Dewan Lombok Tengah Setujui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023

LOMBOK TENGAH | Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun Anggaran 2023 disetujui oleh DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Hal itu setelah Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan laporan terhadap hasil pembahasan nota keuangan dan Ranperda tentang APBDP tahun Anggaran 2023 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Lombok Tengah, Senin, (25/9/2023). 

Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lombok Tengah, Muhalip menjelaskan, bahwa Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sebelumnya telah melaksanakan pembahasan terhadap rancangan APBDP tahun Anggaran 2023. Pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBDP ini, merupakan tindak lanjut dari telah disepakatinya perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) antara Pemda dengan DPRD  pada 14 Agustus 2023 yang lalu. “Dari hasil pembahasan itu didapatkan untuk Pendapatan Daerah bertambah Rp.43.861.920.411 menjadi Rp.2.354.880.367.308,” jelas Muhalip.

Adapun rinciannya yakni untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah Rp.35.862.183.453  menjadi Rp.351.711.393.978 dengan rincian dari hasil pajak daerah bertambah Rp.6.623.803.133  menjadi Rp.206.993.273.731. Hasil Retribusi Daerah diproyeksikan sama dengan APBD induk RP.32.689.670.777 dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bertambah Rp.3.244.951.126  menjadi Rp.11.824.141.617.

“Sementara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah bertambah Rp.25.993.429.194 menjadi Rp.100.204.307.853. Pendapatan Transfer bertambah Rp.100.204.307.853  sehingga menjadi Rp 1.971.947.746.985 dengan rincian pendapatan transfer pemerintah pusat bertambah Rp.12.364.196.867 sehingga menjadi Rp.1.839.608.583.867 dan pendapatan Transfer antar Pemda diproyeksikan sama dengan APBD induk Rp.132.339.163.118,” papar Muhalip.

Sementara lain-Lain pendapatan Daerah yang sah berkurang Rp.4.364.459.909 dengan rincian pendapatan hibah direncanakan sama dengan APBD induk 2023 Rp.415.724.000 dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diproyeksikan berkurang Rp.4.364.459.909. “Sementara untuk belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan bertambah Rp.81.865.593.483  sehingga menjadi Rp.2.376.833.209.280 yang terdiri dari belanja operasi bertambah Rp.2.376.833.209.280 sehingga menjadi Rp.1.779.948.922.349 dan belanja modal bertambah Rp.43.401.470.623 sehingga menjadi Rp.245.052.661.485. sementara untuk belanja tidak terduga bertambah Rp.10.781.372.833 sehingga menjadi Rp.15.781.372.833,”jelas Muhalip.

Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Tengah itu menambahkan bahwa untuk belanja Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan Rp.336.050.252.613  atau bertambah Rp.662.380.313. Sehingga dengan memperhatikan perbandingan antara Pendapatan Daerah Rp.2.354.880.367.308 dan Belanja Daerah Rp.2.376.833.209.280  maka terdapat defisit sebesar minus Rp. 21.952.841.972 yang akan ditutup melalui pembiayaan netto Daerah.

“Untuk pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan Daerah pada APBD Induk ditargetkan Rp.3.949.168.900   bertambah Rp.37.904.926.320 menjadi Rp.41.854.095.220 yang bersumber dari Silpa tahun anggaran 2022,”ucap Muhalip.

Sementara untuk pengeluaran pembiayaan bahwa dari pagu anggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD induk yang semula dianggarkan Rp.20.000.000.000 berkurang Rp.98.746.752 menjadi Rp.19.901.253.248 yang diarahkan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. “ Sehingga pembiayaan netto pada Perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi Rp.21.952.841.972  yang akan digunakan untuk menutup defisit,” ungkap Muhalip.

Muhalip menegaskan bahwa dari Banggar menyampaikan apresiasi terhadap upaya Pemda dalam meningkatkan target PAD, dimana pada perubahan APBD 2023,PAD ditargetkan meningkat Rp 19 miliar lebih terutama yang bersumber dari pajak daerah sebesar 6,6 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 3,2 miliar lebih dan PAD lain yang sah meningkat Rp 9,3 miliar lebih. “Sampai dengan Agustus kemarin, progres capaian PAD khususnya yang bersumber dari pajak daerah selain pajak hiburan, capaiannya di atas 70 persen. Melalui berbagai upaya baik melalui pendekatan kepada wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi (IT) dan lain sebagainya, Banggar memiliki keyakinan Pemda khususnya Bapenda optimis target PAD yang telah ditetapkan dapat terealisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

Sidang Paripurna yang dibuka dan dipimpin oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Tauhid itu dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri,  para wakil ketua dan Anggota DPRD Lombok Tengah dan para Kepala OPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah. [slnews – rul].