Tak Lulus, Peserta PPS Ungkap Dugaan Permainan di KPU Lombok Tengah

LOMBOK TENGAH | Salah seorang peserta seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, Mawardi, warga Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) memprotes dan tidak terima terhadap hasil seleksi PPS yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Tengah. “Saya tidak menuntut untuk Lulus, tetapi KPU Lombok Tengah, tolong bekerjalah dengan profesional,” kesal Mawardi, Selasa, (24/1/2023).

Pria yang akrab disapa Roby itu menceritakan, sebelum dirinya dinyatakan tidak lulus menjadi PPS Pemilu 2024, ia mendaftarkan diri sebagai peserta Seleksi PPS sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan telah mengantongi Rekomendasi dari Desa Tumpak.” Ada rekom dari Desa, saya mendaftarkan diri sesuai dengan mekanisme, semua syarat administrasi telah saya penuhi, dan ada 6 orang yang daftar dari Desa Tumpak dan semuanya dinyatakan lulus administrasi. Dan saat itu yang diminta mendaftar oleh KPU sebanyak 6 org dan semuanya harus ikut tes CAT, tetapi yang ikut tes hanya 5 orang saja dan satu orang tidak ikut tes, artinya 5 orang yang ikut tes termasuk saya lulus Administrasi dengan nilai bervariasi,” ceritanya

Kemudian ungkap Roby, kelima peserta termasuk dirinya mengikuti wawancara di Kantor KPUD Lombok Tengah. “ Setelah itu pengumuman, tetapi pengumuman diundur sampai jam 12 malam, artinya mereka (KPU) melakukan pengumum saja sudah mundur dari waktu yang telah ditentukan. Dan dalam perekrutan PPS, ketika di pengumuman itu ada pengumuman yang di poin 2 yang mengatakan bahwa ada 3 orang yang lulus sebagai PPS dan 3 org sebagai PAW, jika pendaftar yang mengikuti tes itu 6 orang, nah kalau lebih dari 6 maka lebih dari 6 tersebut itu dikatakan tdk lulus, lalu bagaimana jika pendaftarnya kurang dari 6..?, misalnya katakanlah 5 seperti di desa Tumpak sebagai contohnya, seharusnya 3 yang lulus sampai tahap pelantikan dan 2 sebagai PAW, namun malah 3 orang yang dilantik, 1 orang sebagai PAW, lalu data atau nama saya  dikemanakan..?,” tanyanya.

Karena datanya dihilangkan, Roby mengaku menjadi korban dan merasa dirugikan. “Disini kelihatan bahwa pekerjaan KPU ini tidak beres, sudah melakukan kurang pendaftar, nama dan data saya dihilangkan, kan aneh KPU Lombok Tengah ini, saya sebagai korban merasa sangat dirugikan dan sangat merasa dizalimi. Dan saya tidak menuntut untuk harus lulus, karena nilai saya lebih tinggi dibandingkan orang yang diluluskan, namun data dn nama saya kok bisa tidak ada, padahal pendaftar kurang dan sampai mengikuti tes wawancara saya lakukan, kok bisa – bisanya data saya dihilangkan. Saya menduga KPU Lombok Tengah ini tidak beres,” ujarnya.

Dihubungi suaralomboknews.com via WhatsApp (WA), Selasa, (24/1/2023), Ketua KPUD Lombok Tengah, Lalu Darmawan mengatakan, seleksi PPS dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan dilaksanakan secara terbuka. “Seleksi sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan dilaksanakan dengan terbuka, tentu banyak dari peserta belum berkesempatan lulus, Insyaallah masih ada jalan untuk kita berkhidmat dalam mensukseskan Pemilu 2024,” katanya

KPU lanjut Lalu Darmawan, menyampaikan ucapan terimakasih kepada masyarakat yang telah dengan sabar mengikuti seluruh tahapan seleksi PPS. “Kami bangga dan mengapresiasi semangat saudara saudara kita yang telah berkenan ikut. Jika belum berkesempatan, sejujur jujurnya kami sangat bangga kepada mereka, kiranya berkenan menjadi keluarga KPU Lombok Tengah sebagai Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih). Silahkan mendaftar, tanggal, 26 Januari 2023 mulai kami buka pendaftaran. Jika ada hal hal berkaitan keraguan dengan penyajian data dari KPU sebaiknya berkunjung ke kantor KPU, biar lebih detail dalam memperoleh informasi. Saluran informasi dari KPU untuk masyarakat senantiasa menjadi perhatian kami,” pungkasnya. [slnews – rul].