Sebut Retribusi Parkir Mengalir ke Dishub, Alarm NTB Dorong Pemkab Lombok Tengah Singkirkan Pejabat Tak Berkompeten

LOMBOK TENGAH | Aliansi Rakyat Menggugat Nusa Tenggara Barat (Alarm NTB) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah untuk menyingkirkan pejabat yang tidak berkompeten dan tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber  dari Retribusi Parkir dua pasar besar di Lombok Tengah yakni Pasar Renteng, Kecamatan Praya dan Pasar Jelojok, Kecamatan Kopang. “Dari dulu saya selalu bilang bahwa orang – orang ini (Pejabat) tidak pernah serius mau mendongkrak PAD Lombok Tengah. Kalau sudah begitu, ya sudah jangan dipertahankan, dalam artian Pemkab harus ambil sikap tegas untuk menyingkirkan pejabat yang tidak berkompeten untuk mendongkrak PAD Lombok Tengah,” ucap Sekjen Alarm NTB, Zamharir, Kamis, (7/7/2022).

Pria yang akrab disapa Petir itu meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Tengah untuk tidak makum terkait dengan PAD dari retribusi parkir Pasar Renteng dan Pasar Jelojok.

Petir menganggap, pengelolaan sumber PAD dari Retribusi Parkir Pasar Renteng dan Pasar Jelojok tidak dijalankan dengan serius dan terkesan main – main. “Retribusi dari parkiran kedua pasar yang seharusnya mampu menambah PAD Lombok Tengah juga sarat permainan. Dimana dalam pengelolaan parkiran seharusnya Dishub Lombok Tengah jangan tertidur. Dan dari dulu kita dorong supaya bisa masuk jadi PAD padahal saya saat itu pernah turun melakukan uji petik bersama dengan Dishub,” ungkapnya

Saat melakukan uji petik bersama Dishub Lombok Tengah kata Petir,  dalam kondisi sepi pengunjung, per hari Pasar Renteng bisa mengumpulkan Rp 1,8 juta dari Retribusi Parkir. “Dalam uji petik bersama Dishub, Parkiran Pasar Renteng bisa menyumbangkan Rp 1,8 juta di hari yang paling sepi pengunjung. Bayangkan saja jika kita pukul rata-rata Rp 1,5 juta per hari dikali 30 hari maka totalnya mencapai Rp 45 juta perbulan. Kalau setahun itu bisa Rp 540 juta dan itu baru pasar renteng saja, belum pasar jelojok,” katanya

“Sementara pengakuan dari juru parkir pasar renteng yang sempat saya dampingi saat hearing ke Dishub, mereka menyetor ke Dishub katanya. Jika benar, lalu siapa yang menikmati uang itu. Jadi wajar jika angka kemiskinan di Lombok Tengah yang menurut data BPS beberapa hari yang lalu terus meningkat,” ujar Petir. [slnews – rul]