Dewan Lombok Tengah Bahas Realisasi Dana Perijinan 2023

LOMBOK TENGAH | Selain Rapat Pansus, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), juga menyelenggarakan Rapat Badan Anggaran (Banggar) yang digelar pada tanggal 22 November 2023.

Rapat Banggar DPRD Lombok Tengah secara komprehensif mengulas beragam aspek pembangunan dan pengelolaan sumber daya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. 

Dalam bahasan mengenai realisasi Dana Perijinan 2023, terungkap bahwa angka mencapai Rp 2,5 miliar hingga Oktober, dari total alokasi Rp 3,2 miliar. Fokus utama adalah mencapai 90 persen perijinan, dengan perhatian khusus pada PBG dan izin pembangunan gedung.

Pada sektor perikanan dan kelautan, rapat mencermati kondisi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 4 BBI. Meskipun target PAD sebesar Rp 183 juta, realisasi hingga Oktober hanya mencapai Rp 135 juta. TPI Awang menjadi sorotan dengan kompleksitas masalah, seperti keterikatan nelayan dengan rentenir, yang mempengaruhi hasil penjualan dan menghambat pencapaian target pendapatan. Proyeksi 2024 menunjukkan harapan dana sebesar Rp 7 miliar dari Dau dan APBD murni, namun terdapat kendala anggaran untuk membantu nelayan memperoleh peralatan penangkapan ikan. Diskusi juga menyentuh aspek teknis, seperti izin kepemilikan kapal, asuransi nelayan, dan batasan jarak sempadan pantai sejauh 35 meter untuk menjaga ekosistem.

Pada saat yang sama, Dinas Pariwisata membahas alokasi anggaran senilai Rp 15 miliar untuk tahun 2024, dengan penekanan penggunaan sebesar Rp 6 miliar untuk tiga bidang. Destinasi wisata di Aik Bual menjadi perhatian, khususnya terkait minimnya pemanfaatan oleh pedagang lokal. Selain itu, rapat juga membahas penyelenggaraan konser Dewa 19 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, dengan tujuan memaksimalkan pemanfaatan destinasi wisata oleh pelaku usaha lokal. [slnews – rul].