Kasus Prona Desa Pelambek Mengendap, Kinerja Polisi Dipertanyakan Warga

Kasus Prona Desa Pelambek Mengendap, Kinerja Polisi Dipertanyakan Warga

Lombok Tengah, SuaraLombokNews,- Sejumlah tokoh masyarakat Desa Pelambek Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah, mendatangi Polres Lombok Tengah, Rabu, (26/10/2016).

Kedatangan sejumlah tokoh masyarakat Desa Pelambek itu untuk mempertanyakan tindak lanjut proses penanganan kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) penerbitan sertifikat lahan melalui Program Nasional (Prona) Pada Tahun 2014 lalu, dan mempertanyakan proses laporan warga Desa Pelambek terkait dengan pengerusakan Kantor Desa Pelambek yang diduga dilakukan oleh Kades Pelambek.

Kedatangan sejumlah tokoh masyarakat Desa Pelambek tersebut di temui langsung Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP. Arjuna Wijaya bersama jajarannya di Aula Satreskrim Polres Lombok Tengah.” Maksud kedatagan kami untuk mempertanyakan sampai sejauh mana proses penanganan Kasus Prona yang kami laporkan Tahun 2014 lalu. Dulu kasus Prona ini pernah dilakukan pemeriksaan kepada warga penerima manfaat di Polsek Praya Barat Daya. Dan beberapa bulan berikutnya kami datang ke Polres, katanya Filenya sudah tidak ada, padahal sudah dilakukan pemeriksaan di Polsek,” ungkap H. Alip tokoh masyarakat Desa Pelambek.

H. Alip juga mendesak Polisi untuk segera menindak lanjuti kasus pengerusakan Kantor Desa Pelambek yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebab jika tidak segera ditindak lanjuti, dikawatirkan terjadi perpecahan ditengah – tengah masyarakat Desa Pelambek.” Kami minta pengerusakan Kantor Desa itu untuk segera ditindak lanjuti, karena sudah 122 hari masyarakat tidak memiliki kantor desa. Kalau kasus pengerusakan kantor desa itu tidak segera ditindak lanjuti dikawatirkan terjadi perpecahan di tengah – tengah masyarakat. Untuk itu tolong Pak Kades Pelambek segera diamankan,” pintanya.

Tokoh Masyarakat itu juga meminta, kasus dugaan korupsi renovasi dan pembongkaran Kantor Desa Pelambek untuk ditindak lanjuti.

Pasalnya, selain dana renovasi dianggarankan secara berulang – ulang, sisa pembongkaran Kantor Desa Pelambek juga tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Kades Pelambek.” Tahun 2014 Kantor Desa direhap dengan biaya sekitar Rp. 99 juta, pada Tahun 2015 kembali direhap dengan anggaran sekitar Rp. 45 juta, dan pada Tahun 2016 Kantor Desa di bongkar total. Anehnya sisa pembongkaran seperti Kusen Pintu, Jendela, dan Batu, Bata yang kondisinya masih bagus tidak tahu siapa yang ambil,” sambung Kurdi.

Pada Tahun 2014 lalu masyarakat Desa Pelambek menerima Prona, dan warga penerima manfaat dari Prona tersebut dimintai uang dengan jumlah yang berpariasi,mulai dari Rp. 500 ribu hingga Rp.1 juta per warga.” Ada 100 Prona, dan jumlah uang yang diminta ke warga berpariasi, dari Rp. 500 ribu hingga Rp. 1 juta,” jelas Sahdan Kadus Bagek Dewa Desa Pelambek.

Menanggapi tuntutan tokoh masyarakat Desa Pelambek itu, Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP. Arjuna Wijaya, berjanji akan membongkar dan memeriksa kembali berkas kasus dugaan Pungli Prona yang dilaporkan warga pada Tahun 2014 lalu tersebut. Dan secara tegas mengatakan tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum.” Kami akan cek kembali, dan kami tidak tebang pilih, semua menjadi atensi kami,” tegasnya.

Sementera terkait dengan kasus pengerusakan Kantor Desa Pelambek, kata AKP. Arjuna, pihanya tidak mau gegabah menetapkan sesorang menjadi pelaku pengerusakan, sebelum dilakukan penyelidikan dan menemukan alat bukti yang kuat.” Masalah Pengerusakan,kami harus lakukan penyelidikan dulu, silakan buat pengaduan. Kami tidak bisa menahan orang tanpa ada dasar hukum yang kuat, nanti kalau ada alat bukti yang kuat pasti kami tindak lanjuti,” ujarnya |rul

No Responses

Tinggalkan Balasan