DPRD Lombok Tengah Segera Bahas Sisa Ruas Jalan Kabupaten Yang Belum Mantab

LOMBOK TENGAH | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendukung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah dalam menuntaskan infrastruktur jalan kabupaten yang belum mantap.

Salah satu bentuk dukungan DPRD, dalam waktu dekat akan membahas Kebijakan Umum APBD – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) 2024.

DPRD Lombok Tengah akan membahas secara konfrehensif soal ruas jalan kabupaten yang belum mantap, lebih khusus dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Tengah.”Kami dari lembaga legislatif terbuka dalam pembahasan kebijakan anggaran, terlebih sembilan program pembangunan prioritas di Lombok Tengah mengkhususkan kepada infrastruktur, termasuk pada infrastruktur jalan. Maka inilah pentingnya kemudian sinergi bersama semua pihak yang terlibat,” kata Ketua DPRD Lombok Tengah M Tauhid, sekaligus sebagai tanggapan atas apa yang disampaikan oleh Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri pada saat Safari Ramadhan 1445 H/2024 M di 12 Kecamatan, terkait dengan 20 persen jalan kabupaten yang belum mantap, Sabtu, (23/3/2024).

Sekretaris DPC Partai Gerindra Lombok Tengah itu mengatakan, pembangunan daerah tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah, melainkan harus dilakukan secara bersama – sama termasuk dengan semua stakeholder.” Soal pembangunan harus dilakukan secara bersama – sama, tidak bisa dilakukan secara sendiri – sendiri,” ucap M. Tauhid.

Menurut M. Tauhid, kegiatan Safari Ramadhan yang digelar Pemkab Lombok Tengah di 12 kecamatan merupakan momentum ajang silaturahmi yang luar biasa. “Saya sebagai ketua DPRD dari Kopang datang ke beberapa kecamatan bersilaturahmi ke kecamatan lain dan ini hanya bisa dilaksanakan meskipun diluar daerah pemilihan (Dapil) hanya saat safari Ramadhan ini,” tuturnya

Seperti diketahui, Pemda Lombok Tengah menggelar Safari Ramadhan 1445 H/2024 di 12 Kecamatan. 

Kegiatan safari ini merupakan wadah silaturahmi para pimpinan daerah dengan masyarakat luas. 

Yang dihadiri para Kepala Desa, Kepala Dusun, BPD, Badan Keamanan Desa (BKD), tokoh agama, tokoh masyarakat, Forkopimcam, hingga masyarakat umum. [slnews –  rul].