di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu, (3/11/2021), Kapolsek Praya Tengah, Polres Lombok Tengah, Ipda Geger Maspanji Suringgana juga membantu perwakilan penyandang Disabilitas masuk ke keluar dari Gedung DPRD Lombok Tengah yang tidak dilengkapi fasilitas untuk penyandang Disabilitas.

Usai aksi hearing, terlihat Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi NTB, Sri Sukarni tidak bisa mendorong kursi rodanya sendiri keluar dari ruang sidang Paripurna DPRD  Lombok Tengah. Ipda Geger yang saat itu tengah berdiri di pintu keluar masuk ruang sidang paripurna langsung menghampiri Ketua HWDI Provinsi NTB, Sri Sukarni dan mendorong kursi roda Ketua HWDI NTB yang menderita Difabel keluar dari Gedung DPRD Lombok Tengah menuju Kendaraan Bus khusus Difabel yang terparkir  di halaman Gedung DPRD Lombok Tengah. “ Ini juga bagian dari tugas kami, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, tanpa memandang latar belakang, status dan lainnya, karena semua warga negara memiliki hak yang sama,” ujar Ipda Geger sembari mendorong kursi roda Ketua HWDI Provinsi NTB, Sri Sukarni.

Atas perlakuan dan bantuan Kapolsek Praya Tengah, Ketua HWDI Provinsi NTB, Sri Sukarni menyampaikan ucapan terimakasih kepada Kapolsek Praya Tengah dan Anggota Polri yang telah membantu dan mengamankan jalanya aksi hearing di Gedung DPRD Lombok Tengah. “Terima kasih, kami dianggap ada oleh Polisi, tapi kami tidak dianggap ada dan tidak pernah diperhatikan oleh Pemda Lombok Tengah,” ucapnya

Dalam aksi hearing tersebut, FAKTA RI bersama perwakilan Disabilitas meminta kepada Anggota Dewan Lombok Tengah dan Pemda Lombok Tengah untuk memenuhi hak – hak penyandang Disabilitas dan menerbitkan Perda sesuai dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. [slnews – rul]