SHOPPING CART

close

7 dari 9 Fraksi di DPRD Lombok Tengah Setuju Ranperda Menjadi Perda Perubahan APBD Lombok Tengah 2020

SUARALOMBOKNEWS.com – LOMBOK TENGAH | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna dengan Agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 dan Penyampaian Pendapat Akhir Kepala Daerah atas Persetujuan DPRD Lombok Tengah terhadap Nota Keuangan dan Ranperda Tentang Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD Lombok Tengah, NTB, Jumat (18/9/2020).
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M.Tahuid didampingi para Wakil Ketua dan dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri,S.IP, para Anggota DPRD Lombok Tengah,Plt Sekretaris DPRD Lombok Tengah, Suhadi Kana, dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemkab Lombok Tengah.
Rapat Paripurna yang dilaksanakan sesuai dengan Protokol Kesehatan Covid-19 itu diawali dengan penyampaikan laporan Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah oleh Muhalip dari Fraksi Partai Gerindra.
Diawal laporannya, Muhalip menyampaikan, sebagaimana diketahui bersama bahwa Pandemi Covid-19 yang merebak sejak Maret 2020 yang lalu, telah menyebabkan kerugian yang luar biasa, tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang ekonomi dengan fakta melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah terkait dengan Pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini, mulai dari undang-undang sampai peraturan dan keputusan menteri yang merupakan aturan yang harus dipahami dan dijadikan dasar dalam pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi.
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, pada diktum keenam, menegaskan bahwa “Penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020”
Substansi pokok dari diktum keenam ini adalah :
Pertama, eksekutif melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. Meskipun hanya berupa pemberitahuan, penyampaiannya haruslah dilakukan secara akuntabel (bertanggungjawab) dan tidak asal-asalan. Artinya, harus dilandasi dengan pertimbangan dan perhitungan yang matang  dan teknokratis.
Kedua : substansi yang telah tercantum dalam Perkada tentang Perubahan penjabaran APBD tersebut kemudian dituangkan atau disajikan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini bermakna bahwa perubahan APBD tetap dilakukan dengan mencakup semua hal yang telah diubah atau disesuaikan dalam Perkada Perubahan Penjabaran APBD tersebut.
Selanjutnya pada Diktum Keduabelas dari Keputusan Bersama Menteri tersebut ditegaskan  bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota agar melakukan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 di masing-masing Daerah.
Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah,  ada 3 (tiga) hal pokok substansi perubahan Peraturan Kepala Daerah sebagai berikut :
Penanganan Kesehatan dan hal-hal lain terkait Kesehatan.
Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan Penyediaan jaring pengamanan sosial (JPS).
Selanjutnya Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya yang terkait Perubahan APBD menunjukkan bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 memiliki cakupan yang lebih luas dari pada refocusing dan realokasi yang telah dilakukan pemerintah daerah melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.”Oleh karena itu, Badan Anggran DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 kepada DPRD untuk kemudian dilakukan pembahasan dan Insya Allah pada rapat paripurna hari ini akan mendapat persetujuan bersama,”ucap Muhalip
Muhalip mengatakan, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dan telah berjalan kurang lebih 8 bulan, tentu tidak terlepas dari berbagai dinamika yang berpengaruh terhadap asumsi Kebijakan Umum Anggaran, pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan maupun antar jenis belanja, yang hal tersebut mengharuskan dilakukannya perubahan  terhadap APBD yang sedang berjalan. Hal tersebut tersebut sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Perubahan APBD dilakukan antara lain apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Dan sebagaimana diketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini, Pemerintah Daerah telah melakukan 4 kali perubahan terhadap Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020. Selain itu, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 60.797.430.357,75, yang kesemuanya itu harus dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Adapun hasil pembahasan terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat kami sampaikan secara umum sebagai berikut :
Perubahan Struktur Pendapatan Daerah :
Sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2020 beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Lombok Tengah telah mendapatkan tambahan pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar  Rp.3.717.965.773,00. Dengan adanya tambahan pendapatan tersebut, maka rencana belanja yang sudah tertuang dalam dokumen Perubahan KUA/PPAS juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan target pendapatan daerah.
Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang awalnya berjumlah Rp.2.296.599.627.613,00 direncanakan berkurang sebesar Rp. 181.332.304.074,88, atau menurun sebesar 7,90 % sehingga menjadi sebesar Rp.2.115.267.323.538,12 dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan di APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.225.842.904.098,00 mengalami penurunan sebesar Rp.31.888.601.350,88, menjadi sebesar Rp.193.954.302.747,12.
Dana Perimbangan :
Dari 3 komponen utama Dana Perimbangan, hanya Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang mengalami peningkatan sebesar   Rp.11.488.044.000,00, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan yang cukup signifikan masing-masing sebesar Rp.92.221.834.000,00 dan Rp. 59.177.437.000,00. Dengan demikian dana perimbangan yang pada APBD Induk ditetapkan sebesar Rp.1.640.814.171.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 139.911.227.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp1.500.902.944.000,00.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :
Lain-Lain pendapatan Daerah Yang Sah yang ditargetkan pada APBD Induk sebesar Rp.429.942.552.515,00, menurun sebesar Rp. 9.532.475.724,00, menjadi sebesar Rp.420.410.076.791,00.
Perubahan Struktur Belanja Daerah :
Belanja Daerah yang ditargetkan pada APBD Induk Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.322.729.524.329,00 direncanakan berkurang sebesar Rp. 156.885.784.733,13 atau menurun sebesar 6,75 % sehingga menjadi sebesar Rp.2.165.843.739.595,87.
Adapun rincian tambah kurang alokasi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat kami sampaikan sebagai berikut :
Belanja Tidak Langsung
Plafon Belanja Tidak Langsung pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan sebesar Rp. 1.287.239.422.900,00, mengalami penambahan sebesar Rp.24.092.840.432,59, sehingga menjadi sebesar Rp.1.311.332.263.332,59.
Porsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini mengalami peningkatan menjadi sebesar 60,55 % dari total belanja daerah.
Adapun rincian Belanja Tidak Langsung tersebut adalah sebagai berikut :
Belanja Pegawai :
Belanja Pegawai mengalami pengurangan sebesar Rp. 36.438.303.620,41 sehingga menjadi sebesar Rp.814.964.444.875,59.
Belanja Bunga :
Belanja Bunga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sama dengan APBD Induk yakni sebesar Rp.4.767.062.477,00.
Belanja Hibah :
Belanja Hibah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 91.679.746.000,00, mengalami peningkatan sebesar Rp.719.788.296,00 menjadi Rp.92.399.534.296,00 yang disebabkan adanya penambahan belanja hibah kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk memenuhi tambahan kebutuhan pendanaan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,00, penambahan belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.97.088.296,00, penyesuaian alokasi Belanja Hibah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bertambah sebesar Rp.358.200.000,00 dan pengurangan hibah Pendidikan Kesetaraan sebesar Rp. 235.500.000,00, serta terdapat pula pengurangan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi lainnya sebesar Rp.1.500.000.000,00.
Belanja Bantuan Sosial :
Belanja Bantuan Sosial pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan bertambah sebesar Rp.600.000.000, yang dialokasikan untuk pembayaran klaim BPJS Non Kuota sehingga pad Perubahan APBD ini, belanja bantuan bertambah menjadi sebesar Rp.1.648.691.000,00.
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa yang ditargetkan di APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.10.627.147.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.2.603.881.000,00, menjadi Rp.8.023.266.000,00. Perubahan alokasi Belanja Bagi Hasil tersebut merupakan penyesuaian  akibat adanya penurunan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota/ Pemerintahan Desa. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang ditargetkan di APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.327.576.237.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp.9.425.662.500,00, menjadi Rp.318.416.331.200,00. Penurunan pagu anggaran tersebut disebabkan adanya penyesuaian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap perubahan target Pendapatan Dana Perimbangan serta penyesuaian terhadap penurunan besaran Dana Desa.
Belanja Tidak Terduga :
Belanja Tidak Terduga pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.2.560.000.000,00, mengalami peningkatan yang signifikan akibat pandemi Covid-19 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan terakhir pada Perubahan ke-4 Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2010 menjadi sebesar Rp.148.578.145.406,00, namun pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, alokasi Belanja Tidak Terduga direncanakan menjadi sebesar Rp.71.112.933.484,00 atau meningkat sebesar Rp.68.552.933.484,00. Anggaran tersebut diharapkan cukup untuk mengantisipasi kebutuhan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan Covid-19 dan/atau kebutuhan tangggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial lainnya.
Belanja Langsung :
Belanja langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dalam pelaksanaan program/kegiatan SKPD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pagu anggaran Belanja Langsung pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.854.511.476.263,28 atau berkurang sebesar Rp. 180.978.625.165,72 dari semula sebesar Rp. 1.035.490.101.429,00. Adanya perubahan besaran alokasi Belanja Langsung pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain disebabkan oleh kebijakan Pemerintah dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19, penurunan target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan pengalokasian SiLPA Tahun Anggaran 2019 serta perubahan beberapa target sumber pendapatan lainnya. Secara keseluruhan, porsi belanja langsung terhadap belanja daerah mengalami penurunan menjadi sebesar 39,45 Persen, hal ini disebabkan karena sebagian belanja langsung dipindahkan menjadi belanja tidak langsung yang diperuntukkan untuk penanganan Covid-19.
Perubahan Struktur Pembiyaan Daerah :
Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.48.129.896.716,00 bertambah sebesar Rp.22.446.519.341,75  menjadi Rp. 70.576.416.057,75. Penambahan target tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 yang pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 telah dianggarkan sebesar Rp. 38.350.911.016,00 dan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami penambahan sebesar Rp.22.446.519.341,75 menjadi sebesar Rp. 60.797.430.357,75 berdasarkan hasil audit BPK.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah :
Pagu anggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD induk Tahun Anggaran 2020 yang diarahkan untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman pada PT Sarana Multi Infrastruktur, semula dianggarkan sebesar Rp.22.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp.20.000.000.000,00  atau berkurang sebesar Rp.2.000.000.000,00, karena adanya penyesuaian besaran pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun 2020.
Dengan demikian maka pembiayaan Netto pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.50.576.416.057,75.
Berdasarkan penyesuaian-penyesuaian struktur APBD baik pada sisi Pendapatan, Belanja serta pembiayaan, dalam Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, menghasilkan struktur Perubahan APBD sebagai berikut :
Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.115.267.323.538,12. Belanja Daerah  sebesar Rp.2.165.843.739.595,87. Surplus/Defisit sebesar minus Rp. 50.576.416.057,75. Pembiayaan Netto Surplus sebesar Rp. 50.576.416.057,75 SILPA Tahun Berkenaan menjadi nol rupiah.
Dengan demikian maka struktur Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 direncanakan pada posisi berimbang.”Terhadap hasil pembahasan yang telah kami uraikan di atas, masing-masing Fraksi telah menyampaikan pendapat akhirnya dimana dari 9 Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Tengah, 7 diantaranya yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi Nasdem Perjuangan dan Fraksi Amanat Nurani Berkarya menyatakan SETUJU terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Perda,sedangkan 2 fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PBB berhalangan hadir,”kata Muhalip
Dalam laporannya, Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah menyampaikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut :
Terhadap aspek penulisan ranperda, hendaknya pemerintah daerah lebih cermat dalam memperhatikan tatacara penulisan produk hukum daerah mengingat dalam setiap evaluasi gubernur, hal tersebut selalu menjadi catatan perbaikan dari Tim Evalualis Pemerintah Provinsi NTB.
Dalam dokumen Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini, masih terdapat ketidaksesuaian dasar hukum dengan dasar hukum yang tertuang dalam Nota Keuangan. Untuk itu, terhadap dasar hukum yang tertuang dalam Dokumen Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, dilakukan perbaikan dan penambahan terhadap dasar hukum dengan menghapus Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan mengganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran 2020 Semester I, bahwa capaian pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Walaupun saat ini Lombok Tengah masih berjibaku melawan pandemi Covid-19, Badan Anggaran DPRD meminta pemerintah daerah untuk tetap mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, sehingga di akhir tahun anggaran, tidak ada kegiatan yang  ter-carry over di tahun anggaran berikutnya.
Terkait Penerangan Jalan Umum (PJU) dimana beban yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk membayar rekening PJU lebih besar dari pendapatan yang bersumber dari pajak PJU, Badan Anggaran meminta perhatian pemerintah terhadap hal-hal sebagai berikut :
Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan pembaharuan terhadap lampu-lampu yang masih menggunakan lampu berdaya tinggi diganti dengan lampu hemat energi (lampu led), sehingga diharapkan dengan pergantian lampu tersebut dapat menekan pemakaian daya listrik.
Melakukan penertiban terhadap pemasangan PJU dengan memasang KWH meter sehingga penggunaan daya listrik dan beban pembayarannya dapat lebih terukur dan akuntabel.
Pemerintah daerah hendaknya memperhatikan kondisi PJU yang sudah terpasang namun banyak yang mati. Demikian pula terhadap jalan-jalan strategis dan rawan tindakan kriminal, agar lebih diperhatikan dengan melakukan pemasangan PJU berikut dengan kamera pemantau.
Mengingat waktu yang tersisa untuk mengeksekusi anggaran hanya tersisa 3 bulan, Badan Anggaran meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan dengan menurunkan konsultan perencana secara cepat dan tepat.”Dengan telah diselesaikannya proses pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini, diharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar dapat mempercepat proses pelaksanaan evaluasi gubernur sehingga dokumen perubahan APBD dapat ditetapkan di akhir bulan September ini,”tutup Muhalip
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri,S.Ip dalam sambutannya menyampaikan, proses untuk merumuskan dan menyempurnakan nota keuangan dan Ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020 telah terlewati. Dalam situasi Pandemi Covid-19 sekalipun, tidak menyurutkan langkah dan semangat dalam merancang agenda-agenda pembangunan Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini sekaligus menjadi sebuah penegasan tentang sikap dan tanggung jawab terhadap kesinambungan proses pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah.”Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi—tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, baik secara langsung, maupun tidak langsung terhadap disepakatinya rumusan nota keuangan dan ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2020, terutama kepada seluruh anggota dewan yang terhormat, yang telah bekerja keras dan bersungguh-sungguh memberikan kontribusi yang sangat berharga dan bermakna dalam melakukan penyempurnaan ranperda tersebut,”ucap H. Lalu Pathul Bahri
Makna keputusan yang telah disepakati bersama, kata Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Tengah itu, sangatlah strategis, terlebih dalam membangun harmonisasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. hubungan baik antara dprd dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, akan berimplikasi terhadap percepatan pencapaian kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.”Betapa indahnya kebersamaan itu, karena jika kita bersama maka rakyat pun akan tetap bersama kita. Dan saya yakin dalam setiap tahapan pembahasan yang lalu, telah terjadi silang pendapat, dan saling adu argumentasi, terutama menyangkut akurasi program, baik dalam hal efektifitasnya maupun efisiensinya. kondisi tersebut adalah hal yang biasa dan sangat wajar terjadi dalam kehidupan berdemokrasi, demi tercapainya rumusan yang lebih baik. Untuk itu, pada kesempatan ini pula kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada ketersinggungan selama pembahasan,”ujar H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip. [slNews – rul]

Tags:

0 thoughts on “7 dari 9 Fraksi di DPRD Lombok Tengah Setuju Ranperda Menjadi Perda Perubahan APBD Lombok Tengah 2020

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

Hari Jadi Lombok Tengah 75
LOGO Hari Jadi Lombok Tengah 75

KATEGORI

STATISTIK