Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Komisi III DPRD Lombok Tengah Sampaikan Payung Hukum Ranperda Perlindungan Mata Air

Komisi III DPRD Lombok Tengah Sampaikan Payung Hukum Ranperda Perlindungan Mata Air
Rapat Paripurna ke 7 DPRD Lombok Tengah, dengan Agenda Penyampaian penjelasan Pimpinan Komisi III Terhadap Ranperda tentang Perlindungan Mata Air, Peyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2018, Senin, (1/4/2019)

SUARALOMBOKNews – Lombok Tengah | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna ke 7 Tahun 2019, Senin (1/4/2019).
Agenda Rapat Paripurna ke 7 Tahun 2019 yang di pimpin oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Achmad Puaddi FT, dan dihadiri langsung Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S. Ip, para Wakil Ketua serta dihadiri para Anggota DPRD Lombok Tengah, dan Kepala SKPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah yang digelar di Ruang sidang Utama Gedung DPRD Lombok Tengah di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah itu yakni Penyampaian penjelasan Pimpinan Komisi III Terhadap Ranperda tentang Perlindungan Mata Air, yang disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Lombok Tengah, H. Mayuki, S.Ag dan Peyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun anggaran 2018 yang disampaikan oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, HL. Pathul Bahri, S. Ip
Dalam penjelasannya, Anggota Komisi III DPRD Lombok Tengah, H. Mayuki menyampaikan, penyusunan Ranperda tentang perlindungan mata air telah melalui proses dan pengkajian yang panjang dan cermat.”Komisi III DPRD Lombok Tengah memandang penting untuk membuat regulasi tentang perlindungan mata air, mengingat kebutuhan air sangat penting. Aktivitas masyarakat di sekitar lokasi Mata air juga tiap tahunnya semakin banyak ditambah dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, sehingga kebutuhan air semakin bayak, terlebih lagi pada musim kemarau,”ucapnya
H. Mayuki juga menyampaikan terkait dengan payung hukum Ranperda tentang perlindungan mata air, yakni berdasarkan pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bumi air dan kekayaan yang menguasai hajat hidup orang bayak di kuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.”Amanat dari UUD 45 ini menjadi landasan kita untuk melanjutkan semangat dari pasal 33 UUD 45 tersebut, dan Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Tengah telah membuat regulasi hukum yang jelas dengan pengkajian yang dalam dan cermat dengan tetap memperhatikan kearifan lokal,”katanya.
H. Mayuki menjelaskan, Komisi III DPRD Lombok Tengah telah merancang struktur Ranperda tentang perlindunan mata air yang terdiri dari 17 BAB dan 37 Pasal.”BAB 1 ketentuan Umum diatur dalam pasal 1-3. BAB II Ruang Lingkup diatur dalam pasal 4. BAB III Upaya Perlindungan Mata Air dalam pasal 5-18, BAB IV kuantitas dan kualitas mata air di atur dalam pasal 19,”jelasnya.
Untuk itu, Komisi III DPRD Lombok Tengah berharap, Ranperda tentang perlindunggan mata air yang merupakan usul dari Komisi III DPRD Lombok Tengah segera dikaji dan dibahas lebih lanjut untuk ditetapkan atau disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).”Dokumen resmi telah kita serahkan dengan nomo:045 /49/DPRD /29-03-2019,”ujar H. Mayuki. [slNews – erwin]

No Responses

Tinggalkan Balasan