Kades di Lombok Tengah Ungkap Kejanggalan Penyaluran BPNT

Kades di Lombok Tengah Ungkap Kejanggalan Penyaluran BPNT
Kades Pandan Indah, Anharditya menyampaikan permasalahan penyaluran BNTP di salah satu Hotel Berbintang di depan Bandara Internasional Lombok, Lombok Tengah, NTB, Senin (10/02/2020).

SUARALOMBOKNEWS.com – LOMBOK TENGAH | Kepala Desa (Kades) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkap kejanggalan dalam penyaluran Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kepada Keluarga penerima manfaat (KPM).
Penyaluran Program BPNT yang semestinya dilakukan oleh e-warung, namun fakta dilapangan disalurkan oleh Agen BRIlink.”Oleh Dinas Sosial Lombok Tengah, konsep awal di bentuk e-warung adalah untuk menumbuh kembangkan ekonomi warga yang memang sebagai penjual Sembako di tingkat desa. Namun fakta di lapangan ternyata tidak, di mana penyaluran BPNT ini di monopoli oleh Agen BRIlink yang sebagiannya mereka (Agen BRIlink) sebagai pengusaha yang sudah maju dan bermodal, bahkan banyak dari mereka yang pada awalnya sebagai pengusaha bangunan, percetakan, pakaian dan lain – lain ikut serta dalam menjadi suplayer penyaluran BPNT,”ungkap Kades Pandah Indah, Kecamatan Praya Barat Daya, Anharditya, Selasa (11/02/2020).
Dalam pernyaratan penyaluran program BPNT, kata Anhar, Pemerintah Desa (Pemdes) merekomendasikan e-warung sebagai pihak yang menyalurkan program BPNT. Namun fakta dilapangan, BRILink yang tidak direkomendasikan justru mengambil peran menyalurkan BNTP.”Kalau kita kembali pada persyaratan awal semua Desa mengajukan rekomedansinya ke pada Dinas Sosial untuk di ajukan e-warung sebagai penyalur BNTP, tapi dilapangan jutru BRIlink yang menyalurkan BPNT,”ucapnya
Untuk itu mewakili seluruh Kades di Lombok Tengah, Anhar meminta kepada Dinas Sosial Lombok Tengah untuk mempertimbangkan keterlibatan BRIlink sebagai penyalur program BPNT, mengingat Pemdes tidak pernah menerbitkan rekomendasi kepada BRIlink sebagai penyalur Program BPNT.” Saya dan semua Kades di Lombok Tengah dengan tegas untuk mempertimbangkan kembali terhadap kebijakan pemerintah yang ikut melibatkan agen BRIlink sebagai Penyalur BPNT. Dan kalaupun ada kewenangan dari pihak Bank BRI, namun tentu harus kembali kepada konsep awal terbentuknya e-warung yaitu sebagai salah satu agen penyalur BPNT ke pada KPM,”pintanya
Akibat tidak dilibatkannya e-warung dalam penyaluran program BPNT lanjut Anhar, PKM harus rela menempuh perjalanan hingga keluar wilayah Desa dan bersusah payah untuk bisa mencairkan program BPNT”Sampai saat ini e-warung hannya nama saja, akibatnya banyak PKM harus keluar wilayah Desa untuk mencairkan BPNT ke agen BRILink. Dan itu juga sudah sangat jauh sekali dari harapan warga,di mana proses pelayanan pemberian bantuan BPNT ini di lakukan di luar desa sehingga mereka butuh alat transportasi untuk menjangakunya. Untuk itu kami para Kades menegaskan menolak keterlibatan BRIlink sebagai penyalur BPNT, karena mereka bukan pengusaha Sembako tapi mereka ikut-ikutan sebagai pengusaha Sembako sesaat,”tegasnya. [slNEWS – rul]

No Responses

Tinggalkan Balasan