Tak Mau Dirumahkan, Perawat dan Bidan Serbu Kantor Bupati Lombok Tengah

Tak Mau Dirumahkan, Perawat dan Bidan Serbu Kantor Bupati Lombok Tengah

SUARALOMBOKNEWS. COM – LOMBOK TENGAH | Ratutas Perawat, Bidan dan tenaga non Medis yang tergabung dalam Forum PTT( Pegawai Tidak Tetap) Rumah Sakit dan Puskesmas Kabupaten Lombok Tengah menggelar aksi Demo di depan Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (21/3/2018) pagi.

Aksi demo itu digelar menyusul rencana Pemkab.Lombok Tengah melalui Dinas Kesehatan dan RSUD Praya yang akan merumahkan atau memberhentikan Tenaga Sukarela yang ada di Puskesmas maupun di RSUD Praya.

Dalam orasinya, mereka menolak untuk dirumakan dan menyedorkan tuntutan kepada Pemkab. Lombok Tengah diantara meminta mendapatkan kesejahteraan sesuai UMK sebesar Rp. 1,8 juta. Mendapatkan Jaminan Sosial bidang kesehatan (BPJS/KIS) dan BPJS Ketenagakerjaan. Mendapatkan Jasa Pelayanan (JP) dan pembagian dana Kapitasi secara Proposional sesuai dengan beban kerja dan yang terahir menuntut mendapatkan kontrak kerja yang berpihak kepada tenaga sukarela maupun PTT yang ada di RSUD  dan Puskesmas sesuai UU yang berlaku.

Perwakilan aksi demo yang dipimpin Lalu Tanu Miharja diterima Sekda Lombok Tengah HM. Nursiah didampingi, Asisten III Setda Lombok Tengah HL. Idham Halik, Direktur RSUD Praya dr. Muzakir Langkir, Kadikes Lombok Tengah H. Omdah, Staf Ahli Bupati Lombok Tengah Bidang Hukum Murdi, AP dan Kabag Humas dan Protokol Setda Lombok Tengah HL. Herdan di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Lombok Tengah.

Dalam pertemuan itu Korlap Aksi Demo Lalu Tanu menyampaikan tuntutan yang menjadi harapan para Tenaga Sukarela dan PTT. “ ketika kami mengabdi dengan penuh iklas, melayani masyarakat, kami merintih bersedih, tetapi tidak ada satupun yang memperdulikan kami. Dan kamilah garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia sehat, kami selalu dicaci maki pasien, tetapi penghasilan kami nol besar,” keluhnya.

Lalu Tanu mengungkapkan, para Tenaga Sukarela dan PTT yang mengabdi di RSUD Praya hanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 250 ribu per bulan, sedangkan yang mengabdi di Puskesmas mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 50 ribu – Rp. 150 ribu per bulan.” Itulah upah kami. Sebelum kami memutuskan untuk turun kejalan (Demo) sudah banyak proses yang kami lalukan, dan aksi demo ini sebenarnya tidak akan terjadi, tetapi dipicu oleh suara – suara yang mengatasnamakan Pemangku kebijakan ingin merumahkan kami, dan mengintimidasi kami, jika kami menggelar aksi Demo,” ucapnya.

Dihadapan perwakilan peserta aksi Demo, Sekda Lombok Tengah HM. Nursiah dengan tegas mengatakan tidak ada satupun tenaga sukarela dan PPT baik itu yang ada di RSUD Praya maupun di Puskesmas yang dirumahkan.” Tidak ada yang dirumahkan, tidak ada yang dirumahkan dan sekali lagi tidak ada yang dirumahkan, Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar,” ucap HM. Nursiah sembari mengajak perwakilan peserta aksi Demo bersholawat.

Setelah menerima isi tuntutan, Sekda Lombok Tengah keluar dari dalam ruang Rapat Utama untuk  menemui ratusan peserta aksi demo yang memadati  ruas jalan Gajah Mada depan Kantor Bupati Lombok Tengah.” Tidak ada yang dirumahkan, tidak ada yang dirumahkan dan sekali lagi tidak ada yang dirumahkan, Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar,” janji HM. Nursiah.

Jika Pemkab. Lombok Tengah sambung Lalu Tanu  mengingkari janji dan tidak memenuhi apa yang menjadi tuntutan dan harapan tenaga sukarela, PTT  RSUD Praya dan Puskemas maka akan menggelar aksi demo dengan jumlah masa yang lebih besar.” Akhir buan ini  kami tunggu janji Pak Sakda, kalau tidak terbukti kami akan turun ke jalan dengan jumlah masa yang lebih besar lagi,” ancamnya. (slNesw – rul).

No Responses

Tinggalkan Balasan