Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Pemkab Lombok Tengah Komitmen Tertibkan Tambang Batu Apung di eks HGU

Pemkab Lombok Tengah Komitmen Tertibkan Tambang Batu Apung di eks HGU

SUARALOMBOKNEWS.COM – Lombok Tengah |  Ratusan hektar lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) di kawasan Kebun Kopi di wilayah Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Lombok Tengah beralih fungsi menjadi Tambang Batu Apung Ilegal.
Tidak itu saja, pohon yang berfungsi sebagai menyangga Mata Air di kawasan eks HGU itu juga banyak yang ditebang oleh oknum Masyarakat.
Akibat maraknya aktivitas Tambang Batu Apung ilegal di dalam kawasan eks HGU itu, pohon Kopi yang tadinya tumbuh subur, tumpang dan rusak.
Bahkan aktivitas Tambang Batu Apung Ilegal itu berada di dalam kawasan Horti Park yang dikelola Dinas Pertanian dan Perkebunan Lombok Tengah, tepatnya di lapangan Pramuka, Desa Lantan.
Melihat kondisi eks HGU itu, Pemkab Lombok Tengah bersama Instansi terkait dan Pemerintah Desa Lantan serta masyarakat menggelar Rapat Penertiban aktivitas Tambang Batu Apung di eks HGU, Jumat (4/1/2019)
Rapat yang dipimpin langsung Sekda Lombok Tengah HM. Nursiah itu digelar di Lapangan Pramuka, Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara.
Rapat penertiban aktivitas Tambang Batu Apung di eks lahan HGU itu dihadiri Kadis Pertanian dan Perkebunan Lombok Tengah, Lalu Iskandar, Kadisbudpar Lombok Tengah HL. Muh Putria, Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Lombok Tengah, H. Winarto, Kepala BPN Lombok Tengah, Polres Lombok Tengah, Kodim 1620/Lombok Tengah, Sat Pol PP Lombok Tengah dan perwakilan dari Dinas Pertanian Propinsi NTB.
Sedangkan dari unsur Pemdes Lantan, dihadiri langsung Kepala Desa Lantan, Lalu Irwandi, serta puluhan masyarakat sekitar eks lahan HGU.
Dalam kesempatan itu, Kadis Pertanian dan Perkebunan Lombok Tengah, Lalu Iskandar menyampaikan, eks lahan HGU seluas 355 hektar yang ada diwilayah Desa Lantan dan Desa Karang Sidemen, Kecamatan Batukliang Utara,  dikelola Pemkab. Lombok Tengah berdasarkan keputusan Makamah Agung RI yang memenangkan Pemkab  Lombok Tengah terhadap gugatan  PT. Tresno Kenanga.”Atas kerjasama Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah, 100 herkat eks lahan HGU dikembangkan menjadi Horti Park, dan pengelolaannya telah di serahkan oleh Bupati Lombok Tengah kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Lombok Tengah,” ungkapnya.
Lalu Iskandar menyebut, kondisi lahan eks HGU khususnya yang berada diwilayah Desa Lantan, ditemukan banyak aktivitas penambangan Batu Apung disepanjang jalan dan kasus penebangan pohon yang sampai saat ini penanganan kasusnya oleh Dinas Kehutanan Provinsi NTB dan Polres Lombok Tengah masih terkatung – katung.” Penambangan Batu Apung ada di sepanjang jalan lahan eks HGU, kondisinya sangat mengkhawatirkan, akibatnya banyak pohon kopi yang tumbang. Ada penebangan kayu oleh oknum masyarakat, dan kayu yang ditebang itu penyangga Mata Air, kasusnya ditangani Dinas Kehutanan Provinsi,Barang Bukti seperti Mesin Sinso dan kayu sudah disita, tapi tidak ada tindak lanjutnya sampai dengan sekarang. Kami juga pernah melapor ke Polres Lombok Tengah terkait dengan penebangan pohon itu, tetapi tidak ada respon,” ucapnya.
Selain itu lanjut Lalu Iskandar, lahan eks HGU diperjual belikan oleh oknum masyarakat kepada masyarakat luar kawasan lahan eks HGU.”Ada juga yang kami temukan, masyarakat yang merasa memiliki lahan eks HGU itu menjual lahan eks HGU dengan harga perkapling Rp. 4 – Rp. 5 juta. Dan yang kami temukan, yang melakukan penambangan Batu Apung itu masyarakat dari luar kawasan lahan eks HGU. Untuk itu harus dilakukan penertiban dan pendataan, penataan ulang masyarakat yang mengelola dan tinggal di lahan eks HGU,”tegasnya.
Sementara itu, Sekda Lombok Tengah HM. Nursiah dalam arahannya menyampaikan, lahan eks HGU yang ada di wilayah Desa Lantan dan Desa Karang Sidemen, akan ditata ulang, baik itu dari sisi pengelolaan, pemanfaatan termasuk melakukan penataan dan pendataan ulang masyarakat yang diberikan pengelolaan lahan eks lahan HGU seluas 355 hektar tersebut.” Kita akan tata ulang kembali, kita kelola bersama – sama untuk tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita akan datang ulang, apakah orangnya masih ada atau tidak. Kalau masih ada kita akan perkuat lagi dengan SK Bupati, sehingga lahan eks HGU ini bisa dikelola dengan baik,”ungkapnya.
Sekda menegaskan, tidak akan memberi ruang atau celah sedikitpun kepada oknum masyarakat merusak lahan eks HGU. Jika ada oknum masyarakat yang ditemukan merusak dan memanfaatkan lahan eks HGU tidak sesuai dengan peruntukannya, maka Pemkab Lombok Tengah akan bertindak tegas.” Ada Polisi yang nantinya menindak secara hukum, ada TNI yang membantu mengamankan lahan eks HGU. Negara kuat hutan juga harus kuat. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk merusak hutan. Stop penambangan dan pengelolaan HGU berjalan,” tegas HM. Nursiah.
Pantauan SuaraLombokNews.com di lokasi aktivitas penambangan Batu Apung ilegal yang berada di kawasan eks HGU tepatnya di sebelah utara lapangan Pramuka Desa Lantan, nampak tumpukan Batu Apung yang belum sempat dimasukan kedalam karung oleh okum Penambang, dan terlihat sejumlah tenda dan alat -alat penambangan seperti Cangkul, Skop, Linggis dan setelumlah peralatan penambangan yang ditinggal pemiliknya.” Tahu ada sosialisasi penertiban, mereka (penambang) kabur. Aktivitas penambangan batu Apung ini sudah lama, tapi baru sekarang ditindak lanjuti. Itupun hannya dengan sosialisasi saja, bukan langsung di tertibkan,” ujar salah seorang warga Desa Lantan, Hamdan.

Penulis   : rul
Editor      : Lalu Khaerul Amjar
Sumber  : SuaraLombokNews.com

No Responses

Tinggalkan Balasan