Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Fraksi di DPRD Lombok Tengah Setuju LKPJ Dibahas Lebih Lanjut

Fraksi di DPRD Lombok Tengah Setuju LKPJ Dibahas Lebih Lanjut
Rapat Paripurna DPRD Lombok Tengah, NTB ke - 14, Selasa (11/6/2019)

SUARALOMBOKNEWS.COM – LOMBOK TENGAH | Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Rapat Paripurna ke – 14 dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap nota penjelasan Bupati Lombok Tengah terkait LKPJ APBD Lombok Tengah Tahun 2018, bertempat di ruang sidang utama DPRD Lombok Tengah di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, Selasa (11/6/2019).
Rapat Paripurna yang dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah, H. Lalu Pathul Bahri, S.Ip, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta para Kepala SKPD Lingkup Pemkab Lombok Tengah itu dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lombok Tengah, H. Achmad Puaddi FT, SE.
Dalam penyampaian pandangannya, Fraksi di DPRD Lombok Tengah setuju LKPJ APBD Lombok Tengah Tahun 2018 dibahas ke tahap selanjutnya dengan beberapa catatan.
Dalam penyampaian pandangannya, Fraksi Partai Golkar yang disampaikan H. Lalu Masud menyampaikan, laporan keuangan kepala daerah penting di publikasikan¬† kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu terkait APBD dan capaian kinerja Pemda Lombok Tengah.”Fraksi Partai Golkar menyampaikan trimakasih atas hasil kerja Pemkab Lombok Tengah yang mampu mendapat penghargaan WTP selama 7 kali berturut turut. Untuk itu harus pertahankan dan di lebih di optimalkan. Fraksi Partai Golkar setuju LKPJ untuk di bahas lebih lanjut,”ucapnya
Hal senada juga disampaikan Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh Muhiban.
Menurut Muhiban, Capain prestasi dan penghargaan WTP yang diberikan kepada Pemkab Lombok Tengah oleh BPK RI patut di Apresiasi. Untuk itu Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Pemkab Lombok Tengah untuk terus meningkatkan kinerjanya, sehingga penghargaan WTP itu tidak terbalik dengan fakta yang terjadi ditengah – tengah masyarakat Lombok Tengah. Dimana masih ditemukan tingginya angka Kemiskinan dan adanya anggaran yang tidak bisa dilaksanakan 100 persen.”Pengelolaan keuangan dan tata kelolanya untuk lebih di optimalkan dengan 4 indikator pembangunan untuk menanggulangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan di Lombok Tengah hendaknya di arahan ke sektor pelayanan untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan visi, misi Lombok Tengah sebagai lambung padi,”tutur Muhiban
Sementara itu Praksi Gerinda setuju LKPJ untuk di bahas selanjutnya.
Selanjutnya Praksi PKB H. Ahkam mengatakan pertanggungjawaban Apbd Kabupaten Lombok Tengah 2018 ini merupakan capaian Kabupaten selama lima tahun kedepan, dan mempertahankan capaian dengan mendapat WTP selama tujuh tahun itu hal yang tidak mudah harus terus menerus berjalan secara efektif dan efisien terangnya.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat dalam pandangannya yang disampaikan oleh Samsul Qomar meminta kepada Pemkab Lombok Tengah untuk menjalankan Perda secara maksimal.
Dalam penyampainnya itu, Samsul Qomar juga menyoroti Rekrutmen Karyawan di PDAM Lombok Tengah yang terkesan tertutup.”Rekruitmen karyawan di PDAM Lombok Tengah supaya di perbaiki, sehingga tidak terkesan hanya anak pejabat yang bisa masuk ke PDAM Lombok Tengah,” sebutnya [SLNews – erwin]

No Responses

Tinggalkan Balasan