Hindari Pertumpahan Darah, Pemdes Prabu Serahkan Penyelesaian Batas Wilayah ke Pemerintah

Hindari Pertumpahan Darah, Pemdes Prabu Serahkan Penyelesaian Batas Wilayah ke Pemerintah
Kepala Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Lalu Mohamad Saihu

SUARALOMBOKNEWS.com – LOMBOK TENGAH | Permasalahan tapal batas wilayah antara Desa Prabu dengan Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menemui jalan buntu.
Kedua Desa sama – sama bersikukuh dan mempertahankan titik Astari. Desa Prabu mengklaim titik Astari masuk kedalam wilayah Desa Prabu, begitu juga sebaliknya, Desa Kuta juga bersikukuh titik Astari masuk kedalam wilayah Desa Kuta.
Saling klaim batas wilayah antara Desa Kuta dengan Desa Prabu itu juga terjadi pada saat musyawarah yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Jumat (06/12/2019).”Tidak ada kata sefakat, Desa Kuta bersikukuh titik Astari masuk kedalam wilayah Desa Kuta, padahal titik Astari itu berada di wilayah Desa Prabu,” ungkap Kepala Desa (Kades) Prabu, Lalu Mohamad Saihu, Sabtu (07/12/2019).
Permasalahan batas wilayah Desa Prabu dengan Desa Kuta dan Desa Tumpak kata Lalu Saihu telah berlangsung cukup lama, namun sampai dengan saat ini belum bisa diselesaikan dan selalu menemui jalan buntu.
Untuk itu, Lalu Saihu menyerahkan penyelesaian batas wilayah Desa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah.”Batas wilayah Desa ini selalu jadi masalah. Setelah Desa membentuk Tim, hasilnya tidak pernah bisa diterima, dan kita selalu ribut dan berdebat, lama – lama bisa terjadi pertumpahan darah. Untuk itu masalah batas wilayah Desa ini kami serahkan kepada Pemkab Lombok Tengah, tolong Pemkab Lombok Tengah bersikap Profesional, jangan hannya diam saja, acuh dan tidak mau tahu terhadap persoalan batas wilayah Desa,” kesalnya
Tidak hannya dengan Desa Kuta, lanjut Lalu Saihu, persoalan batas wilayah desa dengan Desa Tumpak juga sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan dan menemui jalan buntu.”Bulur Betian, Piak Aik sampai dengan Menange itu masuk wilayah Desa Prabu, tetapi diklaim oleh Desa Tumpak. Kalau begini caranya, silakan sekalian saja Kantor Desa Prabu juga diambil. Untuk itu, tolong Pemkab Lombok Tengah turun tangan menyelesaikan permasalahan batas wilayah Desa, sehingga tidak terjadi perpecahan di tengah – tengah msayarakat hannya gara – gara permasalahan batas wilayah Desa,”pintanya. [slNEWS – rul]

No Responses

Tinggalkan Balasan