Fraksi Golkar DPRD Lombok Tengah Dorong APBD 2027 Prioritaskan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Dasar

SUARALOMBOKNEWS | Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Baiq Fatmawati menegaskan pentingnya merealisasikan lima prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2027 agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Baiq Fatmawati dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Minggu (19/10/2026), saat menyampaikan pandangan Fraksi Partai Golkar terhadap pidato penjelasan kepala daerah mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Baiq Fatmawati menyampaikan, pidato penjelasan Bupati Lombok Tengah terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2027 telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, Rabu (14/10/2026).
Dalam RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2027 yang mengusung tema “Penguatan Transformasi Masmirah”, pemerintah daerah telah menetapkan lima prioritas pembangunan, yakni:
Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.
Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan.
Ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Penguatan modal sosial, budaya dan harmoni masyarakat.
Menurut Baiq Fatmawati, Fraksi Partai Golkar memandang kelima prioritas tersebut telah sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, hal terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menerjemahkannya menjadi program dan kebijakan nyata, bukan sekadar slogan pemanis harapan.”Bagaimana mewujudkan prioritas tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak sekadar menjadi slogan pemanis harapan, tetapi mampu diwujudkan sebagai persembahan terbaik bagi masyarakat Lombok Tengah,” tegasnya.
Ia berharap, melalui implementasi prioritas pembangunan tersebut, tidak ada lagi masyarakat Lombok Tengah yang hanya menjadi penonton di daerah sendiri karena keterbatasan kemampuan dan kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menginginkan tata kelola pemerintahan yang profesional, sehingga tidak ada pejabat yang menduduki jabatan tanpa kesesuaian dengan kompetensi dan keahliannya.
Pada sektor ekonomi, Baiq Fatmawati berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat serta tidak menimbulkan kesenjangan yang terlalu jauh.
Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian serius agar tidak lagi muncul kesenjangan antara wilayah utara dan selatan maupun timur dan barat Lombok Tengah.”Yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga kehidupan sosial masyarakat agar saling menghargai satu sama lain dan tidak lagi terjadi konflik antarwilayah,” ungkapnya.
Terkait pelestarian budaya, ia mengingatkan agar nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tetap dijaga serta tidak dicederai oleh pertunjukan atau adegan yang bertentangan dengan norma dan identitas budaya masyarakat setempat.
Lebih lanjut, terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju untuk dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Lombok Tengah sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun, Fraksi Golkar juga menyampaikan sejumlah saran dan masukan untuk menjadi perhatian pemerintah daerah.
Salah satunya terkait wacana pembangunan sarana peribadatan lintas agama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Fraksi Partai Golkar menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut.
Kendati demikian, Baiq Fatmawati menegaskan bahwa pemerintah daerah harus tetap mengutamakan program pembangunan yang bersifat strategis, unggulan dan menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Menurutnya, pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas, sekaligus menjawab berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat Lombok Tengah selama ini.”Kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan, irigasi serta air bersih harus menjadi perhatian utama. Karena hal-hal tersebut merupakan kebutuhan sehari-hari, bukan kebutuhan mingguan, bulanan bahkan tahunan,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Partai Golkar berharap seluruh saran dan masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan yang bijaksana bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga identitas Lombok Tengah sebagai daerah yang menjunjung tinggi filosofi Tatas, Tuhu, Trasna, dengan semangat pembangunan daerah berlogo Masmirah. [SLNews – rul].

Tinggalkan Balasan