Program Jamban Keluarga Ngambang, LH Tunggu Sikap TAPD

SUARALOMBOKNEWS.COM – LOMBOK  TENGAH | Dinas Lingkungan Hidup (LH) Lombok Tengah, sampai dengan saat ini belum bisa melaksanakan Program Jamban Keluarga Tahun 2018.

Pasalnya, Anggaran untuk kegiatan yang merupakan salah satu program Pengentasan Kemiskinan itu tidak mencukupi, karena salah perhitungan.” Kita kekurangan Anggaran sekitar Rp. 170 juta, karena Angaran Rp. 1,5 Miliar yang telah di setujui itu tidak mencukupi untuk  pengadaan 500 unit Sepiteng termasuk Pipa Paralon dan Closet, itulah alasannya  program Jamban Keluarga untuk 500 Kepala Keluarga (KK) di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, belum bisa dilaksanakan,” ucap Kepala Dinas LH Lombok Tengah Lalu Rahadian, Kamis (24/5/2018).

Rahadian menjelaskan, harga per unit Sepiteng dianggaran yang telah di sahkan itu senilai Rp. 2,4 juta. Namun setelah di telusuri harga per satu unit Sepiteng itu bukan Rp. 2,4 juta, melainkan Rp. 3 juta per unit.” Harga Rp. 2,4 juta itu harga di Pabrik, diluar biaya pengiriman dan Pajak. Kalau di hitung biaya kirim dan Pajak, harga Sepiteng per unitnya Rp. 3 juta, dan kalau kita paksakan dengan anggaran Rp. 1,5 Miliar itu, hannya bisa membeli 500 unit Sepiteng, diluar biaya pengadaan Pipa Paralon dan Kloset,” jelasnya.

Untuk itu Rahadian berharap kepada Tim TAPD untuk menambah Anggaran Program Jamban Keluarga itu di APBD Perubahan Tahun 2018.” Kalau tidak ada kejelasan penambahan anggaran dari Tim TAPD, kami tidak bisa melaksanakan Program Jamban Keluarga ini, untuk itu kami berharap  ada penambahan Anggaran di APBDP 2018 ini,” harapnya.

Program Jamban Keluarga yang difokuskan di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, lanjut  Rahadian, merupakan Program Nasional dari Pemerintah Pusat dengan sasaran masyarakat miskin. Dan anggaran pelaksanaan Program Jamban Keluarga itu bersumbur dari APBN, hannya saja, Pemerintah Daerah diminta oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan Program Jamban Keluarga itu melalui Anggaran APBD, setelah program itu selesai dilaksanakan barulah Anggaran dari APBD itu diganti oleh Pemerintah Pusat.” Jadi awalnya mengunakan Dana APBD, setelah Program itu sukses dilaksanakan, barulah angarannya diganti Pemerintah Pusat,” ujarnya. [slNews – rul]