Disdik Lombok Tengah Arahkan Pengadaan  Finger Print ke Rekanan Tertentu, Kepala Sekolah Melawan

SUARALOMBOKNEWS.COM – Lombok Tengah | Pembelian Finger  Print untuk sekolah tingkat SD dan SMP se Lombok Tengah diduga bermasalah.
Salah seorang kepala sekolah di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah yang enggan disebut namanya membeberkan adanya intervensi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Lombok Tengah dalam pengadaan Fnger Print. Dia menuturkan, seluruh kepala sekolah diarahkan membeli Finger Prit di salah satu perusahaan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdik Lombok Tengah, Bayangkari Sanip. Selain tidak sesuai  dengan yang direkomendasikan Kementerian Pendidikan, produk yang ditawarkan juga terlalu mahal.
Dia menuturkan, produk yang direkomendasikan Kementerian Pendidikan adalah Finger Print merek EKSA  yang memiliki empat fungsi. Selain scan sidik jari dan Kartu merek tersebut juga bisa mendeteksi wajah dan masih banyak kegunaan lain. Namun yang direkomendasikan Disdik Lombok Tengah adalah merek Solution yang sampai saat ini tidak bisa terkoneksi dengan Dapodik maupun GTK. Celakanya, harganya juga dinilai teralu mahal yakni mencapai Rp 3 juta per unit. Padahal harga Finger Print merek Solution itu di pasaran berkisar Rp 1,6 juta.
Sehingga pihaknya mensinyalir pengadaan Finger Print saat ini bukan untuk peningkatan mutu pendidikan, akab tapi lebih pada kepentingan bisnis oknum-oknum tertentu di Dinas Pendikan Lombok Tengah dengan para Rekanan atau Pengusaha.
Yang lebih menyakitkan lagi, lanjut dia, di salah satu Grup WhatsApp (WA), salah seorang yang diduga dari perusahaan penyedia Finger Print melontarkan perkataan yang terkesan melecehkan kepala sekolah. Dalam percakapan di WA Group itu, oknum yang bersangkutan meminta para kepala sekolah tidak perlu banyak bicara dan protes terkait pengadaan Finger print, sebab semua itu merupakan kebijakan Dinas Pendidikan yang tidak bisa diganggu gugat.”Kalau seperti ini  kurang ajar. Jangan mentang-mentang sudah dapat rekomendasi dari dinas terus seenaknya berbicara kepada kami. Terus apa masalahnya kalau kami tidak mau,”katanya dengan wajah berapi api.
Namun Kepala Bidang GTK Disdik Lombok Tengah, Bayangkari Sanip, membantah tudingan tersebut. Menurutnya Dinas tidak pernah mengarahkan apalagi menekan kepala sekolah untuk membeli Finger Print di salah satu perusahaan.
Hanya saja dinas menekankan agar merek yang dibeli harus seragam untuk memudahkan pendataan di GTK. Harganya juga harus sesui dengan yang dianggarkan di dana BOS.
Dari hasil rapat Disdik bersama kepala UPT, pembelian diserahkan sepenuhnya kepada sekolah.
Yang mana terdapat 5 perusahaan penyedia dengan harga berfariasi, mulai Rp 2,5 sampai dengan Rp 7 juta per unit. Setelah dikaji, ditetapkanlah  merek Solution yang dinilai paling  sesui dengan anggaran BOS yakni  Rp 3 juta per unit. Harga tersebut sudah termasuk sosialisasi, pemasangan dan pajak. Merek Solution  juga memiliki empat fungsi, yakni sidik jari, deteksi wajah, kartu dan web server.
Akan tetapi  pembelian tidak harus di satu tempat. Jika harga barang yang ditawarkan 5 perusahaan tersebut dianggap terlalu mahal, pihak sekolah bisa membeli di tempat lain. Dengan catatan, produk yang dibeli harus sesuai anggaran BOS dan terkoneksi dengan Dapodik dan GTK.
Mengenai danya oknum yang mengatasnamakan dinas, pihaknya meyarankan kepala sekolah untuk melapor ke kepolisian. “Tidak ada rekomendasi dinas untuk membeli di satu perusahaan. Kalau ada yang mengku mendapat rekoemndasi apalagi sampai menekan kepala sekolah, loporkan saja ke penegak hukum,” kata Bayangkari via handphone, Sabtu (3/11).
Pihaknya berharap pembelian Finger print ini tidak dipersoalkan. Jika ada persoalan, kepala sekolah diminta berkoordinasi dengan Kepala UPT atau ke Dinas Pendidikan. [slNews.com – rul].