Tok, Tok, Tok!, DPRD dan Pemkab Lombok Tengah Setuju 3 Ranperda Disahkan Jadi Perda

LOMBOK TENGAH | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggelar sidang paripurna dengan agenda mendengarkan Pendapat Akhir Kepala Daerah atas tiga  Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yani pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah dan Penyelenggaraan penguatan wawasan kebangsaan, Senin, (26 /2/22024).

Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. HM Nursiah itu dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid serta dihadiri para wakil ketua DPRD Lombok Tengah, Anggota DPRD Lombok Tengah dan para Kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah.

Dalam rapat paripurna, Dr HM Nursiah menyampaikan, pendapat akhir terhadap Ranperda Lombok Tengah yakni Ranperda tentang pemberdayaan, pembinaan  dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun  2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah  memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan pemberdayaan Ormas melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain pemberdayaan tersebut juga diatur mengenai fasilitasi kerjasama ormas. Berangkat dari hal tersebut Pemkab Lombok Tengah mengajukan  Ranperda tersebut, dengan harapan dapat mengoptimalkan pembinaan organisasi kemasyarakatan. Sehingga setelah melalui pembahasan yang intensif dengan seluruh dinamika yang terjadi mulai tahap pembahasan Pansus DPRD dan hasil fasilitasi Gubernur NTB dengan ini Pemkab Lombok Tengah menyatakan setuju Ranperda ini untuk diundangkan menjadi peraturan daerah (Perda).” InsyaAllah optimalisasi penyelenggaraan pemberdayaan organisasi  kemasyarakatan di Kabupaten Lombok Tengah dapat kita wujudkan,” ucapnya

Selanjutnya, Nursiah menyampaikan tentang Ranperda tentang perubahan atas  peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Bahwa pada prinsipnya pemerintah daerah bertanggung jawab dan menjamin hak setiap  orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai wujud kehadiran negara dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,  merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Untuk itu dalam rangka mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat salah satunya diperlukan pengelolaan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan guna memberikan manfaat dari berbagai aspek   khususnya kesehatan, ekonomi, keamanan, keindahan dan kenyamanan daerah. pengelolaan sampah tersebut merupakan respon atas meningkatnya volume sampah dengan berbagai macam jenis selaras dengan perkembangan daerah, pertumbuhan dan meningkatnya kebutuhan penduduk dari berbagai aspek. secara teknis kabupaten lombok tengah  telah memiliki peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, namun seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan penduduk dengan berbagai aktivitasnya menyebabkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang dihasilkan sehingga pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, yang sehat bagi masyarakat, aman bagi lingkungan, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, sehingga diperlukan kapasitas hukum, dengan melakukan perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. untuk itu atas inisiatif dprd lombok tengah  dalam pengajuan Renperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015  tentang pengelolaan sampah.” Kami Pemkab Lombok Tengah setelah melalui pembahasan yang komprehensif dengan DPRD, menyatakan menyetujui atas Ranperda tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah,” katanya

Terkait dengan Ranperda tentang penyelenggaraan  penguatan wawasan kebangsaan, lanjut Nursiah, bahwa wawasan kebangsaan merupakan  cara pandang bangsa indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah  yang dilandasi pancasila, undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, bhinneka tunggal ika, dan negara kesatuan republik indonesia. Untuk mewujudkan wawasan kebangsaan sebagaimana tersebut di atas, dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 71 tahun 2012  tentang pedoman pendidikan wawasan kebangsaan mengamanatkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan dan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan, dan dalam pelaksanaannya di daerah, diperlukan payung hukum yang jelas dan tegas.”Untuk itu atas inisiatif DPRD Lombok Tengah  dalam pengajuan Renperda tentang penyelenggaraan penguatan wawasan kebangsaan, kami Pemkab Lombok Tengah setelah melalui pembahasan yang komprehensif dengan DPRD, menyatakan menyetujui atas Ranperda tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah,” ungkapnya

Dihadapan para Anggota DPRD Lombok Tengah, Nursiah memaparkan, tahap demi tahap proses penyusunan dan pembahasan 1 ranperda usul Pemkab Lombok Tengah dan 2 (dua) Ranperda inisiatif DPRD Lombok Tengah telah dilaksanakan. “Dan pada hari ini telah kita tuntaskan bersama. atas hal tersebut saya mengucapkan syukur dan terima kasih yang  sebesar-besarnya atas kerjasama DPRD Kabupaten Lombok Tengah, wabil khusus pimpinan dan anggota panitia khusus DPRD yang dengan penuh dedikasi berkomitmen dalam setiap tahap pembentukan ketiga ranperda tersebut untuk dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang tidak kalah pentingnya kami juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dprd dan seluruh anggota DPRD kabupaten lombok  tengah, yang telah menjadwalkan penyelesaian pembahasan ketiga ranperda ini, sehingga pada hari ini dapat dilaksanakan rapat paripurna dengan agenda persetujuan ketiga Ranperda ini,”tutupnya. [slnews – rul].