Aroma Tak Sedap di Pilkades Serentak 2018 Mulai Tercium

Aroma Tak Sedap di Pilkades Serentak 2018 Mulai Tercium

SUARALOMBOKNEWS.COM – Lombok Tengah | Dugaan kecurangan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak tahun 2018 di Lombok Tengah mulai terkuak kepublik.
Puluhan pendukung salah satu Bakal Calon (Balon) Kepala Desa dari dua Desa yaitu  Desa Pengembur, Kecamatan Pujut dan Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah menggelar aksi Hearing di Sekretariat DPRD Lombok Tengah, untuk mengadukan kinerja Panitia Pilkades yang diduga tidak netral kepada anggota Dewan Lombok Tengah, Rabu, (19/9/2018).
Peserta aksi Hearing pendukung Balon Kades dari dua Desa itu diterima Anggota Dewan dari Komisi IV DPRD Lombok Tengah Jayanti Umar dan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Lombok Tengah, di ruang Banmus DPRD Lombok Tengah.
Dihadapan Anggota Dewan, warga dari pendukung salah satu Balon Kades Pengembur menduga Panitia Pilkades Pengembur menerima suap terkait dengan penetapan hasil Verifikasi syarat dukungan.”Dalam memverifikasi data administrasi berupa e-KTP, pihak panitia tidak melibatkan tim dari Balon Kades, dan yang menjadi persoalan di bawah adalah yang baru mendaftar justru itu yang terbayak mendapatkan e-KTP dukungan, dan sampai saat ini Panitia masih melakukan Verifikasi syarat dukungan, yang tidak sesuai dengan aturan,” ungkap Nursiah dari Tim Pendukung salah satu Balon Kades Pengembur.
Balon Kades Pengembur Lalu Kardi mengaku telah dizolimi dan diperlakukan tidak adil oleh Panitia Pilkades Pengembur.
Lalu Kardi pun meminta kepada Dewan dan Pemkab. Lombok Tengah selaku panitia Pilkades di tingkat Kabupaten untuk menunda pelaksanaan Pilkades Pengembur.”Karena ada masalah, Pilkades Pengembur harus ditunda dan saya sebagai Balon Kades merasa dizolimi,” sebutnya.
Sementara itu Abdul Rahim dari Tim pendukung salah satu  Balon Kades Mekar Sari mempertanyakan keabsahan surat keterangan sehat Balon Kades Mekar Sari Faturahman yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Kota Mataram.”Yang ditunjuk Panitia RSU Provinsi, tetapi yang bersangkutan (Faturahman) melampirkan surat keterangan sehat dari RSU Kota Mataram,”ungkapnya.
Abdul Rahim juga membeberkan sejumlah fakta yang menjadi temuan dilapangan terkait dengan kelengkapan e-KTP sebagai syarat mutlak dukungan Balon Kades.”Seharusnya Balon Kades menyerahkan e-KTP, tetapi yang terjadi di Desa Mekar Sari, Balon Kades hannya melampirna nama pemilik KTP, tanpa melampirkan foto copy e – KTP,”ujarnya.
Terhadap persoalan pelaksanaan Pilkades di dua Desa itu, Dewan merekomendasikan kepada Pemkab. Lombok Tengah dalam hal ini DPMD Lombok Tengah untuk menunda proses pelaksanaan Pilkades khususnya Pilkades Pengembur.”Dewan hannya bisa merekomendasikan saja, apakah Pilkades di Desa Pengembur dilanjutkan atau tidak, tergantung hasil kajian  dari DPMD. Untuk itu hari ini juga DPMD akan turun kelapangan untuk melihat secara langsung kondisi di Desa Pengembur, kita tunggu saja hasilnya sampai besok pagi, apakah Pilkades di Desa Pengembur dilanjutkan atau ditunda,” ujar Anggota Dewan dari Komisi IV DPRD Lombok Tengah Jayanti Umar.
Menindak lanjuti Rekomendasi Anggota Dewan dan  hasil hearing dengan  warga dari Tim pendukung salah satu Balon Kades dari dua Desa itu, DPMD Lombok Tengah akan langsung turun ke lapangan untuk melihat secara langsung kondisi di wilayah dua desa tersebut.” Apa yang menjadi hasil pertemuan dan hasil kunjungan lapangan, akan kami laporkan ke Pak Sekda. Terkait dengan apakah pelaksanaan Pilkades di dua desa itu ditunda atau tidak, ditentukan besok pagi,” janji Kabid PMD pada DPMD Lombok Tengah Baiq Murni. [slNews.com – win].

No Responses

Tinggalkan Balasan