Pendemo Ungkap Ada Pelanggaran HAM Berat di The Mandalika, Bank Dunia Diminta Tak Cairkan Dana Pinjaman

LOMBOK TENGAH | Ratusan warga korban penggusuran lahan bersama gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menggelar aksi Demo ke Kantor PT. ITDC yang berada di Komplek Masjid Nurul Bilad, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika di Desa Kute, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB),  Jumat, (14/6/2024).

Dalam aksinya, Gabungan LSM meminta kepada pihak PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), selaku pengelola dan pengembang KEK The Mandalika untuk terbuka kepada masyarakat terkait dengan berapa luas lahan warga yang telah dan belum dibebaskan, dan berapa dana yang bersumber dari dana pinjaman Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) atau Bank Dunia yang digelontorkan untuk pembebasan lahan warga.” Kami minta ITDC untuk terbuka, berapa luas lahan warga yang sudah dan belum dibebaskan, berapa jumlah dana pinjaman dari Bank Dunia untuk membebaskan lahan warga, ini harus dibuka sehingga masyarakat tahu, dan persoalan lahan ini bisa selesai,” ucap Koordinator aksi demo Gabungan LSM, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak (AMPES), Lalu Subadri.

Lalu Badri menyebut, telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat saat pembebasan lahan dan penggusuran warga di KEK The Mandalika dan apa yang disampai oleh Bank Dunia kepada Dewan HAM PBB terkait dengan kondisi warga korban penggusuran tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.” Apa yang disampaikan Bank Dunia kepada HAM PBB tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan yang dialami warga, di sini (KEK) telah terjadi pelanggaran HAM berat,” sebutnya.

Untuk itu, warga bersama Gabungan LSM meminta kepada Bank Dunia untuk tidak mencairkan termin terakhir sisa dana pinjaman kepada PT. ITDC dan meminta kepada Dewan HAM PBB untuk turun ke KEK The Mandalika sehingga bisa melihat dan mendengarkan secara langsung penderitaan yang dialami warga korban penggusuran lahan.” Kami minta Bank Dunia jangan cairkan sisa dana pinjaman, dan kami minta kepada HAM Internasional untuk turun bertemu langsung dengan warga,” pinta Lalu Badri.

Selain itu, Gabungan LSM juga akan melaporkan penggunaan dana pinjaman dari Bank Dunia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).” Kami akan melapor ke KPK, supaya persoalan pembebasan lahan ini menjadi terang benderang. Pemberian Tali Asih, Kerohiman dan Dana Pindah atau apakah namanya itu, bukan bagian dari Pembebasan lahan, dan supaya semua jadi jelas, dugaan salah bayar, kurang bayar, bahkan ada yang tidak dibayar sama sekali,” tegas Lalu Badri.

Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Peduli Pariwisata Lombok Tengah, Alus Darmiah Gare meminta kepada PT. ITDC untuk tidak bertindak semaunya kepada warga.” Ini tanah kelahiran kami, hormati kami sebagai warga ketempatan, jangan bertindak semaunya,” kesalnya

Alus juga meminta kepada PT. ITDC untuk tidak menggunakan Komplek Masjid Nurul Bilad sebagai Kantor Pengelola KEK Mandalika.” Dulu ITDC berkantor di RMI depan Bandara dan pindah ke sini, katanya mau pinjam dua tahun, tapi motoGP sudah hampir empat tahun, ITDC tidak pindah pindah, Ini masjid tempat ibadah bukan kantor, untuk itu kami minta ITDC untuk keluar dari Komplek Masjid Nurul Bilad,” pintanya.

Aksi demo warga bersama Gabungan LSM berakhir setelah diterima oleh Bagian Keamanan The Mandalika. 

Pihak management PT. ITDC tidak bisa menemui warga dan Gabungan LSM karena sedang ada kegiatan lain dan PT. ITDC akan menjadwalkan ulang pertemuan dengan warga dan Gabungan LSM.” Saya dari Bagian Keamanan, apa yang menjadi tuntutan nanti kami sampaikan, dan saya tidak bisa memutuskan,”ujar Bagian Keamanan The Mandalika, Gajol. [slnews – rul].