Pemkab. Loteng Didesak Serius Tutup Celah Pungli

Pemkab. Loteng Didesak Serius Tutup Celah Pungli

(Anggota DPRD Prov. NTB Lalu Wira Jaya)

SUARALOMBOKNEWS.COM – Lombok Tengah | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  dari Dapil Lombok Tengah (Loteng) Lalu Wira Jaya meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Loteng serius menutup lubang – lubang celah tindak pidana Pungutan Liar (Pungli), khususnya di obyek Wisata Loteng.

Permintaan Politisi Partai Gerindra Loteng itu menyusul adanya dugaan parktek Pungli di obyek Wisata.

Pasalnya,  saat ini tidak ada payung hukum atau aturan yang jelas dari Pemkab. Loteng terkait dengan tarif masuk ke obyek Wisata dan tarif Parkir kendaraan di dalam Obyek Wisata, khususnya yang ada dibagian selatan wilayah Loteng.” Pemerintah harus menerapkan sistem yang jelas,” kata Lalu Wira Jaya, Kamis (5/10/2017).

Menurut Lalu Wira Jaya, dengan tidak adanya aturan yang jelas, khususnya terkait dengan besaran tarif masuk dan parkir kendaraan di Obyek Wisata itu, bisa membuka celah atau peluang terjadinya praktek  tindak pidana Pungli.” Jadi harus ada aturan yang jelas, dalam rangka meminimalisir praktek – parktek Pungli yang menyangkut pelayanan Publik,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng H. Lalu Muhammad Putra mengatakan, terkait dengan tarif masuk dan pakir di obyek wisata , Disbudpar Loteng tidak pernah menetapan  tarif atau memerintahkan kepada petugas portal dan juru Parkir untuk menarik biaya masuk dan Parkir. Melainkan tarif masuk dan parkir itu ditetapkan oleh warga sekitar yang tergabung dalam Pokdarwis yang diatur oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.” Dinas pariwisata belum pernah menetapkan atau menyuruh untuk melakukan pungutan itu,  yang ada sekarang adalah mereka mengatasnamakan  pemuda desa yang diatur oleh pemerintah desa masing – masing,” katanya.

Dalam waktu dekat ini lanjut H. Lalu Putria, Pemda Loteng bersama seluruh pihak terkait akan duduk bersama, untuk menyelesaikan persoalan tarif masuk dan parkir termasuk membahas persoalan keamanan dan Sapta Pesona di kawasan Pariwisata Loteng.” Membangun pariwisata, untuk keamanan itu tetap koordinatornya pihak Kepolisian, tetapi tetap berkoordinasi dengan dinas terkait seperti Dinas Pariwisata. harus ada aturan,  Insyallah dalam waktu dekat ini kita akan duduk bersama, di satu sisi kita sangat membutuhkan, bayangkan saja kalau tidak ada petugas parkir lalu siapa yang menjaga kendaraan wisatawan, tetapi disisi lain karena terlalu mahal, sangat memberatkan wisatawan,” ujarnya. (slNews.com – rul).

No Responses

Tinggalkan Balasan