SHOPPING CART

close

NJOP Ditentukan Hasil Loby, FAKTA Sebut BPHTB di Lombok Tengah PAD Haram Yang Dihalalkan

FAKTA RI
Sekjen FAKTA RI, Bambang Hery Sulistiawan

LOMBOK TENGAH | Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan termasuk dalam pajak daerah, sehingga pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah.
Namun di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) penentuan nilai jual objek pajak (NJOP) tidak ditentukan melalui Peraturan Daerah (Perda) maupu Peraturan Bupati (Perbup), melainkan nilainya ditentukan berdasarkan hasil loby – loby dan negosiasi antara masyarakat yang mengajukan BPHTB dengan Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Lombok Tengah. ” Hasil temuan kami, tidak ada aturan yang mengantur tentang NJOP yang menjadi dasar untuk membayar pajak BPHTB, akibatnya NJOP di Lombok Tengah menjadi liar, NJOP ditentukan dan diputuskan berdasarkan hasil loby – loby dan negosiasi antara masyarakat dengan Tim yang dibentuk Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, bukan berdasarkan nilai jual beli yang sebenarnya. Jadi menurut kami pajak BPHTB Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang haram, tetapi dihalalkan,” sebut Sekretaris Jenderal Forum Analisis Kebijakan Untuk Rakyat Republik Indonesia (Sekjen FAKTA RI), Bambang Hery Sulistiawan, Kamis, (23/9/2021).
Menurut pria yang akrab disapa Bam’s Hery, penerimaan PAD melalui Pajak BPHTB masuk dalam katagori Pungutan Liar (Pungli) yang tidak pernah tersentuh oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di Bumi Tatas Tuhu Trasna. ” Karena NJOP ditentukan berdasarkan hasil loby, ya sama saja dengan Pungli. Contohnya, karena butuh uang si A menjual lahan dan bangunnnya kepada si B seharga Rp. 100 juta, tetapi dilokasi lahan dan bangunan milik si A yang dijual itu pasarannya Rp. 300 juta. Dan saat si B mengurus BPHTB, Tim menolak harga jual beli lahan dan bangunan milik si B dengan harga Rp. 100 juta, dan meminta si B membayar BPJTB dengan perhitungan harga jual beli Rp. 300 juta atau kurang-kurang sedikit. Dan di saat itulah terjadi Loby – loby dan negosiasi dengan Tim, kalau si B dekat dengan pejabat daerah dan lain sebagainya, bisa saja Tim menerima harga jual beli yang Rp. 100 juta, tetapi kalau tidak, ya harus rela gigit jari dengan menerima harga jual beli yang tidak semestinya,” ungkapnya
Yang lebih menyakitkan lagi kata Bam’s Hery, masyarakat yang mengurus BPHTB yang sumber lahan atau bangunan dari pembagian harta warisan. ” Lahan atau bangunan yang sumbernya dari harta warisan, nilainya juga dihitung berdasarkan harga pasaran dilokasi lahan dan banguan yang bersumber dari harta warisan. Sangat aneh dan ini adalah kebijakan yang menurut kami sangat salah, semestinya ada payung hukum yang menangui NJOP maupun NJOPTKP (tidak kena pajak). Sehingga sumber PAD yang dihasilkan daerah itu atas dasar hukum, bukan atas dasar loby – loby,” keluhnya
Pria asal Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah itu juga menduga, pembayaran Pajak BPHTB akan lebih mudah, jika PAD yang ditargetkan dalam satu tahun telah melampaui target sebelum tahun anggaran berakhir. ” Kami menduga, misalkan tahun 2021 PAD yang bersumber dari BPHTB sebesar Rp. 100 miliar, dan pada bulan November 2021, PAD yang ditargetkan itu sudah melampaui target, nah disaat itu, negosiasi dan loby – lobynya enak, lancar,” tutur Bam’s Hery.
FAKTA RI meminta kepada APH termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mendalami dan melakukan audit terhadap PAD yang bersumber dari BPHTB di Lombok Tengah. ” Kepada APH, jangan hannya kepala desa (kades) saja yang di usut sampai keakar – akarnya, PAD yang bersumber dari BPHTB ini juga harus diusut tuntas, terlebih lagi tidak ada dasar hukum yang jelas dalam menetapkan NJOP, ” pinta Bam’s Hery. [slnews – rul]

Tags:

0 thoughts on “NJOP Ditentukan Hasil Loby, FAKTA Sebut BPHTB di Lombok Tengah PAD Haram Yang Dihalalkan

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

KATEGORI

September 2021
M S S R K J S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

STATISTIK