Suhaili : Bendungan Mujur Jangan Dijadikan Komoditi Untuk Saling Menyalahkan

Suhaili : Bendungan Mujur Jangan Dijadikan Komoditi Untuk Saling  Menyalahkan
Bupati Lombok Tengah, H. Moh Suhaili FT, SH

SUARALOMBOKNEWS.com – LOMBOK TENGAH | Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Moh Suhaili FT, SH berharap kepada semua pihak untuk tidak menjadikan persoalan pembangunan Benduangan Mujur, Lombok Tengah sebagai Komoditi untuk saling menyalahkan dan digunakan untuk kepentingan tertentu.”Saya berharap ini (Pembangunan Bendungan Mujur) jangan dijadikan komoditi untuk menyalahkan dan untuk kepentingan yang lain – lain. Jangan karena benci kepada seseorang lalu mengangkat persoalan pembangunan Dam Mujur,”ucap H. Moh Suhaili FT, Jum’at (29/11/2019).
H. Moh Suhaili menegaskan, dana sebesar Rp. 1,4 triliun untuk Pembangunan Bendungan Mujur yang oleh Balai Wilayah Sungai NTB dianggap dialihkan ke Provinsi lain bukan untuk pembangunan Bendungan Mujur, melainkan untuk pembangunan Infrastruktur jalan.” BWS kemarin bilang Rp. 1,4 triliun dialihkan, dan sudah dijawab oleh Pemprov bukan dialihkan melainkan untuk pembangunan Jalan dan bukan untuk Bendungan Mujur. Bagaimana bisa dianggarkan, pembebasan lahan saja belum dilakukan. Dan saat ini kita menunggu kejelasan berapa yang harus Lombok Tengah siapkan, misalkan Rp. 300 miliar atau berapa. Lombok Tengah belum menyiapkan anggaran karena sampai dengan saat ini belum ada kesefakatan, kalau sudah ada kesefakatan anggarannya baru kita cicil. Tetapi karena belum ada kejelasan dan kesefakatan kita mau keluarkan berapa, jadi apa yang kita mau cicil karena tidak ada artinya, bahkan yang sudah dibebaskan saja bisa jadi tidak ada artinya,”ungkapnya
Ketua DPD Partai Golkar NTB itu mencontohnya, pembangunan Bendungan Pandanduri di Kabupaten Lombok Timur bisa terwujud, karena ada Sharing Anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pembebasan lahan.”Kebutuhan kita untuk pembebasan lahan diperkirakan Rp. 600 miliar, dan Bendungan Pandanduri ada Sharing Anggaran dari Pemerintah Pusat,” ungkap H. Moh Suhaili FT
Bupati Lombok Tengah dua periode itu juga sangat menyayangkan sikap sejumlah pihak yang menganggap Pemkab Lombok Tengah tidak serius dengan Pembangunan Bendungan Mujur.”Gara – gara saya tidak datang dipertemuan dengan warga karena ada tugas mendadak, lalu dianggap tidak serius terhadap persoalan Pembangunan Bendungan Mujur, padahal waktu itu ada unsur dari Pemkab Lombok Tengah yang hadir Kadis PU waktu itu, H. Lalu Rosidi,” cetus H. Moh Suhaili FT
.”Jadi banyak indikator – indikator yang harus kita selesaikan, tetapi bukan berarti kita mengkesampingkan pembangunan Dam Mujur. Yang terpenting saat ini bagaimana melatih masyarakat dibidang keterampilan untuk mendudukung sektor Pariwisata, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan tarap hidup masyarakat. Sisi – sisi lain kegiatan juga tetap kita jaga supaya seimbang, Kalau masalah air kita sangat sadari dan masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum bisa kita penuhi. Saat ini kita baru meletakkan batu pijakan menuju arah yang kita inginkan. Dan tuntutan masyarakat terdampak pembangunan Dam Mujur itu harus kita persiapkan dan kita sangat komit. Apa yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat merupakan tanggungjawab yang wajib kita selesaikan, tetapi tentu secara bertahap. Tidak ada niat sedikitpun mau menyampingkan, menganak tirinkan mereka (warga terdampak pembangunan Bendungan Mujur) , kalau ada yang beranggapan seperti itu sama sekali tidak benar,”sambung H. Moh Suhaili FT, SH
H. Moh Suhaili menegaskan, Pemkab Lombok Tengah sangat serius menyelesaikan persoalan yang terjadi ditengah – tengah masyarakat, sehingga pembangunan Bendungan Mujur bisa terwujud dan berjalan dengan lancar tanpa ada masyarakat yang merasa dirugikan dan diuntungkan.” Kalau yang menjadi sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita telah terbangun, kacang namanya Dam Mujur. Dan kondisi PAD kita saat ini Rp. 250 miliar, itu termasuk untuk Gaji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), semua dari sana (PAD) dan tidak ada dari Pusat,”tuturnya.
H. Moh Suhaili FT juga menegaskan, penyelesaian dan penanganan persoalan yang menjadi tuntutan warga terdampak pembangunan Bendungan Mujur harus diselesaikan secara bersama – sama antara Pemkab Lombok Tengah, Pemprov NTB dan Pemerintah Pusat.” Masalah tuntutan warga itu tidak bisa hannya diselesaikan oleh Pemda tingkat II saja, belum lagi berbicara masalah kewenangan, jadi bukan kita mau saling lempar – lemparan,”ujarnya. [slNEWS – erwin]

No Responses

Tinggalkan Balasan