MUI Lombok Tengah Tolak RUU HIP

MUI Lombok Tengah Tolak RUU HIP
Ketua Umum MUI Lombok Tengah, Drs H Minggre Hamy menyampaikan penolakan terhadap RUU HIP dalam rapat yang digelar di Pendopo Bupati Lombok Tengah, NTB, Rabu (24/06/2020)

SUARALOMBOKNEWS.com – LOMBOK TENGAH | Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama para Tuan Guru se – Lombok Tengah melakukan Konsolidasi untuk bersama – sama menolak Rancangan Undang- undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang dianggap sangat bertentangan dengan nilai luhur Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun 1945.
Dalam konsolidasi, pengurus MUI bersama para Tuan Guru meminta kepada Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD Lombok Tengah untuk menyampaikan asprasi mereka. Bahkan kedepan mereka akan melakukan konsolidasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Pasalnya penolakan RUU HIP bukan karena kepentingan umat islam semata tapi untuk semua umat beragama dan keutuhan NKRI.
Ketua Umum MUI Lombok Tengah, Drs H Minggre Hamy menegaskan, dewan pimpinan MUI Lombok Tengah serta dewan pimpinan MUI Kecamatan beserta Tuan Guru, setelah menelaah dan mengkaji serta mencermati RUU HIP bertentangan dengan nilai – nilai Luhur Pancasila dan UUD-1945.“Selain itu, RUU HIP tersebut berpotensi untuk disintegrasi bangsa yang berada dalam NKRI. Oleh karena itu kami menolak dengan tegas pembahasan RUU HIP, untuk itu kami meminta agar pembahasan RUU HIP ini segera dihentikan,” ungkap Drs H. Minggre Hamy dalam rapat di Pendopo Bupati Lombok Tengah, Rabu, (24/6/2020).
H. Minggre juga menegaskan, mendukung penuh maklumat MUI Pusat dan MUI Daerah se- Indonesia serta maklumat Dewan Pimpinan MUI Provinsi NTB tentang penolakan rancangan RUU HIP ini.“Kami meminta dan menghimbau umat Islam Lombok Tengah, agar tetap waspada dan selalu siap siaga terhadap penyebaran faham komunis dengan berbagai cara dan metode licik yang mereka lakukan,”tegasnya
MUI Lombok Tengah siap melaksanakan petunjuk yang konstitusional dari pimpinan MUI, bila pernyataan sikap dari MUI dan Tuan Guru Lombok Tengah ini diabaikan oleh Pemerintah.“Karena ini sudah jelas bertentangan dengan Pancasila, maka kita baru hanya memberikan masukan dengan pernyataan sikap. Kita berharap kepada Pemda dan jajarannya menyampaikan aspirasi ini, meski sekarang respon pemerintah menunda itu. Tapi kita dari MUI inginnya bukan hanya di tunda tapi di batalkan,”pintanya
Sementara itu, pengurus MUI Lombok Tengah, Nasri Anggara menegaskan, penolakan RUU HIP ini bukan hanya kepentingan umat islam. melainkan merupakan kepentingan semua umat. Maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk kemudian tidak sama- sama saling bahu membahu dalam melakukan penolakan.“Ini bukan kepentingan umat islam semata maka kita akan undang FKUB untuk sama- sama membahas rancangan ini. Maka kalaupun ada pertemuan untuk melakukan pembahasan oleh pemerintah dan dewan di pusat, maka dengan tegas kita tidak mengakui adanya pertemuan itu,”ujarnya. [slNews – rul]

No Responses

Tinggalkan Balasan