SHOPPING CART

close

Direksi PDAM Lombok Tengah Dipanggil Polisi, Polda NTB Diminta Jatuhkan Sanksi Denda dan Pidana

FAKTA RI
Ketua Harian FAKTA RI, H. Fauzan Azima

LOMBOK TENGAH | Forum Analisis Kebijakan Untuk Rakyat Republik Indonesia (FAKTA RI) meminta kepada aparat Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk bersikap tegas terkait dengan Limbah yang bersumber dari Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air (IPA)  milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lombok Tengah yang ada di wilayah Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah yang dibuang ke aliran Sungai. “ Meskipun limbah yang dibuang ke Sungai kata PDAM tidak berbau dan tidak mengandung Zat Kimia, tapi tetap saja mencemari Lingkungan, terlebih lagi Limbah itu dibuang ke aliran Sungai tanpa melalui proses dan melalui alat pengolahan limbah. Untuk itu, Polda NTB harus bertindak tegas menutup WTP PDAM Lombok Tengah sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja (Omnibus Low) yang memiliki semangat untuk menindak tegas perusak Lingkungan,” pinta Ketua Harian FAKTA RI, H.Fauzan Azima, Senin, (18/10/2021).

Dalam UU Omnibus Low kata  H. Fauzan, pertanggungjawaban mutlak bagi perusak lingkungan dapat dihukum. Penegakan hukum pidana tetap dapat menjerat para pembakar hutan, pencemar dan perusak lingkungan. “Setiap orang atau badan usaha yang terbukti telah mengakibatkan kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan dapat dijerat dengan sanksi pidana. Untuk itu, selain meminta menutup usaha (WTP) PDAM, kami juga meminta kepada Polda NTB untuk menjatuhkan sanksi denda dan Pidana kepada PDAM Lombok Tengah, terlebih lagi masalah limbah itu sudah berlangsung cukup lama yakni sejak beroperasinya WTP Tahun 1997,” katanya

Menurut pria yang berprofesi sebagai Pengacara itu, prinsip ultimum remedium atau penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum juga harus dilaksanakan oleh  aparat penegak hukum (APH) khususnya terhadap persoalan limbah PDAM Lombok Tengah yang dibuang ke aliran sungai. ” APH tidak boleh diam dalam persoalan Limbah PDAM itu, kalau memang membutuhkan langkah koreksi (corrective action) maka tetap dilakukan penegakan hukum dengan sanksi administratif paksaan pemerintah. Kalau masih saja terjadi membuang Limbah ke sungai secara berturut-turut, maka bisa dilakukan pembekuan dan pencabutan izin usaha dan denda. Kalau masih saja, harus ditindak tegas,” ucap H. Fauzan

H. Fauzan menjelaskan, bahwa untuk perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kegiatan menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), menggunakan B3 atau kegiatan yang berdampak besar dan beresiko tinggi, tetap diterapkan pertanggungjawaban mutlak. “Adapun kalimat dalam UU Omnibus Lawa yang berbunyi : “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” tidak akan menghilangkan makna pertanggungjawaban mutlak, dimana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan. Sehingga perbuatan melawan hukum terkait dengan limbah B3, B3 atau yang berisiko tinggi yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dimintai pertanggung jawabannya untuk membayar ganti kerugian lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Nah sekarang meskipun kata  PDAM Limbahnya itu tidak berbahaya dan tidak mengandung Zat Kimia harus dibuktikan dengan hasil uji Laboratorium, tidak bisa dengan ucapan lisan saja,” ujarnya

Kasus limbah WTP PDAM Lombok Tengah saat ini masih ditangani Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Dit Krimsus Polda NTB.

Sejumlah pihak dari jajaran Direksi PDAM Lombok Tengah termasuk Kepala Desa (Kades) Penujak, Lalu Suharto telah dimintai keterangan oleh penyidik Ditkrimsus Polda NTB Polda NTB terkait dengan Limbah PDAM Lombok Tengah tersebut. “ Hari kamis, (14/10/2021) saya dipanggil ke Polda dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saya  lihat dan saya ketahui terkait dengan WTP PDAM Lombok Tengah. Saya menyampaikan WTP beroperasi sejak tahun 1997 dan persoalan limbah yang dibuang ke Sungai sudah sering kami sampaikan tetapi tidak pernah mendapat respon,” ungkap Kades Penujak, Lalu Suharto, Senin, (18/10/2021).

Plt Direktur Utama (Dirut) PDAM Lombok Tengah, Bambang Supratomo juga membenarkan pemanggilan untuk dimintai keterangan oleh penyidik Dit Krimsus Polda NTB terkait dengan Limbah WTP PDAM Lombok Tengah. “ Ya kami  sudah dipanggil Polda bersama Dinas Lingkungan Hidup. Apapun yang menjadi hasil rekomendasi Polda NTB, kami selaku Direksi baru siap untuk melaksanakannya,”janjinya

Ditanya jika Polda NTB merekomendasikan WTP PDAM Lombok Tengah ditutup, pria yang juga menjabat Direktur Umum (Dirum) PDAM Lombok Tengah itu dengan tegas menolak keras jika Polda NTB mengeluarkan rekomendasi WTP PDAM ditutup. “ Kalau menutup ya itu terlalu jauh dan berlebihan. Intinya kami selaku Direksi yang baru siap untuk memperbaiki kekurangan – kekurangan yang ada, misalkan masalah perizinan, dan WTP itu juga untuk kepentingan masyarakat umum. Dan dalam waktu dekat bak penampungan dan pengolahan limbah sementara segera kita bangun, masalah siapa yang kerjakan nanti akan kami koordinasikan, apakah akan dikerjakan langsung oleh PDAM atau gotong royong bersama masyarakat,” ujar Bambang. [slnews – rul]

Tags:

0 thoughts on “Direksi PDAM Lombok Tengah Dipanggil Polisi, Polda NTB Diminta Jatuhkan Sanksi Denda dan Pidana

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

KATEGORI

Oktober 2021
M S S R K J S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

STATISTIK