Dana Desa Miliaran, Kemiskinan Ekstrem Masih Mencengkeram

Dana Desa Miliaran, Kemiskinan Ekstrem Masih Mencengkeram

Oleh: Apriadi Abdi Negara

Miliaran rupiah Dana Desa mengalir setiap tahun, tapi di banyak sudut di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kemiskinan ekstrem tetap bercokol. Bahkan ada desa berstatus “Maju” di dokumen Kementerian, tapi di mata warganya, kemajuan itu hanya nama tanpa nasi di piring.

Contohnya di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, misalnya. Kementerian Desa mencatat statusnya sebagai Desa Maju, namun data BPS menunjukkan 221 jiwa masuk kategori miskin ekstrem. Faktanya, jika melihat indikator kemiskinan ekstrem di lapangan, jumlahnya bisa lebih besar.

Ini menandakan ada masalah serius dalam realisasi Dana Desa (DD) dan lemahnya pengawasan Inspektorat.

Padahal, di APBDes sering tertulis program pemetaan sosial dan potensi ekonomi. Jangan sampai ini hanya formalitas di atas kertas. Audit menyeluruh sangat diperlukan bukan sekadar pemeriksaan administratif, tapi Audit Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK RI Perwakilan NTB untuk mengukur efektivitas Dana Desa, terutama di kantong-kantong kemiskinan.

Pemerintah Provinsi NTB memiliki program Desa Berdaya yang memberi bantuan Rp.300 – Rp. 500 juta per desa. Masyarakat mendukung penuh, tapi dana ini akan sia-sia jika desa penerima, khususnya yang menjadi kantong kemiskinan ekstrem, belum diaudit secara menyeluruh.

Audit PDTT atas penggunaan Dana Desa periode 2020–2025 penting untuk mengetahui kemana aliran dana selama ini dan mengapa belum mampu menyelesaikan kemiskinan.

Desa Ungga bisa dijadikan sampel audit PDTT sebagai indikator menemukan solusi kemiskinan yang nyata.

Hasilnya akan menjadi cermin untuk perbaikan kebijakan desa lain di NTB. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, miliaran rupiah Dana Desa hanya akan menjadi angka dalam laporan, bukan harapan di meja makan warga. [SLNews ***]