Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Pemkab Lombok Tengah Pelihara PNS Mantan Koruptor

Pemkab Lombok Tengah Pelihara PNS Mantan Koruptor
Lalu Izzi, Ketua LSM Alarm NTB

SUARALOMBOKNews – Lombok Tengah | Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Rakyat Menggugat, Nusa Tenggara Barat (LSM Alarm NTB) menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah telah melakukan tindakan melawan hukum dengan tidak melaksanakan perintah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yakni Mendagri, MenPAN – RBK dan BKN terkait dengan pemecatan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) mantan Koruptor.”Tidak semua PNS mantan Koruptor dieksekusi (dipecat) oleh Pemkab Lombok Tengah. Faktanya, dari 7 orang PNS yang terlibat kasus Pengadaan Alat Kesehatan (Alkas) di Dinas Kesehatan Lombok Tengah Tahun 2006, hannya tiga orang saja yang di eksekusi sesuai dengan perintah SKB 3 Menteri, sedangkan sisanya 4 orang PNS, sampai sekarang tidak dieksekusi dan masih aktif berdinas dan masih menikmati uang Negara. Itu artinya Pemkab Lombok Tengah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memelihara PNS mantan Koruptor,” kata Lalu Izzi, Ketua LSM Alarm NTB, Selasa (12/3/2019).
Lalu Izzi juga mempertanyakan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lombok Tengah, HM. Nazili yang mengatakan Data 9 PNS mantan Koruptor yang SK Pemecataannya telah ditandatanani oleh Bupati Lombok Tengah pada awal bulan Maret 2019 lalu merupakan data yang dikirim Pemerintah Pusat ke Pemkab Lombok Tengah.”Saya tidak yakin data itu langsung dari Pemerintah Pusat, melainkan data itu dari Kabupaten yang diusulkan ke Pemerintah Pusat. Anehnya dari 7 PNS mantan Koruptor kasus Alkes 2006 itu, kok hannya tiga PNS saja yang di eksekusi, padahal 7 PNS itu merupakan satu Tim di Proyek Alkes dan sama – sama pernah menjalani hukuman,”ucapnya.
Sesuai dengan perintah SKB 3 Menteri, kata Lalu Izzi, memerintahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di masing – masing Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk segera mengeksekusi PNS Mantan Koruptor sebelum tanggal 31 Desember 2018. Jika tidak, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tertinggi di daerah akan diberikan sanksi.”Jadi Sekda Lombok Tengah harus bertanggungjawab, karena ada PNS mantan Koruptor kasus Alkes yang tidak dieksekusi. Untuk itu jangan memberikan pembelaan terhadap kinerja – kinerja birokrasi yang tidak teransfaran. Jalankan fungsi dan tugas yang sedang kau (Pejabat) emban sesuai yang diamanatkan oleh Negara,”tuturnya.
Jika Pemkab Lombok Tengah tidak segera mengambil sikap terkait dengan 4 orang PNS mantan Koruptor kasus Alkes 2006 itu, lanjut Lalu Izzi, maka dalam waktu dekat ini dirikan akan bersurat secara resmi kepada tiga Mendagri, MenPAN-RB dan BKN.”Kalau sisa PNS mantan Koruptor kasus Alkes itu tidak segera di eksekusi, maka saya akan mengadukan persoalan ini kepada Mendagri, MenPAN – RB dan BKN,”tegasnya.
Dari 7 ASN mantan Koruptor kasus Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2006 lalu, hannya tiga orang ASN  saja yang telah di Pecat, sedangkan sisanya 3 orang ASN dan 1 orang ASN yang kini statusnya sudah Pensiun tidak di Pecat sesuai dengan perintah SKB tiga menteri tersebut, dan sampai dengan saat ini, keempat orang ASN Mantan Koruptor kasus Alkes itu masih menikmati Gaji sebagai ASN dan masih aktif berdinas di Lingkup Pemkab Lombok Tengah, sedangkan tiga rekannya sesama mantan napi  Koruptor Kasus Alkes dan sesama satu tim dalam pengadaan Alat Kesehatan di Dinas Kesehatan Lombok Tengah itu statusnya kini sudah dipecat terhitung per 31 Desember 2018 lalu.
Keempat ASN mantan Koruptor kasus Alkes 2006 yang tidak dieksekusi itu berinisial SJ, HT, dan SN, sedangkan HR statusnya telah purna tugas alias pensiun.
Kepada SuaraLombokNews.com, Senin (11/3/2019), Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lombok Tengah, HM. Nazili mengaku tidak mengetahui terkait dengan data  4 orang ASN mantan Koruptor kasus Alkes Dinas Kesehatan Lombok Tengah Tahun 2006 yang tidak dieksekusi tersebut.” Saya tidak tahu datanya itu, yang kita eksekusi data yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan itu harus ditindak lanjuti,  diuar data  itu belum ada. Kalau yang  sudah pensiun tidak bisa di eksekusi dan itu menjadi kewenangan pusat,”ucapnya.
HM. Nazili membantah terkait dengan adanya dugaan permainan dalam pelaksanaan eksekusi ASN Mantan Koruptor kasus Alkes 2006 tersebut.” Tidak ada permainan, silakan dipantau,”bantahnya.
Untuk SK Pemecatan 9 orang ASN Mantan Koruptor,  kata HM. Nazili telah ditandatangani oleh Bupati Lombok Tengah pada awal bulan Maret 2019.” Untuk yang 9 orang ASN itu SK Pemecatannya sudah ditandatangani Pak Bupati. Meskipun ditandatangani awal Maret 2019, tetapi berlaku surut per 31 Desember 2018,” ujarnya. [slNews – rul]

No Responses

Tinggalkan Balasan