Riset Bapperida dan UIN Mataram Ungkap 50,1 Persen Warga Usia Produktif Lombok Tengah Belum Bekerja, KEK Mandalika Belum Optimal Serap Tenaga Kerja Lokal

SUARALOMBOKNEWS | Geliat investasi dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), ternyata belum sepenuhnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal.

Hasil penelitian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah bekerja sama dengan Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PusDeK) UIN Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengungkapkan, mayoritas masyarakat usia produktif di Lombok Tengah belum terserap dalam dunia kerja.

Temuan itu dipaparkan dalam Focus Group Discussion (FGD) hasil penelitian yang berlangsung di Kantor Bapperida Lombok Tengah, Kamis (5/11/2026).

Penelitian yang dilakukan tim UIN Mataram terdiri dari Prof. Dr. Kadri, M.Si., Prof. Dr. Jumarim, M.Ag., Prof. Dr. H. Akhmad Asyari, M.Pd., Dr. Safroni Isrososiawan, M.M., Iqbal Bafadal, M.Si., dan Abdul Hadi Sukmana, M.E.

Ketua PusDeK UIN Mataram, Dr. Agus, M.Si., menjelaskan, penelitian tersebut memiliki lima tujuan utama, yakni menganalisis profil demografis, pendidikan, sosial-ekonomi, dan pola mobilitas sumber daya manusia (SDM) usia produktif.

Selain itu, penelitian juga menganalisis pola serapan tenaga kerja dan basis kompetensi pekerja, merumuskan kebutuhan serta prasyarat optimalisasi penyerapan tenaga kerja, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal penyebab belum terserapnya tenaga kerja, serta menyusun rekomendasi strategi optimalisasi bonus demografi berdasarkan hasil penelitian.”Penelitian ini dilatarbelakangi sejumlah fakta tentang kondisi Lombok Tengah. Pertama, rata-rata lama sekolah (RLS) masih rendah, yakni 6,61 tahun. Artinya, secara rata-rata masyarakat belum menamatkan pendidikan SMP,” ungkap Dr. Agus.

Fakta kedua, mayoritas masyarakat Lombok Tengah bekerja di sektor pertanian dengan persentase mencapai 37,8 persen. Padahal, sektor tersebut masih didominasi lapangan pekerjaan dengan tingkat upah relatif rendah.

Selain itu, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lombok Tengah juga tergolong tinggi, mencapai 4.193 orang.

Di sisi lain, terdapat paradoks ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lombok Tengah tercatat hanya 2,55 persen, lebih rendah dibandingkan angka Provinsi NTB sebesar 2,73 persen dan nasional sebesar 4,91 persen.

Menurutnya, rendahnya TPT tersebut belum tentu menggambarkan kualitas pekerjaan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.”Penelitian ini penting bagi pemerintah daerah karena target dan strategi dalam RPJMD masih bersifat makro-agregat. Belum tersedia data mikro yang menjelaskan siapa yang sudah terserap kerja dan siapa yang belum, apa penyebabnya, bagaimana kesesuaian kompetensinya, serta dukungan kebijakan apa yang dibutuhkan,” jelasnya.

Untuk mendapatkan gambaran tersebut, tim peneliti melakukan survei terhadap 1.143 responden yang tersebar di 12 kecamatan di Lombok Tengah. Penelitian berlangsung selama empat bulan, mulai Agustus hingga November 2026.

Hasilnya cukup mengejutkan. Dari keseluruhan responden, SDM usia produktif yang terserap dalam pekerjaan tercatat sebesar 49,9 persen, sedangkan 50,1 persen lainnya belum bekerja.

Berdasarkan pemetaan wilayah, tingkat penyerapan tenaga kerja di zona utara mencapai 46 persen, zona tengah atau perkotaan 50 persen, zona tengah agraris 53,7 persen, dan zona selatan sebesar 50,1 persen.”Karakter serapan kerja di Lombok Tengah bersifat sangat lokal dengan minim migrasi kerja antarwilayah. Artinya, penciptaan lapangan kerja perlu didekatkan dengan tempat tinggal masyarakat, bukan hanya mengandalkan perpindahan tenaga kerja,” tambahnya.

Dari sisi sektor pekerjaan, penelitian tersebut juga menemukan dominasi sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja produktif.

Sementara itu, sektor pariwisata yang diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi melalui keberadaan KEK Mandalika justru masih menyerap tenaga kerja dalam porsi relatif kecil.

Kondisi ini menjadi sinyal bahwa keberadaan KEK Mandalika di wilayah selatan Lombok Tengah belum memberikan kontribusi optimal terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal.

Persoalan lainnya, masyarakat yang sudah bekerja ternyata belum tentu memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai.

Penelitian menunjukkan sebanyak 46,9 persen responden yang bekerja memiliki penghasilan di bawah Rp1 juta per bulan. Bahkan, 78,2 persen di antaranya berpenghasilan di bawah Rp2,5 juta per bulan.”Fakta lain yang terungkap adalah bahwa terserap dalam pekerjaan belum tentu berarti sejahtera. TPT rendah tidak serta-merta mencerminkan kesejahteraan. Rendahnya pengangguran justru bisa berdampingan dengan rendahnya kualitas pekerjaan,” terangnya.

Tidak hanya persoalan penghasilan, ketidaksesuaian kompetensi dan jenjang karier juga menjadi perhatian.

Sebanyak 34 persen responden menyatakan pekerjaan yang dijalani tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Sementara 31 persen lainnya mengaku tidak puas dengan jenjang karier yang dimiliki.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelatihan vokasi maupun Balai Latihan Kerja (BLK) belum menjadi sumber keterampilan dominan bagi angkatan kerja, meskipun peningkatan kompetensi dinilai penting untuk memperbesar peluang terserapnya tenaga kerja.

Menurut Dr. Agus, sejumlah faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyerapan SDM usia produktif meliputi keterampilan, keterbatasan informasi, dan akses permodalan.

Karena itu, kebijakan pemerintah daerah dinilai tidak cukup hanya berorientasi pada penciptaan lowongan pekerjaan, tetapi juga harus memperkuat kesiapan dan keterampilan angkatan kerja.”Pemerintah daerah juga harus lebih maksimal membangun kolaborasi dengan dunia usaha di zona selatan guna memaksimalkan kontribusi KEK Mandalika terhadap penyerapan SDM produktif masyarakat lokal,” tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bapperida Lombok Tengah, Taufikurrahman Puanote, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UIN Mataram atas terjalinnya kerja sama penelitian tersebut.

Menurutnya, kolaborasi dengan kalangan akademisi sangat penting untuk membantu pemerintah daerah mendalami berbagai persoalan sosial, menggali potensi daerah, serta menghasilkan data dan informasi sebagai dasar perumusan kebijakan.”Kita tidak bisa menafikan bahwa ada beberapa persoalan daerah yang tidak mampu diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah. Karena itu, kerja sama dengan kalangan akademisi sangat penting, terutama untuk pendalaman fenomena persoalan sosial, potensi daerah, dan lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah membuat kolaborasi dengan pihak lain menjadi kebutuhan penting.”Data dan informasi seperti ini perlu kita kerja samakan dengan pihak lain. Kolaborasi seperti ini sebenarnya sudah lama berjalan dengan baik dan memberikan perubahan bagi kami, khususnya dalam perumusan kebijakan daerah,” pungkasnya. [SLNews – Rul]