Tak Lagi Berkoalisi Dengan Lembaga Lain, Asli Mandalika Minta ITDC Bayar Tanah Warga Secara Adil, Jujur dan Terbuka

SUARALOMBOKNEWS | Sampai dengan saat ini, polemik sengketa dan persoalan tanah antara warga dengan PT. ITDC selaku pengembang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak kunjung selesai. Dan sampai dengan saat ini, warga yang mengaku tanahnya belum diselesaikan atau dibayar oleh pihak ITDC masih terus berjuang mempertahankan haknya, salah satunya dengan cara menguasai fisik tanah mereka yang diklaim oleh pihak ITDC masuk kedalam HPL.” Sudah puluhan tahun warga mempertahankan tanahnya. Dan ada empat persoalan tanah yang terjadi di KEK Mandalika yang sampai dengan saat ini belum bisa diselesaikan oleh pihak ITDC, pertama ada tanah yang dibayar, tetapi yang terima pembayaran orang lain dan buka diterima oleh pemilik sah atas tanah. Kedua ada tanah yang sudah dibayar, tetapi masih ada sisa yang belum dibayar. Ketiga, ada tanah yang diklaim dan dijual oleh orang lain dan Keempat, ada tanah yang dijual, tapi salah bayar,” ungkap Ketua Asli Mandalika, Sahnan, Senin, (14/7/2025).

Saat ini, kata Sahnan, Asli Mandalika selaku lembaga yang sudah puluhan tahun memberikan pembelaan kepada warga yang tanahnya belum dibebaskan oleh pihak pengembangkan, berdiri sendiri untuk memperjuangkan dan mempertahankan hak – hak warga dari penguasaan pihak pengembang, dan tidak lagi menangani sejumlah lembaga yang selama ini ikut memperjuangkan tanah warga dari penguasaan pengembang.” Per hari ini, Senin, 14 Juli 2025, Asli Mandalika tidak lagi menaungi Koalisi yang selama ini ikut bersama Asli Mandalika, seperti Agra Mandalika, Angra NTB termasuk Agra Pusat. Karena apapun kegiatan atau keputusan yang keluar terkait dengan persoalan tanah di Mandalika, tidak satupun yang diketahui oleh Asli Mandalika, padahal semua koalisi itu bernaung di bawah Asli Mandalika,” katanya

Sahnan menegaskan, meskipun kini sendiri, Asli Mandalika akan terus memperjuangkan tanah warga yang belum diselesaikan atau dibayar oleh PT. ITDC. “ Asli Mandalika tetap akan berkecimpung dalam persoalan tanah dan akan terus bergerak tanpa harus saling menyalahkan. Dan Asli Mandalika tetap mengedepankan komunikasi dengan pemerintah untuk penyelesaian persoalan tanah di Mandalika. Asli Mandalika juga sangat mendukung pembangunan pariwisata, dengan catatan pihak pengembang menyelesaikan tanah warga secara adil, terbuka dan jujur,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Samsul Hadi yang merupakan pemilik tanah seluas 1,5 hektar di orong pandan yang berada di kawasan Pantai Tanjung Aan, meminta kepada pembayaran tanah sebelum ITDC melakukan penataan kawasan Pantai Tanjung Aan.” Silakan membangun, menata, tapi tolong bayar tanah kami dulu. Sudah lama kami menunggu kapan tanah kami dibebaskan, tapi sampai dengan saat ini belum ada kejelasan, malah sudah mau menata. Dan sebelum tanah kami dibayar, tolong jangan melakukan aktivitas apapun, karena kami tidak percaya lagi dengan janji – janji yang anti tidak ada ujung penyelesaian,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Pam Swakarsa Bumi Gora Merah Putih H. Ridwan yang ikut bersama Asli Mandalika mempertahankan tanah warga dari penguasaan pengembang menegaskan bahwa, Pam Swakarsa yang dipimpinnya sangat mendukung pembangunan Pariwisata di KEK The Mandalika. Bahkan Pam Swakarsa Bumi Gora Merah Putih siap berada di depan untuk mensukseskan pembangunan di KEK The Mandalika, asalkan PT. ITDC selaku pengembang menyelesaikan dan membayar tanah warga secara adil, jujur dan terbuka.” Asal ITDC adil, jujur dan terbuka dalam menyelesaikan persoalan tanah warga yang belum dibayar, kami siap berada di barisan paling depan untuk mensukseskan pembangunan pariwisata di Mandalika,” ujarnya. [SLNews – rul]