Tak Mau MBG Jadi Program Perkaya Diri, MPC PP Lombok Tengah Minta Izin Dapur Bandel Dicabut, Pemda dan Satgas Diminta Serius Lakukan Pengawasan

SUARALOMBOKNEWS | Pemuda Pancasila (PP), Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), meminta kepada Kepala Daerah dan Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) termasuk pihak – pihak terkait untuk aktif memantau dan melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait dengan pelaksanaan MBG di Lombok Tengah yang menjadi program Presiden RI, H. Prabowo Subianto.” Kami Pemuda Pancasila Lombok Tengah meminta kepala daerah, Satgas MBG dan unsur unsur terkait untuk aktif memantau jalannya program pemerintah pusat ini di Lombok Tengah,” pinta Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Lombok Tengah, Lalu Welli Viddi Hamid, Minggu, (8/3/2026).

Menurut Lalu Welli, Program MBG memiliki maksud dan tujuan yang sangat baik menuju Indonesia Emas 2045 dan memberikan  lapangan pekerjaan kepada masyarakat.” Program ini baik, akan tetapi bila tidak dikelola dengan baik tetap saja merupakan celah untuk orang berbuat tidak baik. ingat yang dikelola ini makanan anak jangan sampai mau dikasih yang bergizi malah jadi makanan beracun,” ucapnya

Lalu Welli mengungkapkan, ada sejumlah Dapur MBG yang mendapatkan penilaian buruk, karena menyalurkan menu makanan MBG yang tidak sesuai dengan standar gizi kepada siswa penerima manfaat.”Sudah bukan rahasia umum kalau beberapa dapur sudah menerima raport merah terkait menu makanan bergizi yg disalurkan ke siswa, ada yang sudah kadaluarsa, ada yang basi, bahkan sampai ada anak – anak yang masuk rumah sakit karena dikasih makanan tidak layak dikonsumsi. Bukan menambah gizi malah menambah penyakit anak,” sebutnya

Lalu Welli menduga, timbulnya sejumlah kasus seperti makanan kadaluarsa dan makanan yang tidak sesuai dengan standar gizi, dikarenakan lemahnya pengawasan di masing – masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).” Ini menunjukkan pengawasan terkait MBG di daerah maupun kepada kepala SPPG masih lemah dan kami menduga hal ini bisa juga karena over capacity dari pemilik dapur mengingat 1 orang yang mengelola banyak dapur sehingga tidak maksimal dalam menyediakan alat alat dapur yang sesuai standar pelayanan atau merekrut tenaga tenaga ahli yang tidak sesuai memiliki keahlian dalam mengelola dapur,” ungkapnya

Atas nama MPC PP Lombok Tengah, Lalu Welli memohon kepada pemerintah daerah dan Satgas MBG untuk serius melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di masing – masing SPPG yang ada di Lombok Tengah.” Tolonglah, ini masalah generasi penerus bangsa, jangan semua program dipandang sebagai program memperkaya diri, sehingga kita mengindahkan kaidah kaidah standar yang sudah ditetapkan di pusat. Dan kami meminta setiap dapur yang membandel untuk langsung dicabut izinnya apabila tidak mengindahkan teguran,” pintanya. [SLNews – rul].