SHOPPING CART

close

Persoalan Lahan Belum Selesai, PP Lombok Tengah Yakin Presiden Tak Izinkan WSBK dan MotoGP Digelar di Sirkuit Mandalika

Pemuda Pancasila Lombok Tengah
Ketua Pemuda Pancasila (PP) Lombok Tengah, NTB, M. Samsul Qomar

LOMBOK TENGAH | Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan, menjelang  rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Lombok Tengah terkait kunjungan kerja serta meninjau progress persiapan pergelaran WSBK pada bulan November 2021 dan MotoGP pada awal Tahun 2022 di Sirkuit Pertamina Mandalika  di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah masih dihantui dan diselimuti masalah. Salah satunya masih ada 40 lebih kepala keluarga ( KK) yang masih bertahan di dalam Sirkuit Pertamina Mandalika yakni di Dusun Ebunut dan Dusun Ujung Lauk, Desa Kuta. “Mereka (warga) mengklaim belum menerima pembayaran dari  PT ITDC selaku pengelola KEK The Mandalika sampai dengan saat ini dan status lahan mereka Enclave,” sebut Ketua PP Lombok Tengah, M. Samsul Qomar, Senin, (11/10/2021).

Mantan anggota Dewan Lombok Tengah dua periode itu menyayangkan masih ada persoalan lahan warga yang belum diselesaikan oleh PT ITDC menjelang pergelaran WSBK dan MotoGP di Sirkuit Pertamina Mandalika. “ Padahal Pak Gubernur NTB sudah berjanji akan mengambil alih pembayaran sisa lahan ini dengan dana pinjaman di bank NTB,” ungkap M. Samsul Qomar

Pria yang akrab disapa MSQ itu menyebutkan, jumlah dana untuk pembayaran lahan warga yang ada di dalam lintasan  Sirkuit Pertamina Mandalika sampai dengan saat ini tidak jelas. “Pemuda Pancasila tidak mau masuk ke soal jumlah dan nominal namun pada realisasi yang akan dilakukan Pemprov NTB yang pada saat bertemu dengan warga meminta waktu 10 hari untuk menyelesaikan pembayaran dengan bantuan hutang bank Syariah NTB. Dan saya dapat info saat itu pak Gubernur langsung memanggil petinggi bank Syariah NTB dan menghitung jumlah pembayaran ganti rugi lahan yang akan dibayarkan, malah Pak Gubernur hanya butuh waktu 10 hari untuk menyelesaikan lahan warga,” sebutnya

.“Keputusan 10 hari ini yang harusnya sudah selesai dari tenggat waktu pertemuan, sekarang sudah lebih 10 hari, kan Pak Presiden mau datang nih tanggal 14 oktober , bagaimana dong hasil tim yang dipimpin kepala Kesbangpoldagri NTB ini masyarakat butuh kejelasan,” samsung MSQ

Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Lombok Tengah itu mengaku ragu pihak Bank Syariah NTB berani meminjamkan Pemprov NTB dana untuk ganti rugi lahan warga. Pasalnya sudah jelas tata cara perbankan dan payung hukum perbankan. 

Dia menyarankan Gubernur NTB segera mencari alternatif lain, bisa dengan meminta bantuan kepada pemerintah pusat atau memaksa ITDC melakukan pinjaman ke pihak lain . “Tidak bisa Pemprov NTB yang meminjam dana untuk kepentingan ITDC,  kan mereka (ITDC) BUMN (Badan Usaha Milik Negara), harusnya pemerintah pusat yang lakukan itu (pinjam). Kalau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) bisa saja melalui Pemprov atau kita ganti saja ITDC sama Perusahan daerah (BUMD) kita biar kita bisa pinjamkan dana,” sebut MSQ

Kedatangan Presiden RI kali ini, menurut MSQ menjadi penentu apakah perhelatan WSBK atau MotoGP bisa dilangsungkan atau tidak di Sirkuit Pertamina Mandalika.” Jika masih ada persoalan lahan dan lainnya saya yakin Pak Presiden  tidak akan mengizinkan perhelatan WSBK dan MotoGP, apalagi Kawasan Ekonomi Khusus yang ada di daerah lain tidak ada yang menyisakan persoalan lahan,” ujarnya. [slnews – rul]

Tags:

0 thoughts on “Persoalan Lahan Belum Selesai, PP Lombok Tengah Yakin Presiden Tak Izinkan WSBK dan MotoGP Digelar di Sirkuit Mandalika

Tinggalkan Balasan

Your email address will not be published.

KATEGORI

Oktober 2021
M S S R K J S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

STATISTIK