Dewan Lombok Tengah Setuju Ranperda Perubahan APBD 2019 Dibahas Lebih Lanjut

SUARALOMBOKNEWS.COM – LOMBOK TENGAH | Dewan Perwakian Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran  2019, di Gedung DPRD Lombok Tengah di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, Rabu (24/7/2019)
Rapat Paripurna yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Achmad Puaddi FT, SE didampingi para Wakil Ketua itu dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S. Ip, para Anggota Dewan, Para Asisten, Forkompimda dan para Kepala SKPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah.
Dalam pandangannya, juru bicara Fraksi Golkar, Syarifudin memberikan apresiasi kepada Pemkab Lombok Tengah yang terus berupaya membenahi kekurangan untuk suksesnya program pembangunan.”Fraksi Partai Golkar sangat bersyukur dengan peningkatan PAD yang telah dicapai Pemkab Lombok Tengah. Untuk itu Fraksi Partai Golkar setuju Ranperda Perubahan APBD Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 di bahas lebih lanjut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan,”ucapnya.
Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, M. Tauhid berharap kepada Pemkab Lombok Tengah untuk mengoptimalkan Perubahan APBD Tahun 2019, untuk pembangunan dan mendorong Pemkab Lombok Tengah meningkatkan PAD.” Untuk itu Fraksi Gerindra setuju Ranperda Perubahan APBD 2019 dibahas lebih lanjut,”tegasnya.
Fraksi PKB, Hj. Nurul Adha memberikan apresiasi kepada Pemkab Lombok Tengah yang telah dengan sungguh – sungguh mengoptimalkan PAD.”Tercapainya target PAD merupakan sebuah keberhasilan yang harus di Apresiasi, dan Fraksi PKB setuju Ranperda Perubahan APBD 2019 untuk dibahas lebih lanjut,”terangnya.
Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019 dibahas lebih lanjut juga disetujui oleh Fraksi Demokrat, PPP, dan Fraksi Partai Nasdem.
Sedangkan, melaui Juru Bicaranya Fraksi PKS mempertanyakan turunya kelas RSUD Praya dari kelas C ke D, tindak lanjut dari pembangunan Pasar Renteng yang terbakar pada Tahun 2018 lalu dan pemindahan lokasi Pasar Hewan dari Desa Batunyala, Kecamatan Praya Tengah ke Desa Barabali, Kecamatan Batukliang.”Anggaran untuk RSUD Praya setiap tahun selalu bertambah, namun bukannya naik kelas, akan tetapi turun dari kelas C ke D. Pembangunan Pasar Renteng sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan dan kenapa Pasar Hewan yang ada di Desa Batunyala dipindah ke Desa Barabali,”ungkapnya.
Sementara itu, Fraksi PBB melalui juru bicaranya, Isrok menyoroti persoalan penanganan sampah, khususnya di dalam Kota Praya dan penanganan ketersediaan air bersih Masyarakat disaat musim kemarau.”Banyak sampah yang menumpuk di jalan jalan kota Praya, jadi itu perlu di perhatikan juga oleh Pemkab mengingat Lombok Tengah akan menjadi daerah kunjungan wisata, dan Musim Kemarau harus ditangani dengan baik, sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan Air Bersih,”tuturnya. [slNEWS – erwin]