Pemilik Lahan KEK Mandalika Menjerit, Tim Satgas Diminta Lakukan Pendataan Ulang

Pemilik Lahan KEK Mandalika Menjerit, Tim Satgas Diminta Lakukan Pendataan Ulang

Salah Satu Pemilik Lahan seluas 109 Ha di KEK Mandalika Lalu Sahrial”

Lombok Tengah, SuaraLombokNews.com, – Masyarakat pemilik lahan seluas 109 Ha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang sampai dengan saat ini masih menunggu penyelesaian dari Pemerintah, meminta dan mendesak Pemerintah Pusat, Provinsi NTB  dan Pemkab.  Lombok Tengah, termasuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelesaian Lahan KEK Mandalika turun kelapangan untuk melakukan pendataan dan pengukuran ulang luas lahan KEK yang belum diselesaikan tersebut.

Pasalnya, sejumlah oknum masyarakat diduga telah masuk dan mengklaim secara sepihak memiliki lahan diatas lahan seluasn 109 Ha yang belum diselesaikan tersebut.”Dulu pada saat pertemuan di Kantor Gubernur, Pemkab. Lombok Tengah mengklaim ada 88 Ha dari 109 Ha yang telah setuju diselesaikan dengan harga Rp. 4,5 juta. Setelah kami telusuri satu persatu, Warga yang mengaku memiliki  lahan 88 Ha di dalam  lahan seluas 109 Ha itu ternyata tidak benar, melainkan lahan seluas 88 Ha yang setuju menerima pembayaran itu berada diluar atau berdekatan dengan  lahan seluas 109 Ha yang belum diselesaikan itu.  Untuk itu, kami meminta kepada Pemerintah dan Tim Satgas untuk melakukan pengukuran dan pendataan ulang, sehingga tidak  ada lagi persoalan yang  muncul dikemudian hari, jika lahan seluas 109 Ha ini telah diselesaikan,” pinta Lalu Sahrial, Jum’at, (16/12/2016).

Lalu Sahrial  mengungkapkan,  selain berada di luar lahan seluas 109 Ha,  lahan seluas 88 Ha yang diklaim setuju menerima tawaran dari Pemrov. NTB senilai Rp. 4,5 juta per are itu juga diduga bermasalah, contohnya di titik Bateq Bantar kepemilikannya di klaim dua orang. bahkan sporadik lahan di Bateq Bantar itu sporadiknya diterbitkan dua Desa, dan wilayah  Bateq Bantar itu juga di klaim dua Desa.” Di lahan itu, ada yang double pemilik, double sporadik, contohnya lahan yang ada di wilayah Desa Sengkol, sporadiknya di tandatangani Desa Sukadana, sementara yang ada di wilayah Sukadana sporadiknya ditandatangani Desa Kuta. Untuk itu kami minta Pemerintah mengecek satu persatu, jangan sampai kami berbenturan sesama masyarakat, dan jangan sampai kami menjadi korban lagi,” ungkapnya.

Menurut Lalu Sahrial, masyarakat pemilik lahan seluas 109 Ha itu, tidak memiliki niat sedikitpun untuk menghalangi atau menghambat proses pembangunan di KEK Mandalika. Bahkan masyarakat sangat setuju dan mendukung sepenuhnya program  pembangunan yang ada di KEK Mandalika.” Tidak ada niat kami sedikit pun untuk menghalang – halangi,  kami hannya menuntut keadilan, harga yang ditawarkan Pemerintah sebesar Rp. 4,5 juta itu sangat tidak layak dan tidak manusiawi. Kalau dilihat dari harga lahan saat ini mulai dari Rp. 100 – Rp. 150 juta per are, tetapi kami tidak memakai harga pasar itu, kami hannya meminta dibayar Rp. 50 juta per are. Kalaupun kami tidak dibela pemerintah, kami pasrah, tapi  kami yakin Kebenaran dan Allah SWT pasti membela kami, karena lahan itu kami miliki secara turun temurun,” ujar Lalu Sahrial.

Terhadap persoalan penyelesaian lahan seluas 109 Ha di KEK Mandalika itu, Pemrov. NTB dan Pemkab. Lombok Tengah, diminta untuk tidak terlalu tunduk terhadap keinginan atau perintah dari Pemerintah Pusat.” Pak Gubernur dan Pak Bupati, jangan terlalu tunduk terhadap keinginan pemerintah Pusat. Tetapi yang terjadi justru Gubernur dan Bupati ikut  menyakiti hati masyarakat, yang semestinya harus dibela,” sambung Suaka NTB Bustomi.

Pria yang akrab disapa Omik, itu juga meminta kepada Pemerintah untuk tidak menggunakan cara – cara lama dalam menyelesaiakan lahan seluas 109 Ha di KEK Mandalika tersebut.” Tidak boleh ada lagi cara – cara pemaksaan seperti zaman dulu. Gubernur dan Bupati harus memihak kepada Rakyatnya, dan kalau ada oknum – oknum yang bermain di atas lahan seluas 109 Ha itu, segera ditangkap, sehingga masyarakat tidak selalu menjadi korban,” ujarnya. | rul

No Responses

Tinggalkan Balasan