Tiga Desa Adukan Hasil Pilkades 2026, Tim Penyelesaian Sengketa Lombok Tengah Mulai Gelar Sidang Tahap I

SUARALOMBOKNEWS | Tiga desa di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), melayangkan aduan terkait hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang berlangsung pada 9 Oktober 2026 lalu.

Ketiga desa tersebut yakni Desa Prai Meke, Kecamatan Praya Tengah, Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, dan Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang.

Menindaklanjuti aduan tersebut, Tim Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Lombok Tengah mulai menggelar sidang pemeriksaan Tahap I.

Sidang Tahap I dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, ST,. MT.

Agenda perdana persidangan difokuskan pada verifikasi dokumen dan pemeriksaan pemenuhan persyaratan formil terhadap aduan perselisihan hasil rekapitulasi suara yang disampaikan oleh para pemohon.

Dalam tahapan ini, tim pemeriksa melakukan pencermatan secara menyeluruh terhadap kelengkapan dan legalitas berkas aduan, meliputi batas waktu pengajuan, kedudukan hukum (legal standing) pemohon, kejelasan objek sengketa, serta kelengkapan alat bukti pendukung.

Pemeriksaan persyaratan formil tersebut menjadi tahapan penting untuk menentukan apakah masing-masing aduan memenuhi ketentuan hukum dan dapat dilanjutkan ke tahapan pemeriksaan berikutnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lombok Tengah, Murdi, AP., M.Si., menjelaskan bahwa seluruh proses penanganan perselisihan hasil Pilkades dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku dengan mekanisme yang terukur.”Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Tim menerapkan pola 3-30-3, yaitu 3 hari pasca pleno sebagai alokasi waktu penyampaian aduan, 30 hari kerja sebagai alokasi waktu pemeriksaan aduan untuk mengambil 3 syarat keputusan, yaitu fakta, bukti, dan proses yang dapat mempengaruhi hasil,” ujar Murdi saat memberikan keterangan di sela-sela pelaksanaan sidang di Ruang Rapat Sekda Lombok Tengah, Selasa, (10/11/2026).

Murdi menegaskan, proses penyelesaian perselisihan hasil Pilkades harus mengedepankan ketentuan hukum, objektivitas, serta pemeriksaan terhadap fakta dan bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.

Di sisi lain, ia mengimbau seluruh elemen masyarakat, khususnya masyarakat di desa-desa yang mengajukan perselisihan, agar tetap menjaga kondusifitas wilayah.

Ia juga mengajak masyarakat untuk segera merekatkan kembali hubungan sosial pasca pelaksanaan Pilkades serta memelihara persatuan dan kesatuan.

Menurut Murdi, menjaga stabilitas sosial sangat penting agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa tetap berjalan normal, dengan tetap mengedepankan koridor hukum serta prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

Penyelesaian perselisihan melalui mekanisme yang telah ditentukan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah tetap kondusif. [slNews – rul]