Tak Mau Ada Konflik, Lalu Wisnu Kawal Pembangunan Talud Jalan Tani

SUARALBOKNEWS.com – LOMBOK TENGAH |Kepala Desa (Kades) Tanak Awu, Lalu Wisnu Wardhana beserta Perangkat Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan masyarakat kawal pembangunan Talud Jalan Tani di Desa Tanak Awu, Minggu, (11/10/2020)
Pengkawalan proses pembangunan talud jalan tani tersebut menurut Lalu Wisnu Wardhana pada Sabtu, (10/10/2020) semata-mata untuk menjaga kondusifitas warga Desa nya agar tidak terjadi konflik antara pemilik lahan dengan masyarakat yang menginginkan talud jalan tani dibangun.”Menjaga, jangan sampai ada konflik pemilik lahan dengan masyarakat yang menginginkan jalan usaha tani,” kata Lalu Wisnu
Lalu Wisnu mengaku, pihak Pemerintah Desa juga sudah mengundang pihak pemilik lahan untuk melakukan musyawarah terkait hal tersebut. Namun pihak pemilik lahan enggan untuk hadir, dan ingin menggugat keberadaan dari pembangunan talud jalan tani tersebut.”Padahal, dalam pelaksanaan program Desa itu, sudah melakukan tahap pertama yakni Musdus (Musyawarah di tingkat Dusun) yang hasilnya dibawa ke Desa untuk dimasukkan ke RKPDes,”ucap Lalu Wisnu.
Lalu Wisnu menjelaskan, RKPDes sudah terbentuk, maka dilakukan pemilahan antara prioritas dan skal prioritas atas usulan masyarakat tersebut.”Dalam hal ini, pelaksanaannya juga tidak dilaksanakan begitu saja, kami undang kembali pemilik lahan yang dilewati atas pembangunan jalan tani ini,”jelasnya
Sementara itu, H Lalu Khaerudin selaku Masyarakat, mengatakan apa yang di sampaikan oleh kepala Desa Tanak Awu dalam hal tersebut, obyek lahan yang di lalui oleh Program Desa untuk jalan usaha Tani dalam hal ini, merupakan peninggalan Tahun 1930.“Apa yang di sampaikan oleh Kedes Tanak awu, menurut awal, lahan atau tanah yang di lewati untuk kepentingan Masyarakat, itu sudah merupakan peninggalan dulu sebelum negara merdeka, yang mana alur yang melewati program Desa ini adalah peninggalan 1930 lubang atau telabah yang di buat pada tahun 1930 sebelum merdeka,”sebutnya
Oleh sebab itu, H Lalu Khaerudin berharap dalam pelaksanaan Program Desa tersebut tidak ada pihak manapun yang di rugikan.“Itu merupakan hak Masyarakat umum untuk pembuangan air, itulah yang di pakai oleh Masyarakat menjadi jalan tani untuk sekarang ini dan tidak ada orang atau Masyarakat yang di rugikan,”ujarnya. [slNews – al]