Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Pelantikan 266 Kepala Sekolah di Lombok Tengah Cacat Hukum

Pelantikan 266 Kepala Sekolah di Lombok Tengah Cacat Hukum
Aktivis Pendidikan Lombok Tengah, Lalu Izzi, S.Pd

SUARALOMBOKNews – Lombok Tengah | Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 266 Kepala Sekolah SD dan SMP di Lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S. Ip di eks ruang sidang utama DPRD Lombok Tengah, Senin (11/3/2019) dinilai Cacat Hukum.
Pasalnya sebagian besar dari 266 Kepala Sekolah SD dan SMP yang dilantik itu tidak memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) dan tidak Lulus menjadi Calon Kepala Sekolah (CAKEP).”Mutasi Kepala Sekolah ini syarat dengan kepentingan Politik dan Uang, buktinya banyak kepala sekolah yang dilantik itu tidak memiliki NUKS dan tidak lulus Cakep,”ungkap aktivis Pendidikan Lombok Tengah, Lalu Izzi, S. Pd, Senin (11/3/2019).
Menurut Lalu Izzi, seluruh Kepala sekolah harus memiliki NUKS sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018. Dan pada tahun 2019 seluruh kepala sekolah wajib memiliki NUKS. Jika tidak memiliki NUKS, maka Kepala Sekolah itu cacat hukum.” Tahun 2019 ini seluruh Kepala Sekolah wajib memiliki NUKS. Selain itu seorang Kepala Sekolah juga harus memiliki beberapa kompetensi antara lain kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Jadi Kepala Sekolah yang tidak memiliki NUKS cacata hukum, harus dicopot dan semua anggaran seperti Dana BOS, DAK termasuk Sertifikasi ditarik dan dikembalikan ke Kas Negara,”tegasnya.
Untuk itu, Lalu Izzi meminta kepada Bupati Lombok Tengah, HM. Suhaili FT, SH mencopot Kepala Sekolah yang tidak memiliki NUKS itu. Jika tidak, maka dirinya akan mengadukan pelantikan kepala sekolah yang tidak memiliki NUKS itu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.”Pelantikan itu cacat hukum, jika kepala sekolah yang tidak memiliki NUKS itu tidak diberhentikan, maka saya akan mengadukan persoalan ini ke Kemendikbud,”ujarnya
Kepada SuaraLombokNews.com, usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 266 Kepala Sekolah SD dan SMP di eks Ruang Sidang Utama DPRD Lombok Tengah, Senin (11/3/2019), Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Lombok Tengah, HM. Nazili mengakui sebagian besar Kepala Sekolah SD dan SMP yang dilantik itu tidak memilili NUKS.”Kebutuhan kita sekitar 180, tetapi yang sudah memiliki NUKS hannya 88 orang saja. Jadi mau tidak mau, kita harus mengisi jabatan kepala sekolah itu dengan yang belum memiliki NUKS. Sebab kalau tetap berpedoman pada NUKS, banyak sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah,”ungkapnya.
Menurut Nazili, pelantikan kepala sekolah SD dan SMP yang tidak memiliki NUKS itu tidak melanggar hukum, asalkan yang dilantik menjadi Kepala Sekolah itu pernah menjadi Plt Kepala Sekolah, dan memiliki pangkat minimal III/d.”Tidak menyalahi aturan. Asalkan kepala sekolah itu pernah menjadi Plt dan memiliki pangkat minimal III/d,”ujarnya. [slNews – rul]

No Responses

Tinggalkan Balasan