SHOPPING CART

close

Tak Akui Penyandang Disabilitas, Komnas HAM Diminta Jatuhkan Sanksi Kepada Pemkab Lombok Tengah

FAKTA RI
Ketum FAKTA RI, Muhanan, SH

LOMBOK TENGAH | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai tak berpihak pada penyandang disabilitas. 

Ketua Umum Forum Analisis Kebijakan Untuk Rakyat Republik Indonesia (Ketum FAKTA RI), Muhanan, SH menilai, hingga saat ini, tidak ada fasilitas umum yang ramah untuk kaum difabel di Lombok Tengah. Akibatnya, penyandang disabilitas kerap mengalami kesulitan menggunakan sarana dan fasilitas umum.  “Difabel di Lombok Tengah tidak diakui, terbukti Pemkab Lombok Tengah tidak memberikan fasilitasi sama sekali. Tidak ada akses untuk berjalan, menyeberang, hingga mendapat pelayanan publik seringkali masih harus diperoleh tanpa ada pembeda apapun. Bahkan sekelas gedung Kantor Bupati dan DPRD Lombok Tengah yang begitu megah tidak menyiapkan fasilitas untuk Difabel,” sebut Muhanan, Kamis, (28/10/2021)

Tidak hanya di gedung Kantor Bupati dan DPRD Lombok Tengah, Pemkab Lombok Tengah juga tidak menyediakan fasilitas untuk Difabel di Pasar termegah di Lombok Tengah yakni di Pasar Jelojok dan Pasar Renteng. “ jika merujuk pada Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, pemerintah sejatinya wajib memberikan ruang dan peluang bagi penyandang disabilitas, dan Pemkab Lombok Tengah telah melanggar Undang – undang, tidak mengakui Difabel, itu artinya Pemkab Lombok Tengah telah melanggar hukum, untuk itu kami akan bersurat ke Komnas HAM dan meminta kepada Komnas HAM untuk menjatuhkan sanksi kepada Pemkab Lombok Tengah, karena telah melakukan pelanggar HAM berat,” sebutnya

Pria berkacamata yang juga berprofesi sebagai pengacara itu menyebut Pemkab Lombok Tengah tidak pernah menerbitkan Perda atau Perbup sebagai turunan dari Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2012 tentang Bangunan Gedung, pemerintah sejatinya wajib memberikan ruang dan peluang bagi penyandang disabilitas. “ Kalau memang ada Perda atau Perbupnya, pasti ada fasilitas untuk Difabel di gedung Kantor Bupati, DPRD, Pasar dan di tempat umum yang dibangun,” ujar Muhanan. [slnews – rul]

Tags:

0 thoughts on “Tak Akui Penyandang Disabilitas, Komnas HAM Diminta Jatuhkan Sanksi Kepada Pemkab Lombok Tengah

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

KATEGORI

Oktober 2021
M S S R K J S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

STATISTIK