Ini Deringan Alarm Soal Pengelolaan Lingkungan Sosial di KEK Mandalika Kuta

Ini Deringan Alarm Soal Pengelolaan Lingkungan Sosial di KEK Mandalika Kuta
Ketua LSM ALARM NTB, Lalu Hizzi

SUARALOMBOKNEWS.com | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Rakyat Menggugat, Nusa Tenggara Barat (Alarm NTB) mempertayakan sikap PT. ITDC selaku pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB terkait dengan upaya pengelolaan Lingkungan Sosial untuk meningkatkan kapasitas Masyarakat Lombok Tengah selaku Daerah ketepatan dan khususnya masyarakat yang berada di KEK Mandalika Kuta.”Bagaimana strategi dan pola adaptasi masyarakat lokal menghadapi perubahan lingkungan, interaksi sosial terhadap aktivitas pra dan pasca pembangunan KEK, bagaimana pula pemerintah menganalisa sinkronisasi Sumber Daya Masyarakat (SDM) dengan beroperasinya dan atau setelah berakhirnya nanti pembangunan mega proyek di KEK Mandalika Kuta itu, apakah masyarakat Lombok Tengah hanya bisa menjadi scurity atau cleaning service nantinya,” tanya Ketua LSM Alarm NTB, Lalu Hizzi di Praya, Rabu (16/10/2019).
Saat ini kata Lalu Hizzi, banyak pengusaha lokal, penggiat dan pelaku Pariwisata menjual asetnya berupa tanah yang berada di lingkar KEK Mandalika Kuta.”Saya melihat, mereka (Pelaku Pariwisata Lokal) mulai menyingkir karena mereka merasa tidak mampu dan tidak punya Strategi untuk bersaing dikawasan tersebut, mengingat bagaimana dampak atau multi player effect pengembangan di KEK Mandalika Kuta terhadap kesejahteraan masyarakat yang menjadi harapan mereka juga semakin tidak jelas,”sebutnya
Untuk itu Lalu Hizzi meminta kepada semua pihak mulai dari Pemerintah, PT. ITDC hingga pihak – pihak yang berkaitan langsung maupun tidak langsung di KEK Mandalika Kuta untuk menyelesaikan persoalan Sosial masyarakat, khususnya yang berada di KEK Mandalika Kuta.” Tabir ini harus diungkap, dimana posisi atau ruang strategis bagi masyarakat untuk berinteraksi sosial dan berimpropisasi bersama pengusaha agar terjadi simbiosis mutualisme, dengan kata lain saling membutuhkan dan saling menguntungkan agar tujuan pembangunan itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat, bukan pejabat,”harapnya. [slNEWS – rul]

No Responses

Tinggalkan Balasan