Pathul-Nursiah Diminta Dewan Lombok Tengah Segera Jalankan Janji Politik

SUARALOMBOKNEWS | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendesak Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri dan HM Nursiah (Pathul – Nursiah), untuk  segera menjalankan visi dan misi, sebagaimana janji politiknya pada Pilkada 2024 lalu.

Desakan itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, Lalu Ramdan, Kamis, (27/2/2025).

Lalu Ramdan menegaskan, ke depan DPRD Lombok Tengah akan mendorong visi misi yang dijanjikan Pathul – Nursiah dapat terealisasi.

Lalu Ramdan juga menegaskan komitmennya untuk membantu mewujudkan tujuan utama bupati dan wakil bupati Lombok Tengah , yakni Lombok Tengah Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Harmoni yang diakronimkan menjadi Masmirah.

Lalu Ramdan optimistis, dengan kepemimpinan Pathul – Nursiah, Kabupaten Lombok Tengah akan mengalami kemajuan yang signifikan dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.”Setelah dilantik, bupati dan wakil bupati langsung dapat mulai menjalankan tugas mereka. Kami siap mendukung penuh dan bekerja sama,”ucapnya.

Lalu Ramdan menyatakan, DPRD Lombok Tengah siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk merealisasikan program-program yang telah dicanangkan guna memajukan Lombok Tengah sesuai dengan harapan masyarakat. “Visi dan misi yang disampaikan akan langsung kami tindaklanjuti. Kami siap bahu-membahu dalam merealisasikan itu semua,” ungkapnya

Lalu Ramdan yakin dengan pengalaman Pathul duduk di kursi legislatif dan eksekutif sebelumnya, akan mampu mewujudkan hal tersebut. Begitu pula dengan pengalaman Nursiah sebagai birokrat ulung. “Saya yakin mereka bisa membawa, insyaallah kedepan bisa membawa visi dan misi Lombok Tengah dan kita DPRD siap mengawal,” tuturnya

DPRD Lombok Tengah, lanjut Lalu Ramdan mengemban tiga tugas pokok yakni mengawal anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan membuat anggaran seefektif mungkin.

Selain itu, DPRD juga berfungsi membuat evaluasi terkait regulasi perda yang dibutuhkan masyarakat.

Saat pelantikan kepala daerah di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, ia merespon agar bupati dan babup dalam mengemban amanah harus menjalankan dengan sebaik mungkin serta senantiasa mendukung program pemerintah pusat termasuk efisiensi anggaran.”Tetap berdasarkan petunjuk pusat ya apa yang dianggap tidak terlalu dibutuhkan itu yang kita efisiensikan seperti perjalan dinas, acara seremonial, alat tulis kantor ya tetap merujuk pada aturan yang ada,” ujar Lalu Ramdan. [SLNews – rul]