Jadi Kordes, Oknum Karyawan PDAM Lombok Tengah Diduga Jadikan Bapang sebagai Alat Kampanye Pilkades Lantan

Jun diduga memanfaatkan penyaluran bantuan beras kepada masyarakat dengan menyertakan ajakan untuk memilih salah satu calon kepala desa. Dugaan tersebut disampaikan setelah adanya pembagian beras bantuan yang disebut berlangsung satu hari setelah pencabutan nomor urut calon kepala desa.

Mantan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lantan, Anwar Sadat, mengatakan calon yang diduga diarahkan untuk dipilih merupakan calon dengan nomor urut 3.“Calon beliau (oknum karyawan PDAM Lombok Tengah) nomor urut tiga, kenapa harus ada peraga seperti itu,” kata Anwar, Sabtu (3/10/2026).

Menurut Anwar, penyaluran Bapang semestinya dilakukan sesuai mekanisme dan data penerima yang telah ditetapkan. Ia mempertanyakan penyaluran bantuan yang menurutnya dilakukan secara langsung ke masyarakat.“Pembagian Bapang seharusnya sesuai SOP. Pembagian Bapang kepada warga harus sesuai dengan desil dan pembagiannya ada jadwalnya, tidak sembarangan begitu. Aturannya diambil di kantor desa, bukan blusukan sambilan kampanye,” ujarnya.

Anwar juga menyebut pembagian beras tersebut berlangsung di salah satu rumah oknum kepala dusun yang juga tercatat sebagai anggota Panitia Pilkades Lantan.

Anwar meminta adanya klarifikasi terbuka dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait, termasuk kepala dusun dan masyarakat penerima bantuan.“Saya Anwar Sadat, mantan BPD Lantan, siap menunggu klarifikasi dari beliau secara terbuka di masyarakat. Hadirkan Kadus terkait, hadirkan penerima, dan warga yang bukan penerima disita bansosnya,” katanya.

Anwar mengaku telah hadir dalam proses klarifikasi di Kantor Desa Lantan sebagai salah satu relawan calon terkait dugaan pelanggaran etika dalam pelaksanaan demokrasi pada Pilkades.

Menurutnya, apabila bantuan sosial digunakan sebagai alat untuk memengaruhi pilihan masyarakat dalam Pilkades, hal tersebut perlu ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam proses klarifikasi tersebut, kata Anwar, turut hadir Kapolsek Batukliang Utara, masing-masing relawan calon, serta Panitia Pilkades Lantan.

Ia berharap BPD Lantan segera membuka ruang diskusi dan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat.“BPD diharapkan sebagai lembaga profesional dalam menyelesaikan permasalahan ini tanpa harus membela salah satu calon atau melindungi calon lain,” katanya.

Anwar juga meminta BPD mengumpulkan pihak yang dilaporkan dan para saksi untuk memberikan penjelasan secara resmi. Ia berharap pihak terkait dapat mendampingi proses penanganan apabila ditemukan adanya bantuan yang disalahgunakan dalam kegiatan tersebut.“Pertemuan klarifikasi terbuka ini agar segera dilaksanakan guna meminimalisir isu liar di masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebut adanya keputusan untuk memberhentikan pejabat yang terlibat dari kepanitiaan Pilkades. Menurut Anwar, pihak yang bersangkutan menerima keputusan tersebut.

Ia mengimbau seluruh masyarakat agar menjaga pelaksanaan Pilkades Lantan 2026 tetap aman dan kondusif.“Siapapun calon, baik nomor 1, 2 dan 3, jika melanggar aturan mari kita katakan salah jika salah, benar jika benar, tanpa memandang bulu,” katanya.

Jun Membantah Ada Arahan Memilih Calon Tertentu.

Sementara itu, dikonfirmasi SuaraLombokNews.com melalui pesan WhatsApp, Sabtu (3/10/2026), terkait dugaan pembagian beras Bapang yang disertai arahan untuk memilih calon kepala desa tertentu, Jun membantah tudingan tersebut.

Jun mengatakan penyaluran Bapang yang dilakukannya tidak disertai arahan kepada masyarakat untuk memilih salah satu calon dalam Pilkades Lantan.“Baik pak saya konfirmasi kembali, terkait dengan pembagian Bapang beras itu tidak ada mengarahkan ke salah satu calon Pilkadesnya,”bantahnya

Terkait jumlah penerima bantuan, Jun menyebut sebanyak 1.377 kepala keluarga (KK) tercatat sebagai penerima.“Penerima bantuan Bapang beras berjumlah 1.377 KK dan penerima ini sudah sesuai dengan data maupun data cadangan dan kami selaku petugas Bapang menyalurkannya sesuai SOP,” ujarnya.

Namun, ketika kembali dikonfirmasi mengenai pernyataan Anwar Sadat yang menyebut penyaluran Bapang seharusnya dilakukan di kantor desa, bukan dengan cara mendatangi warga, serta permintaan agar dilakukan klarifikasi terbuka dengan menghadirkan kepala dusun dan masyarakat penerima bantuan, Jun tidak memberikan jawaban.

Jun juga tidak memberikan tanggapan ketika ditanya mengenai apakah seorang karyawan PDAM Lombok Tengah diperbolehkan terlibat dalam kegiatan kampanye Pilkades. [SLNews – rul].