SHOPPING CART

close

Diskusi Publik Jilid III KTK Pujut, Masyarakat Tak Mau Telat Bangun, Pemda Janji Terbitkan Perda

Diskusi Publik
Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya bersama dengan para narasumber dan peserta diskusi yang digelar KTK Pujut di Raja Hotel Kuta Mandalika, KEK The Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB, Senin, (8/11/2021)

LOMBOK TENGAH |  Karang Taruna Kecamatan (KTK) Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar diskusi publik jilid III yang bertajuk “Mandalika Jadi”, Bagaimana Mendulang Rupiah, di Raja Hotel Kuta Mandalika, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Senin, (8/11/2021)

Dalam forum diskusi tersebut dihadiri dari berbagai kalangan, ada dari pemerhati dan pelaku pariwisata, kepala desa, termasuk Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya. Momen tersebut pun dimanfaatkan oleh para peserta dan narasumber untuk menyampaikan keluh kesah yang mereka rasakan dan alami selama ini. Terutama perihal minimnya peran pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Lombok Tengah menjembatani kepentingan masyarakat lokal mengakses kerja maupun memasarkan produk UMKM serta industri ekonomi kreatifnya di KEK The Mandalika.

Ketua KTK Pujut, Sri Anom Putra Sanjaya menegaskan, melalui diskusi Publik Jilid III, pemuda dan masyarakat Pujut harus ambil bagian atas keberadaan Kawasan Mandalika. Baik sebagai tenaga kerja, supplier  dan lainnya. 

Atas hajatan tersebut, menurut Anom, sangat penting sebagai wadah menyampaikan dan menyalurkan persepsi, ide, gagasan, strategi serta media sosialisasi yang sangat produktif. Mengingat narasumbernya adalah dari orang-orang yang berkompeten, termasuk Pemda. “Kami laksanakan setiap tahun biar kita “Tidak kelembang Tokol” (Telat bangun). Sekarang semuanya sudah siap, sudah jadi, sudah dioperasikan, tapi disisi lain kita masih menjadi penonton,” ucapnya

Anom juga melihat, dengan adanya pembangunan ini ada banyak fasilitas publik warga direlokasi baik masjid, makam, bahkan rumah warga. Tak sedikit dari itu semua, merugikan warga. Terhadap kondisi itu, warga terkesan sebagai penonton saja di tanah sendiri.

Segala upaya kata Anom, telah dilakukan KTK Pujut supaya itu tidak terjadi. Seperti menjalin koordinasi dan komunikasi dengan MGPA, ITDC, Pemda hingga aksi demo. 

Namun, ia melihat masih saja terjadi. Ia pun berharap melalui momen diskusi ini Pemkab lebih proaktif dan membina masyarakat dan pelaku UMKM. Supaya produk-produk mereka lulus kurasi atau layak masuk di stand-stand dan layak dijadikan oleh-oleh bagi penonton mancanegara maupun domestik. “Produk kita sebetulnya banyak dan berkualitas, hanya saja perlu polesan di pengemasan termasuk pencantuman logo MotoGP atau sirkuit atau semacamnya. Na konsep ini masih minim dijalankan Pemkab,” tutupnya.

Ditempat yang sama, Presiden Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM), Lalu Alamin juga mengutarakan, bahwa ITDC ini berada di KEK Mandalika. Namun ia melihat pemerintah tidak punya peran untuk memperlakukan warga  sekitar secara khusus untuk diakomodir dalam pergerakan ekonomi di KEK. Sehingga wajar selama ini masyarakat terus bersuara lantang dan kadang brutal  dalam menyuarakan aspirasinya. “Saya lihat ada keterbatasan komunikasi antara Pemkab dengan pengembang dalam hal ini ITDC. Mestinya pemerintah intens komunikasi dengan pengembang. Tapi karena kondisi ini, banyak hal yang tidak jalan, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya lokal,” ujarnya.

Alamin juga melihat, Pemkab juga tak serius dan tak paham mengurus pariwisata. Sebagai bukti kecilnya, ketika masyarakat membuka laman website Pemkab, malah yang dominan muncul soal proyek pemerintah, bukan soal pariwisata. Mestinya sebagai kabupaten yang terkenal dengan pariwisatanya, laman website itu menampilkan kondisi dan info terkini soal pariwisata. Kontennya harus diperbaharui dan menggambarkan situasi terkini lombok tengah secara umum juga. “Ini kan aneh, kita mau jadi daerah yang maju dengan pariwisata tapi pemerintah tak paham mengelola itu,” sedihnya.

Ditambahkan Alamin, dengan kondisi ini ia mendorong agar para pemuda dan lembaga kemasyarakatan untuk mendesak Pemkab buka mata dan hati. Suruh mereka lebih paham dan peduli akan nasip warganya di Selatan. Ketika pengembang mau tenaga kerja lokal, Pemkab kemana dan perannya apa, nyaris tak ada. Sehingga wajar masyarakat menilai Pemkab lepas tangan. Warga lebih memilih SWIM, KTK, Blok Pujut dan lembaga serta organisasi lain bersuara untuk menjembatani kepentingan mereka. “Mestinya Pemda sodorkan potensi SDM lokalnya, potensi alamnya kepada pengembang. Sudahkah ini dilakukan?” tanya dia lagi.

Oleh karena itu, ia berharap kepada masyarakat terutama para pemuda hendaknya aktif dan produktivitas meningkatkan pengetahuannya di bidang pariwisata. Sebab, persaingan ke depan semakin kuat dan ketat. Terlebih lagi, tidak ada jaminan dari Pemkab bagi warga lokal untuk bisa diakomodir. Artinya, kalau kondisi seperti ini terus saja terjadi, tidak ada yang mau diandalkan dari Pemkab. “Tidak ada jalan lain, ya rekan-rekan proaktif meningkatkan keterampilan saja,” sebutnya.

Senada dengan Presiden SWIM, Ketua Blok Pujut, Lale Yasmin juga menilai Pemkab Loteng seperti orang yang tak tahu arah melihat geliat pembangunan di KEK. Hingga menjelang digelarnya event-event internasional di Sirkuit Mandalika, antara kawasan penyangga serta destinasinya, tidak jelas perannya. Ia mencontohkan, ada 54 desa wisata yang sudah di SK-kan bupati. Tapi sebagian besar pengelola belum tahu apa dampak yang akan diperoleh mereka dengan pergelaran internasional tersebut. Seperti apa andil pemerintah memberdayakan mereka, juga tak jelas. “Saya coba cari-cari di media, tidak ada MoU antara Pemda dengan pengelola Hotel soal perekrutan tenaga lokal. Ya wajar para pengelola hotel hanya katanya saja sudah mengakomodir warga lokal, tapi fakta riilnya di lapangan tidak begitu,” kesalnya.

Dikatakan, selama ini warga sekitar tahunya hanya SWIM, Blok Pujut dan KTK Pujut tempat mereka mengeluh terkait keinginan mereka diakomodir bekerja di KEK. Kondisi ini memberikan kesan seolah-olah pihaknya sebagai penyalur tenaga kerja. Padahal ini jadi tugas dan PR dari pemerintah. “Jika berbicara SDM dan potensi lokal, kita mumpuni. Baik untuk menjadi pekerja maupun sebagai pelaku UMKM atau ekonomi kreatif. Lalu kenapa Pemkab tidak fasilitasi warganya, kenapa tidak diberdayakan mereka?” tanyanya.

Lebih lanjut Yasmin mengutarakan, katanya dulu ada beberapa produk unggulan dari UKM di Loteng bakal masuk pasar MotoGP, WSBK dan lainnya. Hanya saja, hingga kini tidak jelas sejauh mana hasil pembinaan mereka untuk bisa masuk pasar tersebut. Selain itu, ada ribuan produk lokal yang tidak bisa diakomodir, lalu seperti apa peran pemerintah untuk itu. Jangan sampai hanya bersiap dan ngaku bakal memperjuangkan mereka agar bisa diberdayakan tapi hanya sebuah teori yang tidak jelas outputnya. “Kasian pelaku UMKM kita pak, sudah lama berdiri dan berproduksi lalu tidak jelas persiapan Pemkab, sia-sia ada kawasan mandalika ini. Bagaimana kita mau mendulang rupiah,” semprotnya di hadapan Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya.

Sementara itu, Business Development Manager TV9, Teguh Widyo yang juga hadir dalam diskusi tersebut menyampaikan pandangannya soal keberadaan KEK Mandalika dengan segudang potensi pengembangan pariwisata kedepannya. Dengan adanya kawasan Mandalika, akan menimbulkan multi effect pembangunan daerah. Namun tentu Pemda harus hadir lebih awal untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan potensi wisata lokal lainnya semisal desa wisata.

Adanya kawasan Mandalika ini, harus didukung dengan potensi sekitar salah satunya potensi desa wisata. Tentu, desa wisata ini juga harus diperkuat dan pemasarannya harus jelas, terarah serta berbasis digitalisasi. Yang mana, konten digitalnya menampilkan aneka produk industri kreatifnya, UMKM, seni budaya, kearifan lokal, sumber daya alam dan lainnya. “Selain menjembatani warga untuk diberdayakan sebagai pekerja lokal di KEK, pemerintah juga harus memastikan bahwa kawasan penyangga juga harus diperkuat dan pemerintah harus hadir untuk itu,” sarannya.

Menanggapi keluh kesah para pemuda di Kecamatan Pujut, Sekda Lombok Tengah,  Lalu Firman Wijaya menyampaikan, jika melihat isu yang berkembang pada diskusi ini, berkutat pada isu tenaga kerja dan pelibatan warga lokal. Namun penting diketahui bahwa dunia pariwisata itu tidak melulu hanya soal tenaga kerja tapi juga sektor penggerak ekonomi dan industri kreatif. Pemkab sekarang ini kata dia, sedang mendorong itu. “Paradigma kita yang hanya berorientasi untuk diprioritaskan sebagai karyawan saja harus sedikit bergeser untuk bagaimana sektor-sektor lainnya,” kata Firman.

Terhadap industri kreatif dan UMKM, diakuinya belum optimal dibina dan diberdayakan. Namun untuk melibatkan mereka di kawasan Mandalika, Pemkab sudah melakukan berbagai terobosan. Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan asosiasi-asosiasi UMKM. Melalui asosiasi ini Pemkab minta mereka hadir untuk dilibatkan dalam event itu. Namun sebelum dilibatkan, produk mereka dipastikan yang berkualitas. Kenapa demikian, untuk memastikan produk mereka sesuai dengan standar yang ditentukan MGPA. Memang, ada afirmasi (permakluman) disitu, bagi UMKM yang belum memenuhi syarat, bisa menyatu dengan UMKM yang bisa masuk pasar event di sirkuit. “Kita perlahan, semua apa yang menjadi harapan masyarakat kita lakukan, step by step,” ujar mantan Kadis PUPR Lombok Tengah ini.

Sedangkan untuk perlindungan tenaga kerja lokal, Pemkab akan berkoordinasi dengan DPRD Lombok Tengah untuk membuat Perda. Dan ia pastikan itu akan menjadi perhatian Pemkab. “Saya sudah menerima saran dan masukan adik-adik dari Formula soal Perda ini. Saya katakan itu bagus, ayo dorong dewan juga biar bisa jadi Ranperda,” ujar Lalu Firman. [slnews – man]

Tags:

0 thoughts on “Diskusi Publik Jilid III KTK Pujut, Masyarakat Tak Mau Telat Bangun, Pemda Janji Terbitkan Perda

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

KATEGORI

November 2021
M S S R K J S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

STATISTIK