Ini Jurus Jitu Fakta Tolak Kenaikan Harga BBM

LOMBOK TENGAH | Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik dari solar, Pertalite, hingga Pertamax pada Sabtu (3/9/2022) siang bersama sejumlah menteri, di antaranya Menteri ESDM, Menteri Keuangan dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Kenaikan harga BBM menimbulkan kritik dari berbagai kalangan.

Salah satunya kritik dari Perkumpulan Forum Analisis Kebijakan Untuk Rakyat Republik Indonesia (Fakta RI).

Fakta RI mendesak Pemerintah untuk segera membatalkan kenaikan harga BBM, karena membuat rakyat menderita.” Kenaikan harga BBM ini adalah bentuk  tidak pedulinya pemerintah terhadap derita dan kesusahan rakyat saat ini yang baru saja pulih dari Pandemi Covid-19. Beberapa kali kami baca dan dengar dia media, bahwa pemerintah sedang menghitung – hitung terkait dengan harga BBM, namun Pemerintah memutuskan lebih memilih menambah masalah rakyat dengan menaikan harga BBM dibanding memenuhi amanat untuk mensejahterakan rakyat,” kata Ketua Umum (Ketum) Fakta RI, Muhanan, SH,.MH, Minggu, (4/9/2022).

Menurut pria berkacamata yang akrab disapa Arnand Gibest ini, di seluruh Indonesia terjadi penolakan kenaikan harga BBM, namun  Presiden Jokowi seolah – olah tidak mempedulikan suara Rakyat agar tidak menaikan harga BBM, karena kenaikan harga BBM, berdampak langsung pada masyarakat kecil.” Kenaikan BBM ini akan berdampak langsung pada rakyat kecil menengah, seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan-karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan itu sendiri. Semestinya Pak Presiden tidak menaikan harga BBM dan mendengarkan suara Rakyat,”ucapnya.

Meskipun menolak kenaikan harga BBM, namun Fakta RI kata Arnand Gibest tidak akan menggelar aksi demo. “Satu cara yang ampuh dalam menolak kenaikan BBM ini hanya dengan jangan kita membeli BBM ini selama 3 tiga total bagi seluruh rakyat indonesia. Ini  cara Protes bagi seluruh pengurus Fakta RI dan mengajak seluruh Rakyat Indonesia untuk tidak membeli BBM selama 3 hari sejak besok pagi (Senin, 5/9/2022),” ajaknya

Diketahui, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM pada Sabtu (9/4/2022).

Jokowi mengatakan kenaikan harga BBM yang bersubsidi mengalami kenaikan karena anggaran subsidi BBM membengkak. Jokowi mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.”Harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” tegasnya

Jokowi juga mengatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun, Jokowi mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik. “Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus,”katanya

Berikut ini pernyataan lengkap Jokowi dan sejumlah menteri lainnya saat mengumumkan kenaikan harga BBM.

Presiden RI, Jokowi

Bapak Ibu dan Saudara saudara sekalian yang saya hormati, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan itu akan meningkat terus. Dan lagi lebih dari 70% subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu yaitu pemilik mobil mobil pribadi.

Mestinya uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150.000 dan mulai diberikan bulan september selama 4 bulan.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan sebesar Rp 600 ribu.

Saya juga telah memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dari dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, bantuan ojek online dan untuk nelayan.

Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran. Subsidi harus lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu. [slnews – rul]