Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Ini Daftar Kades Yang Terima Surat Teguran Dari Bupati Lombok Tengah

Ini Daftar Kades Yang Terima Surat Teguran Dari Bupati Lombok Tengah
Bupati Lombok Tengah, HM. Suhaili FT, SH

SUARALOMBOKNews – Lombok Tengah | Kebijakan tiga Kepala Desa (Kades) terpilih hasil Pilkades Serentak Tahun 2018 lalu, yang memecat dan mengangkat Perangkat Desa (Parades) tanpa prosedur dan aturan yang jelas, membuat orang nomor satu di Bumi Tatas Tuhu Trasna, yakni Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), HM. Suhaili FT, SH naik Pitam.
Tiga Kades itu yakni, Kades Pelambek, Kades Ungga Kecamatan Praya Barat Daya dan Kades Pengembur, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.
Bupati Lombok Tengah dua periode itu pun langsung mengambil tindakan tegas terhadap tiga Kades yang tidak taat terhadap aturan tersebut dengan melayangkan Surat Teguran.”Sudah kita berikan surat teguran, dan Saya sudah perintahkan kepada Dinas terkait untuk menindaklanjuti surat rekomendasi yang telah saya tandatangani itu sesuai dengan mekanisme Hukum yang berlaku,”tegas HM. Suhaili FT, SH usai kegiatan Senam pagi di Bencingah Adi Guna, Alun – alun Tastura Praya, Lombok Tengah, Jum’at (8/3/2019) pagi.
Ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB itu menyesalakan kebijakan tiga Kades yang memecat dan mengangkat Parades tanpa didasari peraturan perundang – undangan yang berlaku.”Dalam berbangsa, bernegara dan sebagai pelayan masyarakat, baik itu RT, Kepala Dusun, Kades, Camat maupun masyarakat, harus taat aturan, kita tidak oleh bertindak semena – mena, apalagi didasari dengan kepentingan lain,”ungkap HM. Suhaili FT
HM. Suhaili mengaku, tidak ingin persoalan pemecatan dan pengangkatan Parades tanpa didasari peraturan perundang – undangan yang berlaku terulang kembali di Lombok Tengah, seperti kasus Pemecatan Kadus di salah satu Desa di Lombok Tengah yang di putuskan oleh Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Mataram, yang putusannya memerintahkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengembalikan jabatan Kadus tersebut ke posisi semula.”Jangan sampai terulang kembali. Untuk itu kita selaku pelayan masyarakat tidak boleh bertindak semena – mena,”ujarnya. [slNews – erwin]

No Responses

Tinggalkan Balasan