SHOPPING CART

close

Hanya 8 Anggota Dewan Lombok Tengah Yang Mau Terima Penyandang Disabilitas, FAKTA RI Lapor ke Komnas HAM

Fakta RI
FAKTA RI bersama para penyandang Disabilitas saat menggelar aksi hearing dan diterima oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Rumiawan, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah, H. Supli di Ruang Sidang DPRD Lombok Tengah, NTB, Rabu, (3/11/2021).

LOMBOK TENGAH | Forum Analisis Kebijakan Untuk Rakyat Republik Indonesia (FAKTA RI) bersama para penyandang Disabilitas mendatang menemui anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu, (3/11/2021).

Kedatangan FAKTA RI bersama perwakilan penyandang Disabilitas di Lombok Tengah diterima oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Rumiawan dan 7 Anggota Dewan Lombok Tengah di Gedung DPRD Lombok Tengah.

Kedatangan FAKTA RI bersama perwakilan Disabilitas tersebut untuk meminta pertanggungjawaban Anggota Dewan Lombok Tengah terhadap penyandang Disabilitas sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.” Anggota Dewan Lombok Tengah semuanya normal, tapi cacat dari rasa kemanusiaan, karena dari dulu sampai dengan sekarang Dewan tidak pernah punya inisiatif untuk mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Disabilitas, begitu juga dengan Pemda Lombok Tengah yang buta dan mati rasa terhadap penyandang Disabilitas. Dari berdirinya Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan detik ini Anggota Dewan dan Pemerintah Daerah tidak memiliki hati Nurani, berpuluh – puluh tahun jadi Anggota Dewan tapi tidak pernah menganggap Disabilitas ada,” ungkap Ketua Umum (Ketum) FAKTA RI, Muhanan, SH

Dalam aksi hearing tersebut, FAKTA RI dan para penyandang Disabilitas juga mengabsen satu persatu Anggota Dewan Lombok Tengah.

Namun dari 50 Anggota Dewan, hanya 8 Anggota Dewan Lombok Tengah yang menemui para penyandang Disabilitas yakni, Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah dari Partai Golkar, H L Rumiawan. Anggota Banggar DPRD Lombok Tengah dari PBB, H L Arif Rahman Hakim. Ketua Komisi III DPRD Lombok Tengah dari Partai Demokrat, Andi Mardan. Ketua Komisi IV DPRD Lombok Tengah dari PKS, H. Supli, H.M. Nasib dari Partai Gerindra. Lalu Muhibban dari Partai Gerindra. Lalu Wirakse dari Partai Nasdem dan Sri Retno. “Inilah kondisi anggota Dewan Lombok Tengah, dari 50, hanya 8 Anggota Dewan yang datang dan mau bertemu dengan saudara – saudara kita penyandang Disabilitas, yang 48 Anggota Dewan tidak mau bertemu dengan penyandang Disabilitas, mereka (Anggota  dewan yang tidak hadir) tidak memiliki rasa kemanusian, berhati iblis. Bertemu saja kalian (anggota Dewan yang tidak hadir) tidak mau, apalagi mau memperjuangkan hak – hak mereka (Disabilitas). Padahal kami sudah bersurat, karena Disabilitas tidak hanya menyangkut satu item saja, melainkan sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016, menyangkut semua item, Kehidupan, Lingkungan, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Disabilitas dan semua fasilitas publik harus menyediakan fasilitas untuk Disabilitas, tetapi di semua gedung di Lombok Tengah termasuk Gedung DPRD dan Kantor Bupati Lombok Tengah yang megah itu tidak ramah terhadap saudara – saudara kita Difabel. Apalagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang punya tugas, justru tidak mau mendata penyandang Disabilitas,” sebut Muhanan

“Dan sekarang saudara – saudara kita Difabel tahu tidak pernah ada Perda tentang Disabilitas. Selama ini, mereka (Difabel) tidak pernah dianggap ada oleh Legislatif dan Eksekutif,” sambung Muhanan

Pria yang berprofesi sebagai pengacara itu menegaskan, tidak adanya Perda dan fasilitas untuk Disabilitas di Gedung Pemerintahan dan di fasilitas umum di Lombok Tengah, akan menjadi dasar FAKTA RI untuk melayangkan aduan ke Komnas HAM. “ Kami sudah investigasi dan melalui pertemuan ini juga terungkap tidak ada perhatian Pemda termasuk Dewan kepada Disabilitas, dan apa yang kami temukan, kami lihat dan dengar menjadi bahan kami mengadu ke Komnas HAM, bahwa di Lombok Tengah telah terjadi pelanggaran HAM berat,” tegasnya

Bajang Toni penyandang Disabilitas mengatakan, persoalan Disabilitas bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Sosial, melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak yang ada di pemerintahan. “ Bukan hanya urusan Dinas Sosial saja, dimana – mana Bupati Lombok Tengah dengan bangga bercerita tentang bangunan – bangunan baru dan megah yang  di Lombok Tengah, ada Kantor Bupati, Sirkuit MotoGP, Gedung DPR, Puskesmas, Pasar dan Kantor camat, tapi tidak ada satupun bangunan itu bisa diakses oleh Difabel. Lihat saja Puskesmas Praya sangat tidak Aksesibel. Belum lagi persoalan jaminan kesehatan untuk Difabel, padahal sudah diatur UU tetapi tidak pernah dikerjakan, kondisi saat ini semua Difabel tidak bisa mengakses Jaminan Kesehatan, saya sendiri meskipun tidak punya pekerjaan, sebagai bentuk protes, saya masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan, saya bayar sendiri. Meskipun kami tidak mampu, kami mau dihargai,” katanya

Ditempat yang sama, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi NTB, Sri Sukarni menyebut, Gedung DPRD Lombok Tengah sangat tidak ramah terhadap Difabel. “ Ingat ya, Anggota Dewan juga rentan Disabilitas. Akses keluar masuk ke Gedung yang megah ini tidak ramah Difabel, kami masuk kesini (Gedung DPRD) sangat sulit. Apa iya saya yang menggunakan kursi roda harus turun dari kursi roda dan masuk ke dalam gedung dengan merangkak,” sebutnya

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Lalu Rumiawan menjelaskan, tidak hadirnya seluruh Anggota DPRD Lombok Tengah dalam pertemuan FAKTA RI bersama perwakilan Disabilitas dengan Anggota DPRD Lombok Tengah, karena bertepatan dengan kegiatan rapat Fraksi – fraksi di DPRD Lombok Tengah. “ Kami tidak risih di kritik, karena inilah kondisi kami, kami tidak membantah, tetapi ada agenda rapat Fraksi, untuk itu atas nama anggota Dewan yang tidak bisa hadir karena sedang menjalankan tugas Rapat Fraksi, saya minta maaf. Teman teman yang lain bukan tidak ingin bertemu tetapi ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Dan kami yang hadir disini sebagai Representatif anggota Dewan yang tidak hadir, sehingga tanggung jawab dan fungsi kami selaku Wakil Rakyat juga berjalan,” jelasnya

Lalu Rumiawan menegaskan, apa yang menjadi hasil dari pertemuan akan dijadikan dasar DPRD Lombok Tengah mengusulkan meminta kepada Pemda Lombok Tengah  untuk menerbitkan Perda sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2016. “ Kami akan tanya langsung ke Bagian Hukum, apakah sudah ada Perda tentang Disabilitas. Kalau tidak ada, maka kami akan usulkan dan meminta kepada Pemda Lombok Tengah untuk segera menerbitkan Perda tentang Disabilitas,” ujarnya. [slnews – roby]

Tags:

0 thoughts on “Hanya 8 Anggota Dewan Lombok Tengah Yang Mau Terima Penyandang Disabilitas, FAKTA RI Lapor ke Komnas HAM

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

KATEGORI

November 2021
M S S R K J S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

STATISTIK