Ini Tuntutan Warga Lelong Jika Ingin Bendungan Mujur Terwujud

Ini Tuntutan Warga Lelong Jika Ingin Bendungan Mujur Terwujud
Staf Alih Bupati Lombok Tengah Bidag Hukum Politik dan Pemerintahan, Murdi AP bersama Kadis PU PR Lombok Tengah, Amir Ali memimpin Rapat koordinasi Tim Percepatan Pembangunan Bendungan Mujur di Ruang Rapat Tastura II Kantor Bupati Lombok Tengah, NTB, Kamis (28/11/2019)

SUARALOMBOKNEWS.com – LOMBOK TENGAH | Tim Percepatan Pembangunan Bendungan Mujur di Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Bendungan Mujur, Kamis (28/11/2019).
Rakor yang digelar di Ruang Rapat Tastura II Kantor Bupati Lombok Tengah itu dipimpin langsung Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah, Amir Ali, Staf Ahli Bupati Lombok Tengah Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan Murdi AP, serta dihadiri Kepala Desa (Kades) Persiapan Lelong, Baiq Ratnasih Nirmalasari, perwakilan warga yang terdampak Pembangunan Bendungan Mujur dan perwakilan dari Dinas PU Provinsi NTB.
Dalam Rakor tersebut, Warga Desa Persiapan Lelong, Kecamatan Praya Tengah menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemkab Lombok Tengah melalui Tim Percepatan Pembangunan Bendungan Mujur, diantaranya meminta Desa Lelong ditetapkan menjadi Desa Definitif, Relokasi warga yang terdampak Pembangunan Bendungan Mujur dan memberikan jamiinan hidup (Jadup) kepada warga yang terdampak pembangunan Bendungan Mujur.” Warga Desa Lelong sangat mendukung pembangunan Bendungan Mujur, dengan catatan Desa Lelong ditetapkan menjadi Desa Definitif, dan Penetapan Desa Lelong menjadi Desa Definitif sudah disetujui DPRD Lombok Tengah. Dan meminta kejelasan Relokasi serta memberikan Jadup kepada warga yang terdampak Pembangunan Bendungan Mujur. Tuntutan itulah yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Tim Percepatan Pembangunan Bendungan Mujur,”ungkap Staf Ahli Bupati Lombok Tengah Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan, Murdi AP
Dua tuntutan warga yang belum terjawab itu kata Murdi AP menjadi fokus kerja Tim Percepatan Pembangunan Bendungan Mujur, yang hasilnya nanti akan disampaikan kepada Pemkab Lombok Tengah, Pemprov NTB dan Pemerintah Pusat.”Masalah relokasi harus segera kita selesaikan, sehingga warga mendapat kejelasan terkait Relokasi. Untuk penyelesaian masalah Jadup, Dinas PU bisa menggandeng Dinas Sosial, sehingga persoalan sosial di tengah – tengah masyarakat yang terdampak Pembangunan Bendungan Mujur bisa terjawab dan teratasi,” katanya
Setelah tuntutan warga terjawab, lanjut Murdi, barulah Tim Percepatan Pembangunan Bendungan Mujur membahas pesoalan pembebasan lahan dan pembangunan fisik Bendungan Mujur.” Setelah tuntutan warga terjawab, barulah kita berbicara masalah pembebasan lahan, Larap dan pembangunan Fisik Bendungan Mujur,”tuturnya
Murdi juga menjawab kegelisahan Kades Persiapan Lelong yang khawatir luas wilayah Desanya berkurang akibat terdampak pembangunan Bendungan Mujur.”Berkurangnya luas wilayah Desa karena terdampak Pembangunan Bendungan Mujur tidak berpengaruh pada penetapan Desa Lelong menjadi Desa Definitif, karena muskipun sebagian wilayahnya tergenang Bendungan, tetap dihitung sebagai luas wilayah Desa yang sah,”ujarnya. [slNEWS – erwin]

No Responses

Tinggalkan Balasan