Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Kades Darek Jual Nama Masyarakat Untuk Memecat Kadus

Kades Darek Jual  Nama Masyarakat Untuk Memecat Kadus
Hearing puluhan warga Dusun Bale Buwuh di Kantor Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, NTB, Senin (4/3/2019)

SUARALOMBOKNews – Lombok Tengah | Kepala Desa (Kades) Darek terpilih hasil Pilkades Serentak 2018, Ismail Sahabudin mengawali kepemimpinannya dengan memecat sejumlah Perangkat Desa, salah satunya yakni Kepala Dusun (Kadus) Bale Buwuh.
Warga nilai, Pemecatan Kadus Bale Buwuh oleh Kades Darek yang dilantik pada Tanggal 27 Desember 2018 itu tidak mendasar dan terkesan sebagai bentuk aksi balas dendam, karena Kadus Bale Buwuh dianggap tidak mendukung Kades Darek, Ismail Sahabudin pada Pilkades Serentak 2018.
Ketua LSM Kembang Andar Anyawa, Lalu Irawandar menilai, Kades Darek tidak paham dan tidak tahu aturan. Sebab, ia melihat Kades terlalu merespon kemauan warga dalam rapat beberapa hari lalu untuk memberhentikan Kadus.
Buktinya, dengan mengatasnamakan warga, Kades Darek langsung meminta rekomendasi ke Camat Praya Barat Daya. Padahal jika melihat tuntutan warga, itu terlalu berlebihan. Selain itu, mesti ada aspirasi dari masyarakat, Kades seharusnya menampung juga aspirasi dari yang pro Kadus Bale Buwuh.”Dalam aturan, tidak ada klausul pemberhentian perangkat desa itu atas desakan atau aspirasi masyarakat. Tapi kenapa Kades langsung meresponnya dengan meminta rekomendasi ke Camat?” tanya Lalu Irawandar saat menggelar aksi Hearing di Kantor Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) Senin (4/3/2019).
Pria yang akrab disapa Awenk itu juga melihat, Pasca Pilkades Darek ada niat serius dari Kades Darek untuk memberhentikan Kadus Bale Buwuh. Terlebih lagi, sudah menawarkan Kadus setempat untuk memilih opsi diberhentikan atau mengundurkan diri. “Ini sama artinya dengan memecat. Meski sekarang belum dipecat, tapi endingnya mau dipecat. Kebijakan seperti ini sangat berbahaya,” geramnya.
Selain itu, Awenk juga menyorot keterlibatan BPD Darek dalam keanggotaan tim panitia seleksi (Pansel) perangkat desa untuk menjaring sembilan posisi perangkat yang lowong.
Menurut Awenk, sangat tidak logis sekali seorang BPD sebagai mitra Kades, pada Pansel ini berada dibawah Kades. Apalagi, jika merujuk ke Perbup nomor 43 tahun 2018, tidak menyebutkan keanggotaan Pansel itu berasal dari unsur BPD.”Ada apa dengan semua ini, kok bisa BPD jadi bawahan Kades. Bagaimana mau mengawasi Kades kalau seperti ini. Kalau begini namanya hak priogatif yang kebablasan,” kesalnya.
“Kalau bisa, fasilitasi kami untuk musyawarah kedua pak Kades. Biar yang pro dan kontra, keduanya dihadirkan. Jangan terlalu cepat mau menanggapinya dengan meminta rekomendasi begini,” sambung Sainah, salah satu warga Bale Buwuh.
Sementara itu, Kades Darek, Ismail Sahabudin membantah sudah melakukan pemecatan terhadap Kadus Bale Buwuh, meskipun jika dilihat dari norma hukum dirinya memiliki peluang untuk memberhentikan Perangkat Desa.
Sejauh ini kata, Ismail belum mengeluarkan keputusan pemberhentian dan hanya memanggil yang bersangkutan saja. Namun terkait pengajuan rekomendasi ke camat, Ismail berdalih hal itu dilakukan karena adanya desakan resmi dari masyarakat saat musyawarah beberapa waktu lalu.
Ismail mengaku, desakan atau aspirasi itu ada berita acaranya, dihadiri tokoh dusun setempat dan BPD. “Dari awal saya sudah sampaikan, tidak ada alasan saya untuk memberhentikan perangkat desa. Tapi kalau itu aspirasi dari masyarakat, kami tidak ada alasan untuk menolak,”tepisnya
“Kalau saya mau, saya babat habis semuanya perangkat desa. Tapi saya tidak mau melanggar aturan,” sambung Ismail.
Untuk itu, Ismail meminta agar masyarakat yang pro Kadus untuk legowo menerima desakan masyarakat ini. Agar tidak terus terjadi polemik dibawah. Terlebih,  sampai saat ini Kadus setempat belum bisa menunjukkan SK pengangkatannya sebagai perangkat desa. “Saya tidak pernah dikasih SK-nya. Kalau mau sampai tidak ada rapat, tunjukkan ke saya SK-nya dulu,” pintanya.
Ditempat yang sama Sekdes Darek, Samsul Badri mengaku, pada awal 2017 dirinya sudah memberikan semua SK pengukuhan ke semua perangkat, baik perangkat sekretariat maupun perangkat kewilayahan. “SK-nya kolektif waktu itu. Tapi semua perangkat kita foto copy-kan mereka,” sebutnya.
Wakil Ketua BPD Darek, Nasuhi juga mengatakan, terkait persoalan Kadus Bale Buwuk, BPD sudah jelas tupoksinya. Katanya, apapun persoalan dan usulan dari masyarakat, akan ditampung. Selain itu, sampai saat ini pemberhentiannya juga belum bisa dilakukan. Untuk itu, ia mempersilakan agar Kades kembali bermusyawarah di dusun setempat sebagai bahan evaluasi. “Mengenai keterlibatan kami di tim Pansel, itu merujuk pada unsur masyarakat. Kami ini kan wakil dari masyarakat makanya BPD masuk sebagai tim,”ujarnya. [slNews – rul]

No Responses

Tinggalkan Balasan