HUT ke-77, Lombok Tengah Kurang Bahagia

LOMBOK TENGAH | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 8, Kabupaten Lombok Tengah, Drs. Ruslan Turmuzi mengungkapkan, di Hari Ulang Tahun (HUT) ke – 77 Kabupaten Lombok Tengah tidak bahagia.

Hal itu diungkapkan Politisi PDIP itu usai menghadiri upacara HUT ke-77 Kabupaten Lombok Tengah di Halaman Kantor Bupati Lombok Tengah pada Sabtu, (15/10/2022).” Dari 34 Provinsi di Indonesia ini, kita urutan ke 8 dalam indek kebahagiaan di NTB. Itu artinya, kita ini sudah hampir – hampir tidak bahagia,” ungkap Ruslan Turmuzi

Ruslan menyebutkan, penyebab turunya indek kebahagian masyarakat Lombok Tengah dikarenakan tidak terwujudnya kerukunan di tengah – tengah masyarakat dan di Pemerintahan. “Penyebabnya macem – macem, salah satunya tidak rukun dengan tetangga, dengan keluarga segala macem. Banyak aspek, ada 8 aspek, kerukunan  masyarakatnya dan lain – lain. Itulah sebabnya, tolak ukur keberhasilan pemerintah itu ditambah dengan indeks demokrasi dan indeks kebahagian. Kenaikkan indek ekonomi tidak akan terjadi, ketika indeks kebahagiaannya turun,” sebutnya

Selain tidak bahagia, kata Ruslan, Indek Demokrasi di Lombok Tengah juga rendah. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya aksi demo yang dilakukan dengan cara – cara yang tidak demokratis. “Di bidang Politik, indeks Demokrasi Lombok Tengah rendah, banyak sekali yang demo dengan cara – cara yang tidak demokratis, jadi indek demokrasi itu penting. Ketika Indeks demokrasi terganggu maka investasi akan terganggu. Ketika indeks kebahagian turun Investasi juga akan terganggu,” katanya

Anggota DPRD NTB 5 Periode itu menyarankan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip dan Dr. HM Nursiah (Pathul – Nursiah) untuk menjalankan dan memenuhi visi misinya. “Saran untuk bahagia, jalankan visi – misi sesuai dengan target – target yang telah ditentukan, apa target pemerintahan Pathul – Nursiah sekarang itu diselesaikan, jangan euphoria dan jangan politis kebijakan itu. Salah satu contoh, saya bukan tidak setuju tetapi kurang tepat, Pemda memberikan sepeda motor untuk operasional Kadus (kepala dusun), itu tidak tepat, karena menurut saya hampir sekarang kalau kita melihat data, sekarang ini 1 KK (kepala keluarga) 3 sepeda motor, artinya itu tidak fisibel dan tidak efektif,” tutur Ruslan.

Ruslan juga menyarankan kepada Pemkab Lombok Tengah untuk memperbanyak program – program pemberdayaan masyarakat, sehingga angka kemiskinan bisa dikurangi. “Lebih baik berdayakan masyarakat, supaya angka kemiskinan bisa dikurangi, indeks kebahagian bisa ditingkatkan,” sarannya

Terkait dengan program infrastruktur pembangunan jalan Kabupaten, Ruslan memberikan apresiasi kepada Pemkab Lombok Tengah.

Namun, Ruslan meminta kepada Pemkab Lombok Tengah untuk melihat skala prioritas jalan dan jembatan mana yang mendesak dan perlu dibangun atau ditingkatkan. “Kalau infrastruktur kita sepakat dan bagus, karena itu untuk memudahkan arus barang dan jasa. Tetapi kita lihat prioritasnya, kalau kita membangun jembatan miliaran tetapi yang melintas hannya satu dua orang, lalu untuk apa kita membangun jembatan,” ujarnya. [slnews – rul]