Pejabat di Lombok Tengah diduga, Intimidasi Perawat dan Bidan Sukarela

Pejabat di Lombok Tengah diduga, Intimidasi Perawat dan Bidan Sukarela

SUARALOMBOKNEWS.COM – LOMBOK TENGAH | Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Lombok Tengah H. Omdah, Direktur RSUD Praya dr. Muzakir Langkir dan sejumlah Kepala Puskesmas Lombok Tengah di duga mengintimidasi Perawat, Bidan dan tenaga Non Medis  yang bersatus  Pegawai Tidak Tetap (PTT),  Sukarela maupun  Magang di RSUD Praya dan  di sejumlah Puskesmas di Lombok Tengah.” Perlu saya klarifikasi memang ada suara teman – teman itu diintimidasi baik itu oleh Kepala Puskesmas maupun pejabat tinggi (Direktur RSUD Praya, Kadikes Lombok Tengah ), namun Pak Sekda secara tegas mengatakan tidak ada itu intimidasi,  jikalau pun ada beliau akan turun tangan langsung untuk menyelesaikannya,” uangkap Korlap aksi demo Forum PPT Rumah Sakit dan Puskesmas Lombok Tengah Lalu Tanu Miharja, usai menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (21/3/2018).

Lalu Tanu membeberkan, bentuk intimidasi yang dialami para Perawat, Bidan, dan tenaga Non Medis yang jumlahnya sekitar 850 orang yang mengabdi di RSUD Praya dan di Puskesmas, jika hadir, bergabung  atau mengikuti aksi Demo yang digelar Forum PPT Rumah Sakit dan Puskesmas Lombok Tengah, maka Perawat, Bidan dan Tenaga Non Medis yang statusnya PTT, Sukarela maupun Magang akan di Pecat.” Bentuk Intimidasi akan dirumahkan, kariawan atau tenaga PTT yang ada di Puskemas maupun di Rumah Sakit jika mereka hadir di aksi demo ini. Suara – suara intimidasi itu memang kami dengar, ada dalam bentuk suara langsung ke teman – teman,  namun  tadi sudah diklarifikasi oleh Direktur RSUD, Pak Sekda maupun Dikes, bahwa tidak benar ada Intimidasi, kalaupun ada intimidasi nanti Pak Sekda siap turun langsung untuk membela kita. Pesan Pak Sekda jangan takut di intimidasi,” ucapnya.

Dalam aksi Demo itu, mereka menolak untuk dirumakan dan menyedorkan tuntutan kepada Pemkab. Lombok Tengah diantara meminta mendapatkan kesejahteraan sesuai UMK sebesar Rp. 1,8 juta. Mendapatkan Jaminan Sosial bidang kesehatan (BPJS/KIS) dan BPJS Ketenagakerjaan. Mendapatkan Jasa Pelayanan (JP) dan pembagian dana Kapitasi secara Proposional sesuai dengan beban kerja dan yang terahir menuntut mendapatkan kontrak kerja yang berpihak kepada tenaga sukarela maupun PTT yang ada di RSUD  dan Puskesmas sesuai UU yang berlaku.” Saya dengan tegas kalau tuntutan kami di aksi 213 ini tidak dipenuhi saya akan menjadi terdepan siap membela teman – teman, kembali turun kejalan untuk menggelar  aksi yang lembih besar.  Rencana aksi akan tetap ada jika tuntutan kami tidak dipenuhi , kita akan evaluasi kebijakan sampai akhir bulan ini, kalau tidak ada pernyataan yang baik dari Pak Sekda,  kita akan turun kejalan dengan menggelar aksi yang lebih besar lagi,” ancam Lalu Tanu.

Lalu Tanu mengungkapkan, para Tenaga Sukarela dan PTT yang mengabdi di RSUD Praya hanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 250 ribu per bulan, sedangkan yang mengabdi di Puskesmas mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 50 ribu – Rp. 150 ribu per bulan.” Itulah upah yang kami terim per bulan,” ungkapnya.

Lalu Tanu mengaku, aksi demo yang dipimpinnya itu tidak mengatasnamakan Gerakan Perawat Honorer Indonesia (GPHI), namun dirinya telah menginformasikan secara langsung kepada Ketua GPHI terkait dengan aksi demo itu, tetapi dirinya selaku Korlap aksi demo tidak mengetahui secara pasti alasan GPHI tidak ikut dalam aksi Demo tersebut.” Kami bergerak bukan atas nama GPHI. Saya sudah sampaikan secara langsung ke Ketua GPHI,  kami akan turun ke jalan melakukan aksi ini untuk menyuarakan harapan teman – teman,  tetapi terkait ketidak hadiran GPHI saya tidak berani komentar karena saya tidak tahu alasan pastinya dan Ketua GPHI juga tidak memberitahu apa alasannya tidak hadir,   mungkin itu persoalan pribadi ketua GPHI, saya juga tidak tahu apakah ada intimidasi ke ketua GPHI atau tidak karena sampai sekarang saya belum ketemu dengan ketua GPHI,” ujar Lalu Tanu.

Dihadapan perwakilan peserta aksi Demo, Sekda Lombok Tengah HM. Nursiah dengan tegas mengatakan tidak ada satupun tenaga sukarela dan PPT baik itu yang ada di RSUD Praya maupun di Puskesmas yang dirumahkan.” Tidak ada yang dirumahkan, tidak ada yang dirumahkan dan sekali lagi tidak ada yang dirumahkan, Allahuakbar, Allahuakbar, Allahuakbar,” ucap HM. Nursiah sembari mengajak perwakilan peserta aksi Demo bersholawat.

Sekda meminta kepada para Perawat, bidan maupun tenaga non Medis PTT, Sukarela dan Mangang untuk tidak takut diintimidasi.” Kalau ada yang mengintimidasi dan mengancam laporkan ke saya secara langsung, nomor Hp saya ada dimana – mana. Dan siapa yang mengintimidasi itu berhadapan dengan saya,” tegas HM. Nursiah. (slNews – rul).

No Responses

Tinggalkan Balasan