Banggar Dewan Lombok Tengah Sampaikan Laporan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD-P TA 2020

Banggar Dewan Lombok Tengah Sampaikan Laporan Rancangan Perubahan KUA-PPAS APBD-P TA 2020
Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip bersama Ketua dan unsur Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah, para Anggota DPRD Lombok Tengah, Plt Sekretaris DPRD Lombok Tengah dan Kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah dengan Agenda Laporan Banggar DPRD Lombok Tengah terhadap Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 di Gedung DPRD Lombok Tengah, NTB, Senin (31/08/2020)

SUARALOMBOKNEWS.com – LOMBOK TENGAH | Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berserta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran (TA) 2020, Senin (31/08/2020).
Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid yang digelar di Gedung DPRD Lombok Tengah di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah itu dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Lombok Tengah, Plt. Sekretaris DPRD Lombok Tengah, Suhadi Kana, serta para Kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah.
Dalam laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah yang disampaikan oleh Muhalip dari Fraksi Partai Gerindra menyampaikan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Khususnya Pasal 169 ayat (2) disebutkan bahwa Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disampaikan kepada DPRD dibahas bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Banggar DPRD untuk selanjutnya disepakati menjadi Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
Untuk itu, berdasarkan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2020, Banggar DPRD Kabupaten Lombok Tengah bersama TAPD telah melaksanakan pembahasan bersama dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020 yang lalu.
Pembahasan Rancangan Perubahan KUA serta PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan secara simultan antara TAPD bersama Banggar DPRD Lombok Tengah dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
Sejatinya, kata Muhalip, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pasal 169 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan, dan selanjutnya dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat
minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.”Kendati jadwal dan tahapan pembahasan tersebut belum sepenuhnya mampu kita taati, kita patut bersyukur karena di tengah kondisi daerah dan bangsa yang sedang berduka menghadapi Wabah Pandemi Covid-19, Alhamdulillah, berkat kesungguhan dan komitmen yang tinggi antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan Pemerintah daerah melalui pimpinan dan
seluruh jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), InsyaAllah pada hari ini Senin tanggal 31 Agustus 2020, kita dapat menyepakati bersama Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020,”ucapnya
Muhalip memaparkan, beberapa hal pokok yang menjadi dasar dilakukannya perubahan atas APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 diantaranya adalah terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dan adanya keadaan yang mengharuskan dilakukan pergeseran anggaran, baik antar program maupun antar SKPD, termasuk juga untuk mengakomodir adanya saldo Anggaran Lebih Tahun Sebelumnya (SILPA) yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.
Hasil Pembahasan Rancangan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, yang dilakukan oleh TAPD bersama Banggar DPRD Lombok Tengah, kata Muhalip, akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD Lombok Tengah, adalah sebagai berikut :
1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa setidaknya sejak awal Maret yang lalu, kita dihadapkan oleh merebaknya wabah pandemi Covid-19 yang telah berdampak terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk kondisi keuangan negara dan daerah.
Dengan memperhatikan kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 yang sedang berjalan, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk menyesuaikan target Pendapatan Asli
Daerah, Penyesuaian besaran target dana perimbangan, serta penyesuaian terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Dari seluruh komponen pendapatan daerah, hampir seluruhnya mengalami penurunan kecuali pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak baik yang bersumber dari penyesuaian bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan, peningkatan pendapatan bagi hasil dari PPh Pasal 21, peningkatan dana bagi hasil Cukai Hasil Tembakau, peningkatan bagi hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam, peningkatan bagi hasil dari provisi Sumber Daya Hutan, penyesuaian besaran target bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti), peningkatan bagi hasil dari pungutan hasil perikanan.
Dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2020, pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang awalnya berjumlah Rp.2.296.599.627.613,00 (2 triliun 296 milyar 599 juta 627 ribu 613 rupiah) direncanakan berkurang sebesar Rp. 185.050.269.847,88 (185 milyar 50 juta 269 ribu 847 rupiah koma 88 sen) atau menurun sebesar 8,06 % sehingga
menjadi sebesar Rp.2.111.549.357.765,12 (2 triliun 111 milyar 549 juta 357 ribu 765 rupiah koma 12 sen) dengan rincian sebagai berikut :
A. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan di APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.225.842.904.098,00 (225 milyar 842 juta 904 ribu 98 rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp.(31.888.601.350,88) (31 milyar 888 juta 601 ribu 350 rupiah 88 sen) menjadi sebesar Rp.193.954.302.747,12 (193 milyar 954 juta 302 ribu 747 rupiah 12 sen).
B. Dana Perimbangan
Dari 3 komponen utama Dana Perimbangan, hanya Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang mengalami peningkatan sebesar Rp.11.488.044.000,00 (11 milyar 488 juta 44 ribu rupiah) sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penurunan yang cukup signifikan masing-masing sebesar Rp.(92.221.834.000,00) (92 milyar 221 juta 834 ribu rupiah) dan Rp.(59.177.437.000,00) (59 milyar 177 juta 437 ribu rupiah). Dengan demikian dana perimbangan yang pada APBD Induk ditetapkan sebesar Rp.1.640.814.171.000,00 (1 triliun 640 milyar 814 juta 171 ribu
rupiah) mengalami penurunan sebesar Rp.(139.911.227.000,00) (139 milyar 911 juta 227 ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.500.902.944.000,00 (1 triliun 500 milyar 902 juta 944 ribu rupiah)
C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-Lain pendapatan Daerah Yang Sah yang ditargetkan pada APBD Induk sebesar Rp.429.942.552.515,00 (429 milyar 942 juta 552 ribu 515 rupiah) menurun sebesar Rp.(13.250.441.497,00) (13 milyar 250 juta 441 ribu 497 rupiah) menjadi sebesar Rp.416.692.111.018,00 (416 milyar 692 juta 111 ribu 18 rupiah).
2. Kebijakan Belanja Daerah.
Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk :
1. Pergeseran anggaran antar organisasi perangkat daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang disebabkan oleh kebijakan Pemerintah dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 menjadi latar belakang dilakukannya perubahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2020 hingga 4 (empat) kali sehingga dalam Kebijakan Belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 tidak dapat dipisahkan dari berbagai dinamika yang telah terjadi dalam beberapa kali dilakukannya perubahan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.
2. Pemanfaatan SILPA Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil audit BPK dan penyesuaian target dari beberapa sumberPendapatan Asli Daerah, yang harus dialokasikan dan disesuaikan dalam belanja pada rancangan perubahan
APBD baik yang penggunaannya diarahkan atau bersifat mengikat maupun yang bersifat umum.
3. Pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta program dan kegiatan yang merupakan prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi
nasional dengan tetap menjaga ketersediaan dana untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2020.
Belanja Daerah yang ditargetkan pada APBD Induk Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.2.322.729.524.329,00 (2 triliun 322 milyar 729 juta 524 ribu 329 rupiah) direncanakan berkurang sebesar Rp (160.603.750.506,13) (160 milyar 603 juta 750 ribu 506 rupiah koma 13 sen) atau menurun sebesar 6,91 % sehingga menjadi sebesar Rp 2.162.125.773.822,87 (2 triliun 162 milyar 125 juta 773 ribu 822
rupiah koma 87 sen) Adapun rincian tambah kurang alokasi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat kami sampaikan
sebagai berikut :
A. Belanja Tidak Langsung
Plafon Belanja Tidak Langsung pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan sebesar Rp1.287.239.422.900,00 (1 triliun 287 milyar 239 juta 422 ribu 900 rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp.20.804.874.659,59 (20 milyar 804 juta 874 ribu 659 rupiah 59 sen) sehingga menjadi sebesar Rp.1.308.044.297.559,59 (1 triliun 308 milyar 44 juta 297 ribu 559 rupiah 59 sen).
Porsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ini mengalami peningkatan menjadi sebesar 60,50 % dari total belanja daerah. Adapun rincian Belanja Tidak Langsung
tersebut adalah sebagai berikut :
1. Belanja Pegawai.
Belanja Pegawai mengalami pengurangan sebesar Rp. (36.438.303.620,41) (36 milyar 438 juta 303 ribu 620 rupiah 41 sen) sehingga menjadi sebesar Rp.812.542.235.102,59 (812 milyar 542 juta 235 ribu 102 rupiah 59 sen).
2. Belanja Bunga.
Belanja Bunga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sama dengan APBD Induk yakni sebesar Rp.4.767.062.477,00 (4 milyar 767 juta 62 ribu 477 rupiah).
3. Belanja Hibah.
Belanja Hibah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 91.679.746.000,00 (91 milyar 679 juta 746 ribu rupiah) mengalami peningkatan sebesar Rp.719.788.296,00 (719 juta 788 ribu 296 rupiah) menjadi Rp.92.399.534.296,00 (92 milyar 399 juta 534 ribu 296 rupiah) yang disebabkan adanya penambahan belanja hibah kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk memenuhi tambahan kebutuhan pendanaan kegiatan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2020 sebesar Rp.2.000.000.000,00 (2 milyar rupiah), penambahan belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik sebesar
Rp.97.088.296,00 (97 juta 88 ribu 296 rupiah), penyesuaian alokasi Belanja Hibah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bertambah sebesar Rp.358.200.000,00 (358 juta 200 ribu rupiah) dan pengurangan hibah Pendidikan Kesetaraan
sebesar (Rp.235.500.000,00) (235 juta 500 ribu rupiah) serta terdapat pula pengurangan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi lainnya sebesar (Rp.1.500.000.000,00) (1 milyar 500 juta rupiah).
4. Belanja Bantuan Sosial.
Belanja Bantuan Sosial pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 direncanakan sama dengan APBD Induk 2020 yakni sebesar Rp. 1.048.691.000,00 (1 milyar 48 juta 691 ribu rupiah).
5. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa yang ditargetkan di APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.10.627.147.000,00 (10 milyar 627 juta 147 ribu rupiah) mengalami penurunan sebesar (Rp.2.603.881.000,00) (2 milyar
603 juta 881 ribu rupiah) menjadi Rp.8.023.266.000,00 (8 milyar 23 juta 266 ribu rupiah). Perubahan alokasi Belanja Bagi Hasil tersebut merupakan penyesuaian akibat adanya penurunan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota/ Pemerintahan Desa.
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang ditargetkan di APBD Induk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.327.576.237.700,00 (327 milyar 576 juta 237 ribu 700 rupiah) mengalami penurunan sebesar (Rp 9.425.662.500,00) (9 milyar 425 juta 662 ribu 500 rupiah) menjadi Rp.318.150.575.200,00 (318 milyar 150 juta 575 ribu 200 rupiah). Penurunan pagu anggaran tersebut disebabkan adanya penyesuaian besaran Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap perubahan target Pendapatan Dana Perimbangan serta penyesuaian terhadap penurunan besaran Dana Desa.
7. Belanja Tidak Terduga.
Belanja Tidak Terduga pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.2.560.000.000,00 (2 milyar 560 juta rupiah), mengalami peningkatan yang signifikan akibat pandemi COVID-19 sebagaimana telah
beberapa kali dilakukan perubahan terakhir pada Perubahan ke-4 Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2010 menjadi sebesar Rp.148.578.145.406,00 (148 milyar 578 juta 145 ribu 406 rupiah), namun pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, alokasi Belanja Tidak Terduga direncanakan menjadi sebesar Rp.71.112.933.484,00 (71 milyar 112 juta 575 ribu 200 rupiah) atau meningkat sebesar Rp.68.552.933.484,00 (68 milyar 552 juta 933 ribu 484
rupiah). Anggaran tersebut diharapkan cukup untuk mengantisipasi kebutuhan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan COVID-19 dan/atau kebutuhan tangggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2020. Untuk diketahui bersama bahwa realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan
tanggal 30 Juli 2020 sebesar Rp. 49.151.847.459,00 (49 milyar 151 juta 847 ribu 459 rupiah).
B. Belanja Langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dalam pelaksanaan program/kegiatan SKPD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pagu anggaran Belanja Langsung pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.854.081.476.263,28 (854 milyar 81 juta 476 ribu 263 rupiah 28 sen) atau berkurang sebesar Rp.(181.408.625.165,72) (49 milyar 151 juta 847 ribu 459 rupiah) dari semula sebesar Rp. 1.035.490.101.429,00 ( 1 triliun 35 milyar
490 juta 101 ribu 429 rupiah). Adanya perubahan besaran alokasi Belanja Langsung pada rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020, antara lain disebabkan oleh kebijakan Pemerintah dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19, penurunan target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 dan
pengalokasian SiLPA Tahun Anggaran 2019 serta perubahan beberapa target sumber pendapatan lainnya.
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp.48.129.896.716,00 (48 milyar 129 juta 896 ribu 716 rupiah) bertambah sebesar Rp.22.446.519.341,75 (22 milyar 446 juta 519 ribu 341 rupiah 75 sen) menjadi Rp.70.576.416.057,75 (70 milyar 576 juta 416 ribu 57 rupiah 75 sen). Penambahan target tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 yang pada APBD Induk Tahun Anggaran 2020 telah dianggarkan sebesar Rp. 38.350.911.016,00 (38 milyar 350 juta 911 ribu 16 rupiah) dan pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 mengalami penambahan sebesar Rp.22.446.519.341,75 (22 milyar 446 juta 519 ribu 341 rupiah 75
sen) menjadi sebesar Rp. 60.797.430.357,75 (60 milyar 797 juta 430 ribu 357 rupiah 75 sen) berdasarkan hasil audit BPK.
b.Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pagu anggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD induk Tahun Anggaran 2020 yang diarahkan untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman pada PT Sarana Multi Infrastruktur, semula dianggarkan sebesar Rp.22.000.000.000,00 (22 milyar rupiah) menjadi sebesar Rp.20.000.000.000,00 (20 milyar rupiah) atau berkurang sebesar (Rp.2.000.000.000,00) (2 milyar rupiah) karena adanya penyesuaian besaran pembayaran angsuran pokok pinjaman tahun 2020.
Dengan demikian maka pembiayaan Netto pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp.50.576.416.057,75 50 milyar 576 juta 416 ribu 57 rupiah 75 sen)
Berdasarkan penyesuaian-penyesuaian struktur APBD baik pada sisi Pendapatan, Belanja serta pembiayaan, dalam Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, lanjut Muhalip, menghasilkan struktur Perubahan APBD sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.111.549.357.765,12 (2 triliun 111 milyar 549 juta 357 ribu 765 rupiah koma 12 sen)
2. Belanja Daerah sebesar Rp.2.162.125.773.822,87 (2 triliun 162 milyar 125 juta 773 ribu 822 rupiah koma 87 sen)
3. Surplus/Defisit sebesar minus Rp. (50.576.416.057,75) (50 milyar 576 juta 416 ribu 57 rupiah 75 sen)
4. Pembiayaan Netto Surplus sebesar Rp. (50.576.416.057,75) (50 milyar 576 juta 416 ribu 57 rupiah 75 sen)
5. SILPA Tahun Berkenaan menjadi nol rupiah
Dengan demikian maka struktur Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020 direncanakan pada posisi berimbang.
Sebagai tindak lanjut hasil pembahasan bersama antara Banggar DPRD Kabupaten Lombok Tengah dengan TAPD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020, maka Banggar DPRD Lombok Tengah bersama TAPD menyepakati beberapa hal-hal sebagai berikut :
1. Terkait dengan penyusunan dokumen Rancangan Perubahan KUA/Perubahan PPAS, pemerintah daerah agar memeperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Melakukan perbaikan dan penyempurnan dengan mengganti penggunaan istilah KUPA/PPAS Perubahan menjadi Perubahan KUA/Perubahan PPAS sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maupun Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
b. melengkapi dokumen Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan mencantumkan informasi data mengenai indikator makro ekonomi daerah yang pada rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang
disampaikan kepada DPRD belum dicantumkan.
2. Di tengah wabah Pandemi Covid-19 yang masih sedang berlangsung yang sangat mempengaruhi situasi perekomian nasional maupun daerah, Badan Anggaran berharap agar pemerintah daerah senantiasa tetap berupaya untuk lebih optimal dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
3. Meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan penertiban terhadap pemasangan spanduk/baliho yang tidak berkontribusi terhadap PAD dan mengganggu nilai estetika wilayah.
4. Untuk mendukung upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah, badan anggaran meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kondisi balai pengujian kendaraan bermotor terutama ketersediaan alat uji sebagai salah satu persyaratan akreditasi serta legalnya penarikan PAD yang bersumber dari
retribusi uji kendaraan bermotor.
5. Badan anggaran meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk lebih mendalami dan mengevaluasi program kegiatan yang ada di seluruh OPD, terutama kegiatan yang kemungkinan besar tidak dapat terlaksana karena adanya pandemi Covid-19.
6. Badan Anggaran mendorong kepada pemerintah daerah untuk lebih proaktif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat agar dana penanggulangan pandemi covid-19 khususnya rembesan dapat segera dicairkan guna mengurangi beban belanja daerah.
7. Terhadap kegiatan pada APBD murni yang telah dilaksanakan dan berkontrak terutama kegiatan yang berkaitan dengan sektor riil, agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku sehingga masyarakat maupun pihak lainnya tidak merasa dirugikan.
8. Terhadap hal-hal yang telah disepekati bersama selama pembahasan Perubahan KUA-Perubahan PPAS, hendaknya dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab terutama hal-hal yang berkaitan kepentingan masyarakat umum.”Sebelum mengakhiri Laporan Banggar DPRD Kabupaten Lombok Tengah ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap Anggota Banggar serta Ketua TAPD beserta seluruh jajarannya yang telah membahas secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab terhadap Rancangan Perubahan KUA-Perubahan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Khusus kepada Saudara DR. H.M Nursiah, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Daerah sekaligus Ketua TAPD Kabupaten Lombok Tengah yang dalam beberapa hari ke depan bahkan dalam hitungan jam, akan mengakhiri masa pengabdiannya selaku Aparatur Sipil Negara (ASN), kami atas nama Pimpinan dan segenap anggota Banggar DPRD Kabupaten Lombok Tengah, menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan dedikasi yang telah ditunjukkan khususnya dalam mengemban tugas selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selaku mitra kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lombok Tengah, teriring do’a dan harapan semoga sumbangsih tenaga dan pikirannya senantiasa tercurahkan untuk kemajuan Gumi Tatas Tuhu Trasna yang sama- sama kita cintai,”tutup Muhalip. [slNews – rul]

No Responses

Tinggalkan Balasan