Pemda Lombok Tengah Tak Kunjung Penuhi Janji, Warga Sengkol Kepung RS Internasional

LOMBOK TENGAH | Ratusan warga Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar aksi demo di Rumah Sakit (RS) Internasional yang dibangun di eks lahan Lapangan Mandalika di Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Senin, (30/8/2021).
Aksi demo warga itu sebagai bentuk protes warga terhadap janji – jani panis dan palsu Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah yang akan menyediakan lahan pengganti lapangan Mandalika yang kini telah berdiri megah bangunan RS Internasional.
Selain menuding Pemda Lombok Tengah memberikan janji panis dan palsu, warga juga menilai selama ini Pemda Lombok Tengah tidak serius dalam menganggarkan pengadaan lahan pengganti.
Terbukti pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 Pemda Lombok Tengah tidak menganggarkan pengadaan dan pembebasan lahan pengganti lapangan Mandalika.
Padahal sebelum dilakukan pembangunan RS Internasional, Pemda Lombok Tengah telah berjanji akan menyediakan lahan pengganti Lapangan Mandalika.
Warga yang kesal meminta seluruh kariawan RS Internasional untuk keluar dari dalam gedung RS Internasional dan meminta RS Internasional dikosongkan dalam segara betuk aktivitas.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Dita Putra menegaskan, selama ini masyarakat sudah berusaha sabar untuk menanti terealisasinya janji dari Pemda Lombok Tengah untuk menyediakan lahan lapangan pengganti. Padahal jauh sebelumnya masyarakat sudah dengan legowo memberikan lahan yang selama ini dijadikan menjadi lokasi olahraga untuk menjadi lokasi pembangunan RS Internasional. “Ironisnya sampai dengan saat ini lahan pengganti untuk lapangan belum juga diselesaikan dan tidak kunjung ada kejelasan. Padahal dari desa sudah merekomendasikan lokasi lahan yang akan menjadi lokasi pembangunan, maka kami meminta agar lapangan pengganti segera direalisasikan,” ungkapnya
Warga sangat menyayangkan sikap Pemda Lombok Tengahh yang mengaku sudah menganggarkan pengadaan tanah pada tahun 2020 yang nilainya mencapai Rp 14 miliyar yang tidak bisa tereksekusi. Padahal warga terutama para pemuda diajak untuk berdiskusi maka tentu persoalan pengadaan lahan pengganti bisa terealisasi. Hanya saja selama ini Pemda Lombok Tengah tutup mata terkait dengan pengadaan lahan pengganti. “Maka tidak ada alasan untuk saat ini tidak merealisasikan janji Pemda ini, kalau tidak maka kami masyarakat akan tetap menyuarakan hak kami, karena lapangan itu selama ini menjadi lokasi untuk kami berolahraga. Kami butuh tempat untuk berolahraga yang membuat kami bisa sehat, kami tidak butuh janji palsu,”geramnya.
Hal yang sama disampaikan oleh Sekertaris Desa (Sekdes) Sengkol, Nursan, bahwa selama ini masyarakat sudah lama bersabar dan pihaknya sudah lama merekomendasikan adanya lahan pengganti yakni pembebasan lahan milik warga yang tidak jauh dari lokasi pembangunan RS Internasional. Hanya saja ternyata sampai dengan saat ini tidak ada respon yang jelas terhadap persoalan tersebut. “Bahkan sebelum pembangunan rumah sakit, dari Pemda sudah turun hingga pasang badan untuk mencarikan lahan pengganti. Hanya saja sampai dengan saat ini tidak kunjung terealisasi, ini sebenarnya menjadi cambuk bagi kami dan seharusnya cepat mendapatkan respon agar tidak terjadi permasalahan seperti ini,”geramnya
Camat Pujut, Lalu Sungkul menegaskan bahwa pihaknya sudah berupaya maksimal dalam mengawal pengganti lapangan. Bahkan pihaknya sudah merekomendasikan untuk lokasi lahan pengganti, hanya saja karena adanya beberapa faktor yang membuat lahan pengganti ini urung terealisasi hingga saat ini. “Pada tahun 2020 memang sudah dianggarkan tapi tidak terealisasi maka menjadi SILPA, maka kami minta waktu tiga minggu untuk menyelesaikan persoalan ini. Dalam kurun waktu itu, sudah dipastikan Pemda menunjuk lahan pengganti dan sudah ada tim appreseal untuk menentukan harga membebaskan lahan warga dan saya akan mengawal persoalan ini,”janjinya
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Lombok Tengah, Jalaluddin menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan agar lahan pengganti bisa dianggarkan untuk pembebasan lahan pada APBD perubahan tahun 2021 ini. Terkait dengan tidak tereksekusinya anggaran pada tahun 2020 lalu karena memang ada beberapa persoalan. “InsyaAllah akan kita realisasikan pada anggaran di APBD tahun 2021 ini dan kita akan membahas terkait bagaimana besaran harga pembebasan lahan. Kalau nantinya tidak cukup untuk dibayar langsung maka kita akan lakukan pembayaran secara bertahap. Yang jelas akan ada kejelasan tiga minggu kedepan, karena kurun waktu itu dilakukan pembahasan APBD Perubahan,”ujarnya. [slnews – rul]